Cerai dengan Inggris, Barbados Berubah jadi Negara Republik
Minggu, 28 November 2021 - 17:36 WIB
Pangeran Charles dari Inggris menyapa PM Barbados Mia Amor Mottley jelang pertemuan bilateral mereka di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) di Glasgow, Skotlandia, 1 November lalu. Foto/Reuters
BRIDGETOWN - Barbados akan memutuskan hubungannya dengan monarki Inggris . Terkenal dengan karena pantai dan kecintaannya pada kriket, Barbados minggu ini akan menggantikan kepala negaranya, Ratu Elizabeth II , dengan wakilnya saat ini Gubernur Jenderal Sandra Mason.
Upacara yang dihelat pada Senin malam hingga Selasa akan mencakup parade militer dan perayaan pelantikan Mason sebagai presiden dengan disaksikan oleh pewaris takhta Inggris, Pangeran Charles .
Untuk dikethaui, pada bulan Oktober, Barbados telah memilih Mason menjadi presiden pertamanya. Pemilihan ini bertepatan dengan satu tahun setelah Perdana Menter Mia Mottley menyatakan bahwa negara itu akan sepenuhnya meninggalkan masa lalu kolonialnya.
Namun perubahan ini memicu perdebatan di antara populasi 285.000 yang selama berabad-abad berada di bawah pengaruh Inggris, termasuk lebih dari 200 tahun perbudakan hingga 1834, sebelumnya akhirnya merdeka pada 1966.
"Sebagai seorang gadis muda, ketika saya mendengar tentang ratu, saya akan sangat senang," kata Sharon Bellamy-Thompson (50) seorang penjual ikan di ibu kota Bridgetown yang ingat saat berusia sekitar delapan tahun dan melihat raja dalam sebuah kunjungan.
"Seiring bertambahnya usia, saya mulai bertanya-tanya apa arti ratu ini bagi saya dan bangsa saya. Itu tidak masuk akal," katanya. "Memiliki presiden wanita Barbados akan luar biasa," imbuhnya.
Bagi aktivis muda seperti Firhaana Bulbulia, pendiri Asosiasi Muslim Barbados, kolonialisme dan perbudakan Inggris berada di balik ketidaksetaraan modern di pulau itu.
"Kesenjangan kekayaan, kemampuan untuk memiliki tanah, dan bahkan akses ke pinjaman dari bank, semuanya berkaitan dengan struktur yang dibangun di bawah kekuasaan Inggris," ujar Bulbulia (26).
"Rantai (perbudakan) sebenarnya telah putus dan kami tidak lagi memakainya, tetapi rantai mental terus bertahan dalam pola pikir kami," ia menambahkan.
Tetapi beberapa warga Barbados berpendapat ada masalah nasional yang lebih mendesak, termasuk gejolak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang telah mengekspos ketergantungan yang berlebihan negara itu pada pariwisata yang ironisnya, bergantung pada pengunjung asal Inggris.
Ketenangan yang menakutkan di Bridgetown yang biasanya ramai, jumlah pengunjung yang sedikit di tempat-tempat wisata populer dan pemandangan kehidupan malam yang mati semuanya merujuk pada kondisi negara yang tengah berjuang setelah bertahun-tahun relatif makmur.
Pengangguran hampir mencapai 16 persen, naik dari sembilan persen dalam beberapa tahun terakhir, meskipun pinjaman pemerintah meningkat tajam untuk mendanai proyek-proyek sektor publik dan menciptakan lapangan kerja.
Negara ini juga baru saja melonggarkan jam malam COVID-19 yang sudah berlangsung lama, mendorongnya kembali dari jam 09:00 malam hingga tengah malam.
Pemimpin oposisi Uskup Joseph Atherley mengatakan perayaan minggu ini hanya dilakukan di antara para pejabat yang sebagian besar tidak akan dapat diakses oleh orang biasa.
"Saya hanya tidak berpikir kami melakukan penghargaan dan layanan yang adil dengan memiliki ini ketika orang-orang diperingatkan untuk duduk dalam kenyamanan rumah Anda dan menonton di layar," kata Atherley.
"Meningkatnya jumlah kasus COVID, meningkatnya rasa stres dan ketakutan - saya hanya tidak berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat," imbuhnya seperti dikutip dari France24, Minggu (28/11/2021).
Beberapa kritik juga terfokus pada Mottley yang mengundang Pangeran Charles menjadi tamu kehormatan, dan menganugerahinya Order of Freedom of Barbados, kehormatan nasional tertinggi.
"Keluarga kerajaan Inggris adalah sumber eksploitasi di wilayah ini dan, hingga saat ini, mereka belum menawarkan permintaan maaf resmi atau perbaikan apa pun atas kerusakan di masa lalu," kata Kristina Hinds, dosen hubungan internasional di Universitas Hindia Barat di Barbados.
"Jadi saya tidak melihat bagaimana seseorang dari keluarga (kerajaan) dapat diberikan penghargaan ini. Itu di luar kemampuan saya," sambungnya.
Bagi banyak warga Barbados, mengganti ratu Inggris hanya mengejar apa yang telah dirasakan bangsa selama bertahun-tahun.
"Saya pikir itu hal yang sangat baik yang kami lakukan, menjadi republik, karena kami merdeka 55 tahun sekarang dan sudah cukup waktu bagi kami untuk berdiri di atas kaki kami sendiri," kata Derry Bailey, 33, pemilik bisnis persewaan kursi pantai dan olahraga air.
"Saya berharap segalanya akan lebih baik di bawah sistem ini. Tidak masuk akal menjadi independen dan menjawab mahkota. Jadi saya sangat percaya bahwa menjadi republik adalah jalan yang harus ditempuh," harapnya.
Upacara yang dihelat pada Senin malam hingga Selasa akan mencakup parade militer dan perayaan pelantikan Mason sebagai presiden dengan disaksikan oleh pewaris takhta Inggris, Pangeran Charles .
Untuk dikethaui, pada bulan Oktober, Barbados telah memilih Mason menjadi presiden pertamanya. Pemilihan ini bertepatan dengan satu tahun setelah Perdana Menter Mia Mottley menyatakan bahwa negara itu akan sepenuhnya meninggalkan masa lalu kolonialnya.
Namun perubahan ini memicu perdebatan di antara populasi 285.000 yang selama berabad-abad berada di bawah pengaruh Inggris, termasuk lebih dari 200 tahun perbudakan hingga 1834, sebelumnya akhirnya merdeka pada 1966.
"Sebagai seorang gadis muda, ketika saya mendengar tentang ratu, saya akan sangat senang," kata Sharon Bellamy-Thompson (50) seorang penjual ikan di ibu kota Bridgetown yang ingat saat berusia sekitar delapan tahun dan melihat raja dalam sebuah kunjungan.
"Seiring bertambahnya usia, saya mulai bertanya-tanya apa arti ratu ini bagi saya dan bangsa saya. Itu tidak masuk akal," katanya. "Memiliki presiden wanita Barbados akan luar biasa," imbuhnya.
Bagi aktivis muda seperti Firhaana Bulbulia, pendiri Asosiasi Muslim Barbados, kolonialisme dan perbudakan Inggris berada di balik ketidaksetaraan modern di pulau itu.
"Kesenjangan kekayaan, kemampuan untuk memiliki tanah, dan bahkan akses ke pinjaman dari bank, semuanya berkaitan dengan struktur yang dibangun di bawah kekuasaan Inggris," ujar Bulbulia (26).
"Rantai (perbudakan) sebenarnya telah putus dan kami tidak lagi memakainya, tetapi rantai mental terus bertahan dalam pola pikir kami," ia menambahkan.
Tetapi beberapa warga Barbados berpendapat ada masalah nasional yang lebih mendesak, termasuk gejolak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang telah mengekspos ketergantungan yang berlebihan negara itu pada pariwisata yang ironisnya, bergantung pada pengunjung asal Inggris.
Ketenangan yang menakutkan di Bridgetown yang biasanya ramai, jumlah pengunjung yang sedikit di tempat-tempat wisata populer dan pemandangan kehidupan malam yang mati semuanya merujuk pada kondisi negara yang tengah berjuang setelah bertahun-tahun relatif makmur.
Pengangguran hampir mencapai 16 persen, naik dari sembilan persen dalam beberapa tahun terakhir, meskipun pinjaman pemerintah meningkat tajam untuk mendanai proyek-proyek sektor publik dan menciptakan lapangan kerja.
Negara ini juga baru saja melonggarkan jam malam COVID-19 yang sudah berlangsung lama, mendorongnya kembali dari jam 09:00 malam hingga tengah malam.
Pemimpin oposisi Uskup Joseph Atherley mengatakan perayaan minggu ini hanya dilakukan di antara para pejabat yang sebagian besar tidak akan dapat diakses oleh orang biasa.
"Saya hanya tidak berpikir kami melakukan penghargaan dan layanan yang adil dengan memiliki ini ketika orang-orang diperingatkan untuk duduk dalam kenyamanan rumah Anda dan menonton di layar," kata Atherley.
"Meningkatnya jumlah kasus COVID, meningkatnya rasa stres dan ketakutan - saya hanya tidak berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat," imbuhnya seperti dikutip dari France24, Minggu (28/11/2021).
Beberapa kritik juga terfokus pada Mottley yang mengundang Pangeran Charles menjadi tamu kehormatan, dan menganugerahinya Order of Freedom of Barbados, kehormatan nasional tertinggi.
"Keluarga kerajaan Inggris adalah sumber eksploitasi di wilayah ini dan, hingga saat ini, mereka belum menawarkan permintaan maaf resmi atau perbaikan apa pun atas kerusakan di masa lalu," kata Kristina Hinds, dosen hubungan internasional di Universitas Hindia Barat di Barbados.
"Jadi saya tidak melihat bagaimana seseorang dari keluarga (kerajaan) dapat diberikan penghargaan ini. Itu di luar kemampuan saya," sambungnya.
Bagi banyak warga Barbados, mengganti ratu Inggris hanya mengejar apa yang telah dirasakan bangsa selama bertahun-tahun.
"Saya pikir itu hal yang sangat baik yang kami lakukan, menjadi republik, karena kami merdeka 55 tahun sekarang dan sudah cukup waktu bagi kami untuk berdiri di atas kaki kami sendiri," kata Derry Bailey, 33, pemilik bisnis persewaan kursi pantai dan olahraga air.
"Saya berharap segalanya akan lebih baik di bawah sistem ini. Tidak masuk akal menjadi independen dan menjawab mahkota. Jadi saya sangat percaya bahwa menjadi republik adalah jalan yang harus ditempuh," harapnya.
(ian)
tulis komentar anda