Diktator Kejam Korsel Chun Doo-hwan Meninggal, Jandanya Minta Maaf

Lee Jae-myung, kandidat calon presiden dari partai berkuasa Korea Selatan untuk pemilihan presiden pada Maret tahun depan, mengatakan komentar janda Chun menghina warga Gwangju dan rakyat Korea Selatan.

Dia mempertanyakan apakah Lee Soon-ja sengaja mengecualikan korban Gwangju dari permintaan maafnya dengan secara eksplisit merujuk pada waktu Chun di kantor. Sementara kudeta Chun terjadi pada 1979, baru pada September 1980 ia secara resmi mengangkat dirinya sebagai kepala negara, yang berbulan-bulan setelah pembunuhan di Gwangju pada Mei.

Chun adalah seorang mayor jenderal Angkatan Darat ketika ia merebut kekuasaan pada bulan Desember 1979 dengan kroni militernya, termasuk Roh Tae-woo, yang kemudian menggantikan Chun sebagai presiden setelah memenangkan pemilu pertama negara itu dalam hampir dua dekade pada tahun 1987. Kedua mantan pemimpin itu meninggal hanya berbeda bulan, di mana kematian Roh datang pada 26 Oktober 2021.

Sementara Roh diberi pemakaman kenegaraan, simpati terhadap Chun, yang dijuluki “tukang jagal Gwangju” jauh lebih sedikit. Meskipun Roh tidak pernah secara langsung meminta maaf atas tindakan keras tersebut, putranya berulang kali mengunjungi pemakaman Gwangju untuk memberi penghormatan kepada para korban dan meminta maaf atas nama ayahnya, yang terbaring di tempat tidur dalam 10 tahun sebelum kematiannya.

Kudeta Chun memperpanjang kekuasaan negara yang didukung militer menyusul pembunuhan mentornya dan mantan jenderal Angkatan Darat, Park Chung-Hee, yang telah memegang kekuasaan sejak 1961. Selama kediktatoran berturut-turut, warga Korea Selatan mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang besar meskipun ekonomi nasional tumbuh secara dramatis dari reruntuhan Perang Korea 1950-1953.

Selain tindakan keras berdarah di Gwangju, pemerintah Chun juga memenjarakan puluhan ribu pembangkang lainnya selama tahun 1980-an, termasuk calon presiden dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2000 Kim Dae-jung. Kim, yang saat itu merupakan pemimpin oposisi terkemuka, pada awalnya dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer atas tuduhan mengobarkan pemberontakan Gwangju. Setelah Amerika Serikat turun tangan, hukuman Kim dikurangi dan dia akhirnya dibebaskan.

Putus asa untuk mendapatkan legitimasi internasional, pemerintah Chun berhasil mendorong tawaran untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 1988, sebuah proses yang disertai dengan pembersihan rumah besar-besaran dan penangkapan gelandangan dan tunawisma ketika para pejabat mencoba mempercantik negara itu untuk pengunjung asing.

Mencoba mengembangkan hubungan dengan Barat yang demokratis dan mengurangi jumlah mulut yang harus diberi makan di dalam negeri, pemerintah Chun juga memfasilitasi adopsi internasional anak-anak Korea, sebagian besar ke keluarga kulit putih di Amerika dan Eropa, menciptakan apa yang sekarang menjadi diaspora terbesar di dunia dari orang yang diadopsi. Lebih dari 60.000 anak dikirim ke luar negeri selama masa kepresidenan Chun, kebanyakan dari mereka adalah bayi yang baru lahir yang diperoleh dari ibu yang tidak menikah dengan stigma yang sering ditekan untuk melepaskan bayi mereka.

Kemarahan publik atas kediktatorannya akhirnya memicu protes nasional besar-besaran pada tahun 1987, memaksa Chun untuk menerima revisi konstitusi untuk memperkenalkan pemilihan presiden langsung, yang dianggap sebagai awal transisi Korea Selatan menuju demokrasi.

Roh, kandidat presiden dari partai yang memerintah, memenangkan pemilu Desember 1987 yang diperebutkan dengan panas, sebagian besar karena pemisahan suara antara kandidat oposisi liberal Kim Dae-jung dan saingan utamanya, Kim Young-sam.