PBB Minta China Bertindak Atasi Masalah Hak Asasi Manusia

JENEWA - Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk pada Selasa (7/3/2023) menuntut tindakan dari Beijing untuk mengatasi "keprihatinan serius" atas situasi hak asasi manusia di provinsi Xinjiang, China .

Turk berada di bawah tekanan dari negara-negara Barat dan organisasi hak asasi untuk mengambil sikap tegas terhadap Xinjiang, menyusul laporan mengejutkan dari pendahulunya yang mengutip kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah paling barat China tersebut.



PBB prihatin tentang perlindungan minoritas seperti Uyghur di Xinjiang dan Tibet, kata Turk dalam pidato utamanya di sesi Dewan Hak Asasi Manusia PBB saat ini.

"Mengenai China, kami telah membuka saluran komunikasi dengan berbagai aktor untuk menindaklanjuti berbagai masalah hak asasi manusia," kata Turk, seperti dikutip dari AFP.

"Di wilayah Xinjiang, kantor saya telah mendokumentasikan keprihatinan serius - terutama penahanan sewenang-wenang berskala besar dan pemisahan keluarga yang sedang berlangsung - dan telah membuat rekomendasi penting yang membutuhkan tindak lanjut yang nyata," lanjut Turk.

Turk juga menyuarakan kegelisahan atas undang-undang keamanan nasional yang berjangkauan luas di Hong Kong yang diberlakukan pada tahun 2020 untuk membasmi perbedaan pendapat menyusul demonstrasi pro-demokrasi yang besar dan seringkali disertai kekerasan.



"Kami juga memiliki keprihatinan tentang pembatasan ruang sipil secara umum, termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap pembela hak asasi manusia dan pengacara, dan dampak Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong," katanya.

Pernyataan Turk disampaikan dalam pidato set-piece pertamanya di dewan di Jenewa sejak menjabat sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada Oktober.