Uni Eropa Beri Daftar Tugas yang Harus Dilakukan Ukraina

Negara itu perlu mengadopsi undang-undang baru tentang pengangkatan hakim ke Mahkamah Konstitusi Ukraina, menurut von der Leyen.

Pada 2020, Zelensky bertengkar sengit dengan badan peradilan tertinggi, yang dia tuduh melindungi korupsi.

Presiden berusaha agar parlemen memecat Ketua Hakim Aleksandr Tupitsky melalui undang-undang, yang menurut pengadilan, akan melanggar konstitusi negara.

Zelensky akhirnya menang dalam menggulingkan Tupitsky dari kantor itu, diduga dengan secara fisik membatasi aksesnya.

Namun hakim yang tersisa menolak menerima dua anggota pengadilan baru, yang dicalonkan presiden untuk menggantikan hakim agung dan hakim lain.

Dalam pidatonya, von der Leyen meminta pemerintah Ukraina mengekang pengaruh "oligarki" pada ekonomi Ukraina.

Dia menyebutkan bahwa negara itu memiliki undang-undang khusus yang langka yang ditujukan untuk tujuan ini.

Bagian kontroversial dari undang-undang, yang disahkan September lalu dan mulai berlaku pekan ini, memberi wewenang kepada dewan keamanan nasional yang dikendalikan presiden untuk secara resmi melabeli orang-orang kaya sebagai "oligarki" dan membuat mereka tunduk pada berbagai pembatasan.

Orang-orang yang ditunjuk tersebut tidak diperbolehkan memiliki media atau mendanai partai politik dan wajib memberitahukan kepada pejabat negara tentang keberadaan mereka dalam daftar tersebut.

Eksekutif Uni Eropa juga menyerukan adopsi undang-undang media baru. Pemerintah Zelensky melarang beberapa media oposisi di negara itu, mengklaim mereka menyebarkan propaganda Rusia.