Tepis Kecaman Eksekusi Aktivis, Junta Myanmar: Mereka Pantas Dihukum Mati

“Pernyataan Dewan Keamanan sebelumnya, yang menyerukan pembebasan tahanan politik dan penghormatan terhadap supremasi hukum, tidak hanya gagal tetapi telah memprovokasi eskalasi berkelanjutan oleh junta,” lanjut pernyataan itu.

Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, mengatakan eksekusi tersebut, “harus menjadi titik balik bagi komunitas internasional”. “Apa lagi yang harus dilakukan junta sebelum masyarakat internasional bersedia mengambil tindakan tegas?” ujar Andrews.



Sementara ASEAN, di mana Myanmar menjadi salah satu anggotanya, mengatakan dalam pernyataan bahwa, “pelaksanaan hukuman mati hanya seminggu sebelum pertemuan tingkat menteri ASEAN ke-55 sangat tercela” dan merupakan kemunduran yang “menunjukkan kurangnya akan mendukung” upaya yang dilakukan oleh blok untuk mengakhiri krisis.

ASEAN dan Myanmar, yang telah menjadi anggota kelompok itu sejak 1997, pada April 2021 menyepakati konsensus lima poin untuk mengakhiri kekerasan yang dipicu oleh kudeta militer, tetapi langkah-langkah itu belum dilaksanakan.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah organisasi non-pemerintah yang melacak pembunuhan dan penangkapan, mengatakan pekan lalu bahwa lebih dari 2.000 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar sejak pengambilalihan militer.