IAEA Selidiki Keamanan dan Legalitas Kesepakatan Kapal Selam Nuklir Australia
Kamis, 21 Oktober 2021 - 10:08 WIB
Kapal selam tenaga nuklir milik Angkatan Laut AS berlabuh di dok kering pada 15 Maret 2012. Foto/REUTERS
WASHINGTON - Badan Energi Atom Internasional (IAEA) membentuk tim untuk menyelidiki kesepakatan kapal selam nuklir AUKUS. Pengawas nuklir PBB itu memperingatkan pakta antara Amerika Serikat (AS), Inggris dan Australia meningkatkan kekhawatiran terjadinya perlombaan senjata.
Selama kunjungan ke Washington, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan tim khusus inspektur perlindungan yang sangat berpengalaman dan ahli hukum akan mempelajari implikasi keselamatan dan hukum dari kesepakatan kontroversial yang diumumkan bulan lalu.
Sesuai AUKUS, AS dan Inggris akan membantu Australia membangun armada kapal selam bertenaga nuklir. Kesepakatan itu juga akan fokus pada kemampuan militer dan dunia maya serta teknologi bawah laut lainnya.
Pakta tersebut dipandang sebagai upaya melawan China yang mengkritik AUKUS sebagai “serius (merusak) perdamaian regional dan (mengintensifkan) perlombaan senjata.”
Grossi mengatakan “perjanjian khusus” dengan IAEA perlu dibuat untuk memastikan bahan dan teknologi yang diterima Australia “di bawah perlindungan”.
Meski demikian, prosedur yang tepat di mana IAEA dapat memastikan bahan bakar nuklir tidak dialihkan ke manufaktur senjata nuklir masih belum jelas.
Selama kunjungan ke Washington, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan tim khusus inspektur perlindungan yang sangat berpengalaman dan ahli hukum akan mempelajari implikasi keselamatan dan hukum dari kesepakatan kontroversial yang diumumkan bulan lalu.
Sesuai AUKUS, AS dan Inggris akan membantu Australia membangun armada kapal selam bertenaga nuklir. Kesepakatan itu juga akan fokus pada kemampuan militer dan dunia maya serta teknologi bawah laut lainnya.
Pakta tersebut dipandang sebagai upaya melawan China yang mengkritik AUKUS sebagai “serius (merusak) perdamaian regional dan (mengintensifkan) perlombaan senjata.”
Grossi mengatakan “perjanjian khusus” dengan IAEA perlu dibuat untuk memastikan bahan dan teknologi yang diterima Australia “di bawah perlindungan”.
Meski demikian, prosedur yang tepat di mana IAEA dapat memastikan bahan bakar nuklir tidak dialihkan ke manufaktur senjata nuklir masih belum jelas.
Lihat Juga :
tulis komentar anda