Konflik Politik Berlanjut, Perdana Menteri Malaysia Umumkan Pemilu Dipercepat

Ismail Sabri mengatakan mengadakan pemilu berarti “mandat dikembalikan kepada rakyat” dan pemungutan suara yang demokratis akan membantu membentuk pemerintahan yang “kuat, stabil dan dihormati”.

Sekitar 60% dari 32 juta penduduk negara itu adalah Melayu, tetapi juga merupakan rumah bagi sejumlah besar etnis China dan India serta komunitas suku Pribumi.

Beberapa politisi telah menyatakan keprihatinan tentang mengadakan pemilu menjelang akhir tahun ketika musim hujan terjadi dan Malaysia kadang-kadang dilanda banjir besar.

Terburu-burunya partai yang berkuasa untuk menggelar pemilu itu terjadi ketika ekonomi, yang masih belum pulih dari pandemi COVID-19, mulai merasakan kenaikan biaya dan perlambatan ekonomi global.

PM Ismail berada di bawah tekanan kuat dari beberapa faksi dari koalisi yang berkuasa untuk mengadakan pemungutan suara lebih awal karena pertikaian.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Ismail mengatakan raja negara itu telah menyetujui permintaannya untuk membubarkan parlemen pada Senin, dan tanggal pemilu akan diumumkan oleh komisi pemilihan.

Ismail mengatakan dia menyerukan pemilihan untuk mengakhiri pertanyaan tentang legitimasi pemerintahannya dan mengembalikan mandat kepada rakyat.

“Amanat rakyat merupakan penangkal ampuh bagi negara untuk mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan pemerintahan yang kuat, stabil dan dihormati setelah pemilihan umum,” papar PM Ismail.

Komisi pemilihan tidak memiliki komentar segera terkait pengumuman itu.

Dengan pembubaran parlemen, Ismail, yang berkuasa pada Agustus 2021, menjadi perdana menteri terpendek dalam sejarah Malaysia.