PBB Minta China Bertindak Atasi Masalah Hak Asasi Manusia
Rabu, 08 Maret 2023 - 18:00 WIB
loading...
A
A
A
Turk juga menyuarakan kegelisahan atas undang-undang keamanan nasional yang berjangkauan luas di Hong Kong yang diberlakukan pada tahun 2020 untuk membasmi perbedaan pendapat menyusul demonstrasi pro-demokrasi yang besar dan seringkali disertai kekerasan.
Baca juga: PBB Desak China Hapus Penerapan Kerja Paksa, Termasuk pada Etnis Uighur
"Kami juga memiliki keprihatinan tentang pembatasan ruang sipil secara umum, termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap pembela hak asasi manusia dan pengacara, dan dampak Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong," katanya.
Pernyataan Turk disampaikan dalam pidato set-piece pertamanya di dewan di Jenewa sejak menjabat sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada Oktober.
Hanya 13 menit sebelum masa jabatannya berakhir pada 31 Agustus, pendahulu Turk, Michelle Bachelet, menerbitkan laporan Xinjiang yang telah lama ditunggu-tunggu.
Laporan itu merinci serangkaian pelanggaran hak terhadap Uyghur dan minoritas Muslim lainnya, menyoroti tuduhan penyiksaan yang meluas, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran hak-hak agama dan reproduksi yang "kredibel".
Baca juga: PBB Desak China Hapus Penerapan Kerja Paksa, Termasuk pada Etnis Uighur
"Kami juga memiliki keprihatinan tentang pembatasan ruang sipil secara umum, termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap pembela hak asasi manusia dan pengacara, dan dampak Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong," katanya.
Pernyataan Turk disampaikan dalam pidato set-piece pertamanya di dewan di Jenewa sejak menjabat sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada Oktober.
Hanya 13 menit sebelum masa jabatannya berakhir pada 31 Agustus, pendahulu Turk, Michelle Bachelet, menerbitkan laporan Xinjiang yang telah lama ditunggu-tunggu.
Laporan itu merinci serangkaian pelanggaran hak terhadap Uyghur dan minoritas Muslim lainnya, menyoroti tuduhan penyiksaan yang meluas, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran hak-hak agama dan reproduksi yang "kredibel".
Lihat Juga :