China Tuntut AS Akhiri Operasi Militer Dekat Perbatasannya
Jum'at, 31 Desember 2021 - 03:14 WIB
Tan juga menyatakan penentangan Beijing terhadap penandatanganan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) oleh Presiden Joe Biden awal pekan ini. NDAA untuk tahun 2022 mencakup paket pertahanan senilai USD768 miliar, yang sebagian akan melengkapi pasukan Amerika di Pasifik dengan lebih baik.
Undang-undang tersebut juga mengharuskan Pentagon untuk menghasilkan serangkaian laporan dan analisis tentang strategi militer serta diplomatik China di seluruh dunia. China disebutkan lebih dari 130 kali.
Tan menggambarkan NDAA penuh dengan mentalitas Perang Dingin dan bias ideologis.
"Isinya melebih-lebihkan teori ancaman China dan termasuk tuduhan tak berdasar terkait kebijakan Beijing terhadap Taiwan dan Xinjiang," ujarnya.
Dia mengatakan undang-undang itu merusak rasa saling percaya antara China dan AS, dan secara serius meracuni hubungan antara kedua negara dan dua militer.
Tan mengatakan hubungan bilateral di tingkat negara bagian dan militer berada di tempat yang berbahaya.
Ketika Biden bertemu dengan mitranya dari China, Xi Jinping, pada pertemuan puncak virtual bulan November lalu, kedua pemimpin sepakat untuk mempertahankan jalur komunikasi terbuka untuk menghindari kecelakaan militer, yang tidak disengaja atau sebaliknya.
Ely Ratner, asisten menteri pertahanan Pentagon untuk urusan keamanan Indo-Pasifik, mengatakan kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS awal bulan ini bahwa Departemen Pertahanan sedang bekerja untuk memulihkan komunikasi militer-ke-militer dengan fokus pada komunikasi dan manajemen krisis.
Undang-undang tersebut juga mengharuskan Pentagon untuk menghasilkan serangkaian laporan dan analisis tentang strategi militer serta diplomatik China di seluruh dunia. China disebutkan lebih dari 130 kali.
Tan menggambarkan NDAA penuh dengan mentalitas Perang Dingin dan bias ideologis.
"Isinya melebih-lebihkan teori ancaman China dan termasuk tuduhan tak berdasar terkait kebijakan Beijing terhadap Taiwan dan Xinjiang," ujarnya.
Dia mengatakan undang-undang itu merusak rasa saling percaya antara China dan AS, dan secara serius meracuni hubungan antara kedua negara dan dua militer.
Tan mengatakan hubungan bilateral di tingkat negara bagian dan militer berada di tempat yang berbahaya.
Ketika Biden bertemu dengan mitranya dari China, Xi Jinping, pada pertemuan puncak virtual bulan November lalu, kedua pemimpin sepakat untuk mempertahankan jalur komunikasi terbuka untuk menghindari kecelakaan militer, yang tidak disengaja atau sebaliknya.
Ely Ratner, asisten menteri pertahanan Pentagon untuk urusan keamanan Indo-Pasifik, mengatakan kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS awal bulan ini bahwa Departemen Pertahanan sedang bekerja untuk memulihkan komunikasi militer-ke-militer dengan fokus pada komunikasi dan manajemen krisis.
Lihat Juga :
tulis komentar anda