Konflik Politik Berlanjut, Perdana Menteri Malaysia Umumkan Pemilu Dipercepat

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri Yaakob menyerukan pemilihan lebih cepat setelah berbulan-bulan pertikaian politik di antara para politisi dalam koalisi berkuasa.

Berbicara di televisi pemerintah pada Senin (10/10/2022), Ismail Sabri mengatakan tanggal pemilu, yang harus diadakan dalam waktu 60 hari setelah pembubaran parlemen, akan diumumkan komisi pemilihan.

Pemilu itu seharusnya tidak akan berlangsung hingga September tahun depan, tetapi Malaysia telah terbelah oleh perebutan kekuasaan politik sejak Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) digulingkan pada Mei 2018.





Pada 2018, UMNO pertama kali dicabut dari kekuasaan dalam lebih dari 60 tahun akibat skandal bernilai miliaran dolar di 1MDB di mana mantan Perdana Menteri Najib Razak telah dipenjara.

Ismail Sabri adalah salah satu wakil presiden UMNO dan telah berkuasa dalam aliansi yang goyah dengan partai-partai lain yang mewakili mayoritas etnis Melayu sejak Agustus 2021.

Namun Najib, dan Presiden Partai Ahmad Zahid Hamidi, yang juga diadili karena korupsi, tetap berpengaruh. Zahid telah mendorong agar pemilu dimajukan.



Malaysia telah memiliki tiga perdana menteri sejak pemilu Mei 2018.

Ismail Sabri mengatakan mengadakan pemilu berarti “mandat dikembalikan kepada rakyat” dan pemungutan suara yang demokratis akan membantu membentuk pemerintahan yang “kuat, stabil dan dihormati”.

Sekitar 60% dari 32 juta penduduk negara itu adalah Melayu, tetapi juga merupakan rumah bagi sejumlah besar etnis China dan India serta komunitas suku Pribumi.

Beberapa politisi telah menyatakan keprihatinan tentang mengadakan pemilu menjelang akhir tahun ketika musim hujan terjadi dan Malaysia kadang-kadang dilanda banjir besar.

Terburu-burunya partai yang berkuasa untuk menggelar pemilu itu terjadi ketika ekonomi, yang masih belum pulih dari pandemi COVID-19, mulai merasakan kenaikan biaya dan perlambatan ekonomi global.

PM Ismail berada di bawah tekanan kuat dari beberapa faksi dari koalisi yang berkuasa untuk mengadakan pemungutan suara lebih awal karena pertikaian.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Ismail mengatakan raja negara itu telah menyetujui permintaannya untuk membubarkan parlemen pada Senin, dan tanggal pemilu akan diumumkan oleh komisi pemilihan.

Ismail mengatakan dia menyerukan pemilihan untuk mengakhiri pertanyaan tentang legitimasi pemerintahannya dan mengembalikan mandat kepada rakyat.

“Amanat rakyat merupakan penangkal ampuh bagi negara untuk mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan pemerintahan yang kuat, stabil dan dihormati setelah pemilihan umum,” papar PM Ismail.

Komisi pemilihan tidak memiliki komentar segera terkait pengumuman itu.

Dengan pembubaran parlemen, Ismail, yang berkuasa pada Agustus 2021, menjadi perdana menteri terpendek dalam sejarah Malaysia.

Partai UMNO-nya mendesak pemilu lebih cepat untuk mengambil keuntungan dari apa yang mereka lihat sebagai sentimen yang menguntungkan terhadap mereka, dan untuk membentuk koalisi penguasa yang lebih stabil.

UMNO telah memenangkan pemilu yang diadakan di tingkat negara bagian baru-baru ini pada Maret, ketika merebut kembali kendali negara bagian selatan Johor dari oposisi yang telah menang pada 2018.

Pada April, Ismail diangkat sebagai calon perdana menteri UMNO, meskipun tidak jelas apakah dia masih mendapat dukungan itu.