Putin Setuju Rusia Membom Nuklir Musuh Meski Bersenjata Konvensional
Rabu, 03 Juni 2020 - 17:08 WIB
Sejak mulai menjabat pada tahun 2017, Presiden AS Donald Trump telah mengancam untuk membiarkan perjanjian bersejarah yang membatasi dan memungkinkan mekanisme berbagi informasi persenjataan antara AS dan Rusia berakhir.
The New Strategic Arms Reduction Treaty (New START/Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru) membatasi Rusia dan AS dalam meluncurkan rudal balistik antarbenua, rudal balistik yang diluncurkan kapal selam dan pembom berat menjadi masing-masing 700. Hulu ledak yang disebarkan di kedua sisi tidak boleh melebihi 1.550 unit dan peluncur yang disebar dan tidak disebar dibatasi hingga 800.
Kesepakatan itu—yang ditandatangani pada 2010 sebagai penerus START yang asli—akan berakhir Februari mendatang dan pemerintahan Trump belum menegosiasikan perpanjangan perjanjian tersebut. Sebaliknya, Gedung Putih telah mencari kesepakatan baru yang melibatkan platform senjata baru yang lebih maju termasuk rudal hipersonik yang sangat bisa bermanuver, serta negara-negara lain seperti China untuk ikut dimasukkan. Sejauh ini China menolak.
"Perjanjian pengendalian senjata berikutnya harus multilateral," kata Marshall Billingslea, Asisten Menteri Keuangan untuk Pendanaan Teroris dan calon Wakil Menteri Luar Negeri untuk Pengendalian Senjata dan Urusan Keamanan Internasional kepada wartawan pekan lalu. "Kami benar-benar berharap bahwa pengaturan apa pun yang tercapai, China akan menjadi bagian dari kerangka kerja trilateral ke depan."
Lihat Juga: Militer Jepang Ingin Merekrut Lebih Banyak Perempuan Jadi Prajuit, tapi Menghadapi Banyak Kendala
The New Strategic Arms Reduction Treaty (New START/Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru) membatasi Rusia dan AS dalam meluncurkan rudal balistik antarbenua, rudal balistik yang diluncurkan kapal selam dan pembom berat menjadi masing-masing 700. Hulu ledak yang disebarkan di kedua sisi tidak boleh melebihi 1.550 unit dan peluncur yang disebar dan tidak disebar dibatasi hingga 800.
Kesepakatan itu—yang ditandatangani pada 2010 sebagai penerus START yang asli—akan berakhir Februari mendatang dan pemerintahan Trump belum menegosiasikan perpanjangan perjanjian tersebut. Sebaliknya, Gedung Putih telah mencari kesepakatan baru yang melibatkan platform senjata baru yang lebih maju termasuk rudal hipersonik yang sangat bisa bermanuver, serta negara-negara lain seperti China untuk ikut dimasukkan. Sejauh ini China menolak.
"Perjanjian pengendalian senjata berikutnya harus multilateral," kata Marshall Billingslea, Asisten Menteri Keuangan untuk Pendanaan Teroris dan calon Wakil Menteri Luar Negeri untuk Pengendalian Senjata dan Urusan Keamanan Internasional kepada wartawan pekan lalu. "Kami benar-benar berharap bahwa pengaturan apa pun yang tercapai, China akan menjadi bagian dari kerangka kerja trilateral ke depan."
Lihat Juga: Militer Jepang Ingin Merekrut Lebih Banyak Perempuan Jadi Prajuit, tapi Menghadapi Banyak Kendala
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(min)
tulis komentar anda