Ini yang Didapat Indonesia Jika Normalisasi dengan Israel
Selasa, 28 Desember 2021 - 15:57 WIB
“Meskipun kemunduran ini, pada tahun-tahun sejak pemerintahan Wahid, beberapa pimpinan Nahdlatul Ulama terus mengunjungi atau berdialog dengan pejabat di Israel,” lanjut Hefner.
“Di bawah Presiden Joko Widodo saat ini, sosok yang tidak kalah pentingnya; Yahya Cholil Staquf—Ketua PBNU terpilih—, terus menggeluti isu tersebut, baik di lingkungan presiden maupun publik yang lebih luas.”
Dia mengatakan bahwa sayap penting kepemimpinan NU ini telah memperjelas bahwa mereka ingin Indonesia memainkan peran yang lebih tegas di antara negara-negara mayoritas Muslim, dan merasa bahwa, sebagai negara berpenduduk terbesar di dunia Muslim, keterlibatan Indonesia dengan Israel dapat berdampak positif di seluruh Timur Tengah.
"Namun, inisiatif semacam itu memiliki risiko politik. Sebagian besar survei menunjukkan bahwa mayoritas Muslim Indonesia menentang membangun hubungan dengan Israel, meskipun, di luar komunitas Islam kecil di Indonesia, masalah ini bukan masalah utama seperti di Arab Timur Tengah," kata Hefner.
“Kepemimpinan Indonesia tentu menyadari fakta bahwa normalisasi hubungan dengan Israel mungkin akan disambut di Washington,” lanjut Hefner.
“Tapi ini bukan perhatian utama yang mendorong diskusi. Ada perasaan di NU dan di antara kepemimpinan negara saat ini bahwa, dalam hal ini dan banyak hal lainnya, sudah saatnya Indonesia menunjukkan kepemimpinan.”
Murray Hiebert, pakar senior dari Southeast Asia Program di Center for Strategic and International, menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, memiliki kebijakan luar negeri yang sangat independen yang mencari keseimbangan antara AS dan China, termasuk selama perselisihan mereka saat ini.
Dia mencatat bahwa posisi Indonesia adalah Palestina dan banyak orang Indonesia yang memprotes keras pada bulan Mei, selama Operation Guardian of the Walls [perang Israel dan kelompok perlawanan Palestina di Gaza].
“Jakarta sering mengatakan tidak akan menormalkan hubungan sampai situasi Palestina diselesaikan, tetapi Indonesia masih mempertahankan hubungan informal dalam perdagangan dan diskusi antaragama,” kata Hiebert.
Jeffrey Winters, Profesor Ilmu Politik di Northwestern University dan pendiri dan Chairman of the Board of Trustees of the Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF), mengatakan bahwa saran Menlu Blinken kepada mitranya dari Indonesia bahwa negaranya harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk menormalkan hubungan dengan Israel telah menarik tanggapan yang diredam di Indonesia.
“Di bawah Presiden Joko Widodo saat ini, sosok yang tidak kalah pentingnya; Yahya Cholil Staquf—Ketua PBNU terpilih—, terus menggeluti isu tersebut, baik di lingkungan presiden maupun publik yang lebih luas.”
Dia mengatakan bahwa sayap penting kepemimpinan NU ini telah memperjelas bahwa mereka ingin Indonesia memainkan peran yang lebih tegas di antara negara-negara mayoritas Muslim, dan merasa bahwa, sebagai negara berpenduduk terbesar di dunia Muslim, keterlibatan Indonesia dengan Israel dapat berdampak positif di seluruh Timur Tengah.
"Namun, inisiatif semacam itu memiliki risiko politik. Sebagian besar survei menunjukkan bahwa mayoritas Muslim Indonesia menentang membangun hubungan dengan Israel, meskipun, di luar komunitas Islam kecil di Indonesia, masalah ini bukan masalah utama seperti di Arab Timur Tengah," kata Hefner.
“Kepemimpinan Indonesia tentu menyadari fakta bahwa normalisasi hubungan dengan Israel mungkin akan disambut di Washington,” lanjut Hefner.
“Tapi ini bukan perhatian utama yang mendorong diskusi. Ada perasaan di NU dan di antara kepemimpinan negara saat ini bahwa, dalam hal ini dan banyak hal lainnya, sudah saatnya Indonesia menunjukkan kepemimpinan.”
Murray Hiebert, pakar senior dari Southeast Asia Program di Center for Strategic and International, menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, memiliki kebijakan luar negeri yang sangat independen yang mencari keseimbangan antara AS dan China, termasuk selama perselisihan mereka saat ini.
Dia mencatat bahwa posisi Indonesia adalah Palestina dan banyak orang Indonesia yang memprotes keras pada bulan Mei, selama Operation Guardian of the Walls [perang Israel dan kelompok perlawanan Palestina di Gaza].
“Jakarta sering mengatakan tidak akan menormalkan hubungan sampai situasi Palestina diselesaikan, tetapi Indonesia masih mempertahankan hubungan informal dalam perdagangan dan diskusi antaragama,” kata Hiebert.
Jeffrey Winters, Profesor Ilmu Politik di Northwestern University dan pendiri dan Chairman of the Board of Trustees of the Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF), mengatakan bahwa saran Menlu Blinken kepada mitranya dari Indonesia bahwa negaranya harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk menormalkan hubungan dengan Israel telah menarik tanggapan yang diredam di Indonesia.
Lihat Juga :
tulis komentar anda