Palestina: Pemerintah Israel Saat Ini Lebih Buruk Dibanding Sebelumnya
Sabtu, 20 November 2021 - 09:00 WIB
Warga Palestina di tengah-tengah pasukan Israel. FOTO/Al Jazeera
GAZA - Pemerintah Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Naftali Bennett telah terbukti lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya. Demikian ditegaskan Juru Bicara Kepresidenan Otoritas Palestina .
"Rakyat kami menghadapi serangkaian pemerintah Israel yang menghancurkan segala upaya untuk menyelamatkan proses perdamaian. Pemerintah pendudukan saat ini telah melangkah lebih jauh dari pendahulunya dengan pembunuhan harian dan kejahatan perang," kata Nabil Abu Rudaineh dalam wawancara dengan Radio Voice of Palestine, dikutip Middle East Monitor, Jumat (19/11/2021).
Dia memperingatkan bahwa kepemimpinan Palestina "memiliki semua sarana hukum untuk pergi ke forum internasional guna meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatannya yang melanggar hukum internasional, dan yang tidak akan mengarah pada perdamaian, stabilitas atau kemakmuran di seluruh kawasan.
Dia menjelaskan bahwa Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas telah memberi tahu Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield selama pertemuan yang diadakan di Ramallah pada hari Rabu. Dalam pertemuan itu ditegaskan, setiap upaya Israel untuk mengubah status quo di Yerusalem akan menyebabkan "memburuknya situasi dan merusak solusi dua negara."
"Abbas mengatakan pada pertemuan itu bahwa dia mengharapkan pemerintahan Biden untuk mematuhi komitmen dan janjinya mengenai solusi dua negara, perluasan pemukiman dan pembukaan kembali konsulat AS," kata Abu Rudaineh.
Menurut data PBB, sejak awal tahun ini hingga 31 Oktober, Israel membunuh 331 warga Palestina dan melukai sekitar 16.000 orang di Tepi Barat, Yerusalem, dan Jalur Gaza yang diduduki.
Selama periode yang sama, pihak berwenang Israel menghancurkan 721 bangunan dan menelantarkan 962 warga Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
"Rakyat kami menghadapi serangkaian pemerintah Israel yang menghancurkan segala upaya untuk menyelamatkan proses perdamaian. Pemerintah pendudukan saat ini telah melangkah lebih jauh dari pendahulunya dengan pembunuhan harian dan kejahatan perang," kata Nabil Abu Rudaineh dalam wawancara dengan Radio Voice of Palestine, dikutip Middle East Monitor, Jumat (19/11/2021).
Dia memperingatkan bahwa kepemimpinan Palestina "memiliki semua sarana hukum untuk pergi ke forum internasional guna meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatannya yang melanggar hukum internasional, dan yang tidak akan mengarah pada perdamaian, stabilitas atau kemakmuran di seluruh kawasan.
Dia menjelaskan bahwa Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas telah memberi tahu Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield selama pertemuan yang diadakan di Ramallah pada hari Rabu. Dalam pertemuan itu ditegaskan, setiap upaya Israel untuk mengubah status quo di Yerusalem akan menyebabkan "memburuknya situasi dan merusak solusi dua negara."
"Abbas mengatakan pada pertemuan itu bahwa dia mengharapkan pemerintahan Biden untuk mematuhi komitmen dan janjinya mengenai solusi dua negara, perluasan pemukiman dan pembukaan kembali konsulat AS," kata Abu Rudaineh.
Menurut data PBB, sejak awal tahun ini hingga 31 Oktober, Israel membunuh 331 warga Palestina dan melukai sekitar 16.000 orang di Tepi Barat, Yerusalem, dan Jalur Gaza yang diduduki.
Selama periode yang sama, pihak berwenang Israel menghancurkan 721 bangunan dan menelantarkan 962 warga Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
(esn)
tulis komentar anda