Kamboja: Perwakilan non-Politik Myanmar Diundang ke Pertemuan ASEAN
Jum'at, 04 Februari 2022 - 05:19 WIB
Ilustrasi
PHNOM PENH - Kementerian Luar Negeri Kamboja mengatakan, perwakilan non-politik dari Myanmar telah diundang untuk menghadiri pertemuan para menteri luar negeri Asia Tenggara akhir bulan ini. Junta militer Myanmar sendiri telah menunjuk Menteri Luar Negeri mereka untuk hadir di pertemuan tersebut.
“Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) belum mencapai konsensus untuk mengundang Menteri Luar Negeri Myanmar di tengah kurangnya kemajuan dalam rencana perdamaian ASEAN,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja Chum Sounry.
"Kami mendorong Myanmar untuk diwakili di retret oleh tingkat non-politik daripada membiarkan kursi kosong," kata Sounry kepada Reuters, Kamis (3/2/2022). Ia menyerahkan pada Myanmar untuk memutuskan siapa wakilnya.
Kamboja adalah ketua blok 10 anggota saat ini dan akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri pada 16 dan 17 Februari.
Kamboja juga mengaku "sangat prihatin" atas perkembangan di Myanmar, termasuk laporan kekerasan yang terus berlanjut dan memburuknya situasi kemanusiaan.
"Negara-negara anggota ASEAN menggarisbawahi urgensi penghentian segera kekerasan dan bagi semua pihak untuk menahan diri sepenuhnya," kata pernyataan itu.
ASEAN tahun lalu mengambil langkah mengejutkan dengan melarang junta menghadiri pertemuan-pertemuan penting karena kegagalannya menghormati konsensus perdamaian ASEAN.
Namun, perpecahan atas masalah ini terus berlanjut dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bertemu dengan pemimpin militer Min Aung Hlaing di Myanmar pada 7 Januari, sebuah pertemuan yang membuat beberapa tetangga regional khawatir hal itu dapat ditafsirkan sebagai dukungan Kamboja terhadap junta militer Myanmar.
Karena ketua ASEAN Hun Sen mendapat tekanan untuk menahan Min Aung Hlaing pada perjanjian damai ASEAN, beberapa anggota menuntut pemimpin terguling Aung San Suu Kyi yang diadili dibebaskan dan diizinkan untuk bergabung dalam proses perdamaian.
Myanmar telah berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih tahun lalu, dengan sekitar 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras junta terhadap lawan-lawannya, menurut angka yang dikutip oleh kantor hak asasi manusia PBB.
Pasukan di pedesaan juga bertempur di berbagai front dengan kelompok-kelompok pro-demokrasi yang telah mengangkat senjata dan pasukan etnis minoritas.
“Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) belum mencapai konsensus untuk mengundang Menteri Luar Negeri Myanmar di tengah kurangnya kemajuan dalam rencana perdamaian ASEAN,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja Chum Sounry.
"Kami mendorong Myanmar untuk diwakili di retret oleh tingkat non-politik daripada membiarkan kursi kosong," kata Sounry kepada Reuters, Kamis (3/2/2022). Ia menyerahkan pada Myanmar untuk memutuskan siapa wakilnya.
Kamboja adalah ketua blok 10 anggota saat ini dan akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri pada 16 dan 17 Februari.
Kamboja juga mengaku "sangat prihatin" atas perkembangan di Myanmar, termasuk laporan kekerasan yang terus berlanjut dan memburuknya situasi kemanusiaan.
"Negara-negara anggota ASEAN menggarisbawahi urgensi penghentian segera kekerasan dan bagi semua pihak untuk menahan diri sepenuhnya," kata pernyataan itu.
ASEAN tahun lalu mengambil langkah mengejutkan dengan melarang junta menghadiri pertemuan-pertemuan penting karena kegagalannya menghormati konsensus perdamaian ASEAN.
Namun, perpecahan atas masalah ini terus berlanjut dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bertemu dengan pemimpin militer Min Aung Hlaing di Myanmar pada 7 Januari, sebuah pertemuan yang membuat beberapa tetangga regional khawatir hal itu dapat ditafsirkan sebagai dukungan Kamboja terhadap junta militer Myanmar.
Karena ketua ASEAN Hun Sen mendapat tekanan untuk menahan Min Aung Hlaing pada perjanjian damai ASEAN, beberapa anggota menuntut pemimpin terguling Aung San Suu Kyi yang diadili dibebaskan dan diizinkan untuk bergabung dalam proses perdamaian.
Myanmar telah berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih tahun lalu, dengan sekitar 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras junta terhadap lawan-lawannya, menurut angka yang dikutip oleh kantor hak asasi manusia PBB.
Pasukan di pedesaan juga bertempur di berbagai front dengan kelompok-kelompok pro-demokrasi yang telah mengangkat senjata dan pasukan etnis minoritas.
(esn)
tulis komentar anda