Ulama Sunni Iran Serukan Amandemen Konstitusi
Sabtu, 21 Januari 2023 - 13:51 WIB
loading...
Aksi demonstrasi terus terjadi di Iran. Foto/Nikkei
A
A
A
TEHERAN - Demonstran turun ke jalan-jalan di provinsi Sistan-Baluchistan, sebelah tenggara Iran , pada hari Jumat untuk mengecam pemerintah negara itu. Ini adalah aksi pembangkangan mingguan terhadap rezim Iran, yang dikuasai Syiah, di wilayah yang mayoritas Sunni tersebut.
Meskipun mendapat tindakan brutal oleh pasukan keamanan, Sistan-Baluchistan telah menyaksikan aksi protes mingguan setelah sholat Jumat sejak akhir September lalu.
Video yang dibagikan di Twitter menunjukkan kerumunan besar massa berbaris di jalan-jalan Zahedan, Ibu Kota Sistan-Baluchistan, dengan para demonstran meneriakkan yel-yel menentang penguasa ulama Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, dan Basij, pasukan paramiliter yang terlibat dalam tindakan keras rezim Iran terhadap aksi protes.
"Khamenei adalah seorang pembunuh, pemerintahannya tidak sah," teriak para pengunjuk rasa dalam sebuah video seperti dikutip dari Al Arabiya, Sabtu (21/1/2023).
Baca: Dukung Aksi Protes, Putri Mantan Presiden Iran Dihukum 5 Tahun Penjara
Sebelum protes hari Jumat, ulama Sunni paling terkemuka di Iran, Molavi Abdolhamid, meminta pihak berwenang untuk tidak memenjarakan, menyiksa, atau mengeksekusi pengunjuk rasa.
Abdolhamid, yang berbasis di Zahedan, juga mendesak agar konstitusi Republik Islam diperbarui atau diamandemen untuk mencerminkan kebutuhan generasi baru.
“Generasi baru memiliki kondisi baru dan kebutuhan yang berbeda. Sangat disayangkan bahwa seluruh konstitusi kita adalah undang-undang yang sama yang disetujui 44 tahun yang lalu. Undang-undang ini harus diperbarui sesuai dengan kondisi saat itu,” katanya dalam khutbah Jumat, menurut situs webnya.
Ulama Sunni itu secara terbuka mengkritik rezim Iran sejak aksi protes nasional meletus di Negeri Mullah itu setelah kematian seorang wanita Kurdi Iran berusia 22 tahun, Mahsa Amini, dalam tahanan polisi pada 16 September lalu.
Baca: Kepala HAM PBB: Eksekusi Mati di Iran Sama dengan 'Pembunuhan yang Disetujui Negara'
Pada bulan November, Abdolhamid menyerukan referendum yang dipantau secara internasional di Iran.
Protes, yang dengan cepat meningkat menjadi seruan untuk menggulingkan pemerintah, direspons dengan tindakan represif dari pihak berwenang, yang memandang protes tersebut sebagai "kerusuhan" yang didukung oleh kekuatan asing.
Menurut kelompok Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo, setidaknya 481 orang, termasuk 64 anak-anak dan 35 wanita, telah dibunuh oleh pasukan keamanan selama protes, dengan Sistan-Baluchistan memiliki jumlah kematian tertinggi yaitu 131.
Provinsi ini adalah salah satu wilayah termiskin di Iran dan sebagian besar dihuni oleh etnis Baluchi Sunni, minoritas di Iran yang didominasi Syiah. Kelompok hak asasi manusia mengatakan mereka telah menghadapi diskriminasi dan represi selama beberapa dekade.
Baca: Pakar Sebut Eksekusi Mati Ciptakan Kebencian Besar-besaran di Antara Warga Iran
Meskipun mendapat tindakan brutal oleh pasukan keamanan, Sistan-Baluchistan telah menyaksikan aksi protes mingguan setelah sholat Jumat sejak akhir September lalu.
Video yang dibagikan di Twitter menunjukkan kerumunan besar massa berbaris di jalan-jalan Zahedan, Ibu Kota Sistan-Baluchistan, dengan para demonstran meneriakkan yel-yel menentang penguasa ulama Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, dan Basij, pasukan paramiliter yang terlibat dalam tindakan keras rezim Iran terhadap aksi protes.
"Khamenei adalah seorang pembunuh, pemerintahannya tidak sah," teriak para pengunjuk rasa dalam sebuah video seperti dikutip dari Al Arabiya, Sabtu (21/1/2023).
Baca: Dukung Aksi Protes, Putri Mantan Presiden Iran Dihukum 5 Tahun Penjara
Sebelum protes hari Jumat, ulama Sunni paling terkemuka di Iran, Molavi Abdolhamid, meminta pihak berwenang untuk tidak memenjarakan, menyiksa, atau mengeksekusi pengunjuk rasa.
Abdolhamid, yang berbasis di Zahedan, juga mendesak agar konstitusi Republik Islam diperbarui atau diamandemen untuk mencerminkan kebutuhan generasi baru.
“Generasi baru memiliki kondisi baru dan kebutuhan yang berbeda. Sangat disayangkan bahwa seluruh konstitusi kita adalah undang-undang yang sama yang disetujui 44 tahun yang lalu. Undang-undang ini harus diperbarui sesuai dengan kondisi saat itu,” katanya dalam khutbah Jumat, menurut situs webnya.
Ulama Sunni itu secara terbuka mengkritik rezim Iran sejak aksi protes nasional meletus di Negeri Mullah itu setelah kematian seorang wanita Kurdi Iran berusia 22 tahun, Mahsa Amini, dalam tahanan polisi pada 16 September lalu.
Baca: Kepala HAM PBB: Eksekusi Mati di Iran Sama dengan 'Pembunuhan yang Disetujui Negara'
Pada bulan November, Abdolhamid menyerukan referendum yang dipantau secara internasional di Iran.
Protes, yang dengan cepat meningkat menjadi seruan untuk menggulingkan pemerintah, direspons dengan tindakan represif dari pihak berwenang, yang memandang protes tersebut sebagai "kerusuhan" yang didukung oleh kekuatan asing.
Menurut kelompok Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo, setidaknya 481 orang, termasuk 64 anak-anak dan 35 wanita, telah dibunuh oleh pasukan keamanan selama protes, dengan Sistan-Baluchistan memiliki jumlah kematian tertinggi yaitu 131.
Provinsi ini adalah salah satu wilayah termiskin di Iran dan sebagian besar dihuni oleh etnis Baluchi Sunni, minoritas di Iran yang didominasi Syiah. Kelompok hak asasi manusia mengatakan mereka telah menghadapi diskriminasi dan represi selama beberapa dekade.
Baca: Pakar Sebut Eksekusi Mati Ciptakan Kebencian Besar-besaran di Antara Warga Iran
(ian)
Lihat Juga :
