Sekjen PBB Desak Junta Myanmar Beri Izin Masuk Bantuan Kemanusiaan
Selasa, 01 Februari 2022 - 02:20 WIB
loading...
Pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. FOTO/Reuters
A
A
A
YANGON - Sekretaris Jenderal PBB , Antonio Guterres mendesak militer Myanmar yang berkuasa untuk mengizinkan akses bantuan kemanusiaan dan mengatasi "kebutuhan mendesak" rakyatnya. PBB juga menyoroti satu tahun sejak kudeta militer dan menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan.
Penggulingan pemerintah terpilih pada 1 Februari 2021 memicu protes nasional selama berbulan-bulan dan tindakan keras berdarah oleh militer. Penggunaan senjata berat dan serangan udara terhadap perlawanan bersenjata di pedesaan telah menyalakan kembali konflik lama dan membuat puluhan ribu orang mengungsi.
Baca: China Minta DK PBB Berupaya Keras Hindari Perang Saudara di Myanmar
“Kerentanan ganda dari semua orang di seluruh Myanmar dan implikasi regionalnya memerlukan tanggapan segera. Akses ke orang yang membutuhkan sangat penting bagi PBB dan mitra untuk terus memberikan di lapangan,” Farhan Haq, wakil juru bicara Antonio Guterres, seperti dikutip dari Reuters, Senin (31/1/2022).
"Angkatan bersenjata dan semua pemangku kepentingan harus menghormati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Rakyat Myanmar perlu melihat hasil nyata," lanjut pernyataan itu.
Pemerintah militer Myanmar tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Sebelumnya, pemimpin Junta mengatakan tindakan keras dan serangan militernya adalah untuk melindungi negara dari "teroris".
Baca: Padamkan Perlawanan Oposisi, Junta Myanmar Dilaporkan Bakar Desa demi Desa
Penggulingan pemerintah terpilih pada 1 Februari 2021 memicu protes nasional selama berbulan-bulan dan tindakan keras berdarah oleh militer. Penggunaan senjata berat dan serangan udara terhadap perlawanan bersenjata di pedesaan telah menyalakan kembali konflik lama dan membuat puluhan ribu orang mengungsi.
Baca: China Minta DK PBB Berupaya Keras Hindari Perang Saudara di Myanmar
“Kerentanan ganda dari semua orang di seluruh Myanmar dan implikasi regionalnya memerlukan tanggapan segera. Akses ke orang yang membutuhkan sangat penting bagi PBB dan mitra untuk terus memberikan di lapangan,” Farhan Haq, wakil juru bicara Antonio Guterres, seperti dikutip dari Reuters, Senin (31/1/2022).
"Angkatan bersenjata dan semua pemangku kepentingan harus menghormati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Rakyat Myanmar perlu melihat hasil nyata," lanjut pernyataan itu.
Pemerintah militer Myanmar tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Sebelumnya, pemimpin Junta mengatakan tindakan keras dan serangan militernya adalah untuk melindungi negara dari "teroris".
Baca: Padamkan Perlawanan Oposisi, Junta Myanmar Dilaporkan Bakar Desa demi Desa
Lihat Juga :
