PBB Minta China Bertindak Atasi Masalah Hak Asasi Manusia
Rabu, 08 Maret 2023 - 18:00 WIB
loading...
PBB Minta China Bertindak Atasi Masalah Hak Asasi Manusia. FOTO/Reuters
A
A
A
JENEWA - Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk pada Selasa (7/3/2023) menuntut tindakan dari Beijing untuk mengatasi "keprihatinan serius" atas situasi hak asasi manusia di provinsi Xinjiang, China .
Turk berada di bawah tekanan dari negara-negara Barat dan organisasi hak asasi untuk mengambil sikap tegas terhadap Xinjiang, menyusul laporan mengejutkan dari pendahulunya yang mengutip kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah paling barat China tersebut.
Baca juga: Menlu China: AS Perlu Injak Rem sebelum Konflik Tak Terelakkan dengan Beijing
PBB prihatin tentang perlindungan minoritas seperti Uyghur di Xinjiang dan Tibet, kata Turk dalam pidato utamanya di sesi Dewan Hak Asasi Manusia PBB saat ini.
"Mengenai China, kami telah membuka saluran komunikasi dengan berbagai aktor untuk menindaklanjuti berbagai masalah hak asasi manusia," kata Turk, seperti dikutip dari AFP.
"Di wilayah Xinjiang, kantor saya telah mendokumentasikan keprihatinan serius - terutama penahanan sewenang-wenang berskala besar dan pemisahan keluarga yang sedang berlangsung - dan telah membuat rekomendasi penting yang membutuhkan tindak lanjut yang nyata," lanjut Turk.
Turk juga menyuarakan kegelisahan atas undang-undang keamanan nasional yang berjangkauan luas di Hong Kong yang diberlakukan pada tahun 2020 untuk membasmi perbedaan pendapat menyusul demonstrasi pro-demokrasi yang besar dan seringkali disertai kekerasan.
Baca juga: PBB Desak China Hapus Penerapan Kerja Paksa, Termasuk pada Etnis Uighur
"Kami juga memiliki keprihatinan tentang pembatasan ruang sipil secara umum, termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap pembela hak asasi manusia dan pengacara, dan dampak Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong," katanya.
Pernyataan Turk disampaikan dalam pidato set-piece pertamanya di dewan di Jenewa sejak menjabat sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada Oktober.
Hanya 13 menit sebelum masa jabatannya berakhir pada 31 Agustus, pendahulu Turk, Michelle Bachelet, menerbitkan laporan Xinjiang yang telah lama ditunggu-tunggu.
Laporan itu merinci serangkaian pelanggaran hak terhadap Uyghur dan minoritas Muslim lainnya, menyoroti tuduhan penyiksaan yang meluas, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran hak-hak agama dan reproduksi yang "kredibel".
Baca juga: Menhan Taiwan Waspadai Pergerakan Tiba-tiba Militer China
Beijing dengan keras menolak tuduhan itu dan bersikeras menjalankan pusat pelatihan kejuruan di kawasan itu untuk melawan ekstremisme.
Menanggapi pidato Turk, duta besar China Chen Xu mengatakan bahwa dengan upaya Beijing untuk memerangi terorisme dan radikalisasi, hak asasi manusia di Xinjiang "terlindungi dengan baik".
"Xinjiang dan Tibet menikmati pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, masyarakat yang harmonis dan stabil, mata pencaharian yang terus meningkat, budaya yang makmur, hidup berdampingan secara damai dari semua agama dan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pembangunan hak asasi manusia," katanya.
Turk berada di bawah tekanan dari negara-negara Barat dan organisasi hak asasi untuk mengambil sikap tegas terhadap Xinjiang, menyusul laporan mengejutkan dari pendahulunya yang mengutip kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah paling barat China tersebut.
Baca juga: Menlu China: AS Perlu Injak Rem sebelum Konflik Tak Terelakkan dengan Beijing
PBB prihatin tentang perlindungan minoritas seperti Uyghur di Xinjiang dan Tibet, kata Turk dalam pidato utamanya di sesi Dewan Hak Asasi Manusia PBB saat ini.
"Mengenai China, kami telah membuka saluran komunikasi dengan berbagai aktor untuk menindaklanjuti berbagai masalah hak asasi manusia," kata Turk, seperti dikutip dari AFP.
"Di wilayah Xinjiang, kantor saya telah mendokumentasikan keprihatinan serius - terutama penahanan sewenang-wenang berskala besar dan pemisahan keluarga yang sedang berlangsung - dan telah membuat rekomendasi penting yang membutuhkan tindak lanjut yang nyata," lanjut Turk.
Turk juga menyuarakan kegelisahan atas undang-undang keamanan nasional yang berjangkauan luas di Hong Kong yang diberlakukan pada tahun 2020 untuk membasmi perbedaan pendapat menyusul demonstrasi pro-demokrasi yang besar dan seringkali disertai kekerasan.
Baca juga: PBB Desak China Hapus Penerapan Kerja Paksa, Termasuk pada Etnis Uighur
"Kami juga memiliki keprihatinan tentang pembatasan ruang sipil secara umum, termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap pembela hak asasi manusia dan pengacara, dan dampak Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong," katanya.
Pernyataan Turk disampaikan dalam pidato set-piece pertamanya di dewan di Jenewa sejak menjabat sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada Oktober.
Hanya 13 menit sebelum masa jabatannya berakhir pada 31 Agustus, pendahulu Turk, Michelle Bachelet, menerbitkan laporan Xinjiang yang telah lama ditunggu-tunggu.
Laporan itu merinci serangkaian pelanggaran hak terhadap Uyghur dan minoritas Muslim lainnya, menyoroti tuduhan penyiksaan yang meluas, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran hak-hak agama dan reproduksi yang "kredibel".
Baca juga: Menhan Taiwan Waspadai Pergerakan Tiba-tiba Militer China
Beijing dengan keras menolak tuduhan itu dan bersikeras menjalankan pusat pelatihan kejuruan di kawasan itu untuk melawan ekstremisme.
Menanggapi pidato Turk, duta besar China Chen Xu mengatakan bahwa dengan upaya Beijing untuk memerangi terorisme dan radikalisasi, hak asasi manusia di Xinjiang "terlindungi dengan baik".
"Xinjiang dan Tibet menikmati pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, masyarakat yang harmonis dan stabil, mata pencaharian yang terus meningkat, budaya yang makmur, hidup berdampingan secara damai dari semua agama dan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pembangunan hak asasi manusia," katanya.
(esn)
Lihat Juga :
