Hongaria Keluarkan Resolusi Tuntut Parlemen Eropa Dibubarkan
Rabu, 20 Juli 2022 - 21:38 WIB
Hongaria keluarkan resolusi tuntut parlemen Eropa dibubarkan. Foto/Ilustrasi
BUDAPEST - Parlemen Hongaria telah mengeluarkan resolusi yang menuntut pemerintah Perdana Menteri (PM) Viktor Orban mengejar “visi” negara untuk masa depan Uni Eropa .
Dokumen yang diajukan oleh beberapa anggota parlemen, termasuk dari Partai Fidesz Victor Orban, meminta pembubaran Parlemen Eropa dalam bentuknya yang sekarang, serta hak veto untuk negara-negara anggota pada undang-undang Uni Eropa apa pun.
“Uni Eropa harus berubah karena tidak siap menghadapi tantangan hari ini,” kata resolusi yang dipublikasikan di situs parlemen seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (20/7/2022).
Resolusi ini terutama mengkritik sanksi "tidak dipertimbangkan" yang dikenakan Uni Eropa pada Rusia atas aksi militernya di Ukraina, menambahkan bahwa kejatuhan ekonomi mereka telah mempengaruhi warga Hongaria. Dokumen tersebut didukung oleh 130 anggota parlemen, sementara 50 memilih menentangnya.
Menurut resolusi tersebut, hanya negara anggota yang kuat dan cakap yang mampu melindungi warganya.
"Tugas blok tersebut dengan demikian harus terletak pada mendukung negara-negara anggotanya dalam manajemen krisis yang efektif,” kata dokumen itu, menambahkan bahwa kerangka perjanjian UE saat ini tidak cocok untuk dijadikan dasar kerja sama di era krisis.
Para pembuat undang-undang kemudian menuntut Perjanjian UE ditinjau secara hukum untuk memastikan netralitas politik dan ideologis Komisi UE dan mengatur ulang Parlemen Eropa sehingga anggotanya akan dipilih oleh badan legislatif negara-negara anggota daripada melalui pemilihan langsung.
"Parlemen nasional juga harus memiliki hak untuk memveto undang-undang UE yang tidak diinginkan dan pemerintah nasional serta anggota parlemen harus dapat mengusulkan RUU baru di tingkat UE," kata dokumen itu.
Saran lain termasuk menciptakan tentara Eropa bersama untuk memastikan benua itu mampu mempertahankan dirinya sendiri, serta melindungi minoritas asli Eropa dan mengakui akar Kristen dan budaya Eropa sebagai dasar integrasi Eropa.
Integrasi juga seharusnya tidak lagi dianggap sebagai tujuan itu sendiri tetapi berfungsi sebagai sarana untuk mendukung kebebasan nasional negara-negara anggota.
Dokumen tersebut disahkan setelah Konferensi Masa Depan Eropa. Komisi Eropa menggambarkannya sebagai serangkaian debat dan diskusi yang dipimpin warga yang berlangsung dari April 2021 hingga Mei 2022 dan memungkinkan orang-orang dari seluruh Eropa untuk berbagi ide dan membantu membentuk masa depan kita bersama.
Laporan akhir yang dipresentasikan oleh Brussels menyerukan integrasi yang lebih dalam dan “harmonisasi” yang lebih besar di dalam UE dan menunjukkan perlunya mengabaikan prinsip kebulatan suara demi pengambilan keputusan mayoritas yang memenuhi syarat di sejumlah bidang mulai dari pendidikan hingga Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP).
Hongaria mengecam laporan itu dengan mengatakan bahwa konferensi telah menjadi "pelayan" bagi kekuatan yang tertarik untuk menghapus kedaulatan negara-negara anggota dan meningkatkan kekuatan birokrasi UE.
Budapes telah berselisih dengan Brussel atas sejumlah masalah baru-baru ini, karena Hongaria telah menjadi salah satu kritikus paling vokal sanksi Uni Eropa terhadap Rusia.
PM Hongaria Victor Orban baru-baru ini menyebut mereka "salah perhitungan" dan memperingatkan mereka dapat menghancurkan ekonomi Eropa alih-alih memaksa Rusia untuk mengubah arahnya di Ukraina.
Langkah itu memicu kemarahan di Brussel, ketika diplomat top UE, Josep Borrell, membalas dengan mengatakan bahwa sanksi adalah sesuatu yang harus dilakukan UE dan akan terus melakukannya.
Dokumen yang diajukan oleh beberapa anggota parlemen, termasuk dari Partai Fidesz Victor Orban, meminta pembubaran Parlemen Eropa dalam bentuknya yang sekarang, serta hak veto untuk negara-negara anggota pada undang-undang Uni Eropa apa pun.
“Uni Eropa harus berubah karena tidak siap menghadapi tantangan hari ini,” kata resolusi yang dipublikasikan di situs parlemen seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (20/7/2022).
Resolusi ini terutama mengkritik sanksi "tidak dipertimbangkan" yang dikenakan Uni Eropa pada Rusia atas aksi militernya di Ukraina, menambahkan bahwa kejatuhan ekonomi mereka telah mempengaruhi warga Hongaria. Dokumen tersebut didukung oleh 130 anggota parlemen, sementara 50 memilih menentangnya.
Menurut resolusi tersebut, hanya negara anggota yang kuat dan cakap yang mampu melindungi warganya.
Baca Juga
"Tugas blok tersebut dengan demikian harus terletak pada mendukung negara-negara anggotanya dalam manajemen krisis yang efektif,” kata dokumen itu, menambahkan bahwa kerangka perjanjian UE saat ini tidak cocok untuk dijadikan dasar kerja sama di era krisis.
Para pembuat undang-undang kemudian menuntut Perjanjian UE ditinjau secara hukum untuk memastikan netralitas politik dan ideologis Komisi UE dan mengatur ulang Parlemen Eropa sehingga anggotanya akan dipilih oleh badan legislatif negara-negara anggota daripada melalui pemilihan langsung.
"Parlemen nasional juga harus memiliki hak untuk memveto undang-undang UE yang tidak diinginkan dan pemerintah nasional serta anggota parlemen harus dapat mengusulkan RUU baru di tingkat UE," kata dokumen itu.
Saran lain termasuk menciptakan tentara Eropa bersama untuk memastikan benua itu mampu mempertahankan dirinya sendiri, serta melindungi minoritas asli Eropa dan mengakui akar Kristen dan budaya Eropa sebagai dasar integrasi Eropa.
Integrasi juga seharusnya tidak lagi dianggap sebagai tujuan itu sendiri tetapi berfungsi sebagai sarana untuk mendukung kebebasan nasional negara-negara anggota.
Dokumen tersebut disahkan setelah Konferensi Masa Depan Eropa. Komisi Eropa menggambarkannya sebagai serangkaian debat dan diskusi yang dipimpin warga yang berlangsung dari April 2021 hingga Mei 2022 dan memungkinkan orang-orang dari seluruh Eropa untuk berbagi ide dan membantu membentuk masa depan kita bersama.
Laporan akhir yang dipresentasikan oleh Brussels menyerukan integrasi yang lebih dalam dan “harmonisasi” yang lebih besar di dalam UE dan menunjukkan perlunya mengabaikan prinsip kebulatan suara demi pengambilan keputusan mayoritas yang memenuhi syarat di sejumlah bidang mulai dari pendidikan hingga Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP).
Hongaria mengecam laporan itu dengan mengatakan bahwa konferensi telah menjadi "pelayan" bagi kekuatan yang tertarik untuk menghapus kedaulatan negara-negara anggota dan meningkatkan kekuatan birokrasi UE.
Budapes telah berselisih dengan Brussel atas sejumlah masalah baru-baru ini, karena Hongaria telah menjadi salah satu kritikus paling vokal sanksi Uni Eropa terhadap Rusia.
PM Hongaria Victor Orban baru-baru ini menyebut mereka "salah perhitungan" dan memperingatkan mereka dapat menghancurkan ekonomi Eropa alih-alih memaksa Rusia untuk mengubah arahnya di Ukraina.
Langkah itu memicu kemarahan di Brussel, ketika diplomat top UE, Josep Borrell, membalas dengan mengatakan bahwa sanksi adalah sesuatu yang harus dilakukan UE dan akan terus melakukannya.
(ian)
tulis komentar anda