Bersitegang dengan AS, China Dilaporkan Pertimbangkan Lipatgandakan Senjata Nuklir

BEIJING - China dilaporan tengah mempertimbangkan untuk melipatgandakan persediaan hulu ledak nuklirnya menjadi 900 pada 2035. Itu dilakukan karena ketegangan dengan Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan meningkat lebih jauh terkait Taiwan .

Demikian laporan kantor berita Kyodo News mengutip sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut.

"Cetak biru, yang dipetakan oleh Tentara Pembebasan Rakyat, telah disetujui oleh Presiden Xi Jinping, pemimpin militer, yang sangat ingin meningkatkan pencegah Beijing terhadap Washington," kata sumber-sumber di China seperti dikutip dari Kyodo, Minggu (12/2/2023).

Dengan Partai Komunis yang berkuasa memperkuat kemampuan militer negara itu, AS tahun lalu mengatakan bahwa China akan meningkatkan persediaan hulu ledak nuklirnya menjadi 1.500 pada tahun 2035 ketika bertujuan untuk menyelesaikan modernisasi militernya.



Beberapa pakar urusan luar negeri memperingatkan bahwa jika China mencapai tujuan memodernisasi militernya, negara Asia itu dapat meninggalkan kebijakan "bukan yang pertama menggunakannya".

"Pada bulan November, badan tertinggi militer China menegaskan kembali pentingnya kemampuan mematikan, menganalisis bahwa pencegahan nuklir Rusia yang kuat telah mencegah persaingan langsung antara NATO dan Moskow meskipun agresi terhadap Ukraina," kata sumber tersebut.

"Jumlah hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh China kemungkinan akan meningkat menjadi 550 pada tahun 2027, bertepatan dengan peringatan 100 tahun berdirinya angkatan bersenjata negara itu, dan menjadi 900 pada tahun 2035," tambah sumber tersebut.

Menurut perkiraan dari Stockholm International Peace Research Institute, di seluruh dunia, Rusia memiliki 5.977 hulu ledak nuklir, sedangkan Amerika Serikat memiliki 5.428.



Ketegangan antara China dan Amerika Serikat semakin meningkat, terutama setelah mantan Ketua DPR AS Nancy Pelosi, pejabat tertinggi ketiga di negara itu, mengunjungi Taiwan pada awal Agustus lalu.

Kekhawatiran telah berkembang bahwa Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri yang demokratis dapat menjadi pusat konflik militer di kawasan Asia-Pasifik dalam waktu dekat, karena Beijing menganggap pulau itu sebagai provinsi pemberontak untuk dipersatukan kembali dengan China daratan, jika perlu dengan kekerasan.

China dan Taiwan telah diperintah secara terpisah sejak mereka berpisah pada tahun 1949 akibat perang saudara.

AS mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taipei ke Beijing pada tahun 1979. Meski begitu, Washington tetap mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taiwan dan memasoknya dengan senjata serta suku cadang miliaran dolar untuk pertahanannya.