Ulama Syiah Sadr Menang Pemilu Irak, Mantan Perdana Menteri Maliki Nomor 2
Selasa, 12 Oktober 2021 - 06:32 WIB
Para pendukung ulama Syiah Moqtada al-Sadr merayakan hasil awal pemilu parlemen di Irak, 11 Oktober 2021. Foto/REUTERS
BAGHDAD - Partai yang dipimpin ulama Syiah Moqtada al-Sadr menjadi pemenang terbesar dalam pemilu Irak pada Senin (11/10/2021). Kemenangan itu menambah jumlah kursi yang dia kuasai di parlemen.
Laporan ini berdasarkan hasil awal, informasi para pejabat dan juru bicara Gerakan Sadr.
Mantan Perdana Menteri (PM) Irak Nouri al-Maliki tampaknya akan meraih kemenangan terbesar berikutnya di antara partai-partai Syiah, menurut hasil awal pemilu.
Kelompok Syiah Irak telah mendominasi pemerintahan dan formasi pemerintah sejak invasi pimpinan Amerika Serikat (AS) tahun 2003 yang menggulingkan pemimpin Sunni Saddam Hussein dan melambungkan mayoritas Syiah dan Kurdi ke tampuk kekuasaan.
Pemilu Minggu diadakan beberapa bulan lebih awal, sebagai tanggapan atas protes massa pada 2019 yang menggulingkan pemerintah. Protes menunjukkan kemarahan yang meluas terhadap para pemimpin politik yang menurut banyak rakyat Irak telah memperkaya diri mereka sendiri dengan mengorbankan negara.
Tetapi rekor jumlah pemilih yang rendah menunjukkan bahwa pemilu yang disebut sebagai kesempatan untuk merebut kendali dari elit yang berkuasa tidak akan banyak membantu untuk menyingkirkan partai-partai agama sektarian yang berkuasa sejak 2003.
Hitungan berdasarkan hasil awal dari beberapa provinsi Irak ditambah ibukota Baghdad, diverifikasi pejabat pemerintah setempat, menunjukkan Sadr memenangkan lebih dari 70 kursi. Jika hasil itu dikonfirmasi, dapat memberinya pengaruh yang cukup besar dalam membentuk pemerintahan.
Seorang juru bicara kantor Sadr mengatakan jumlahnya mencapai 73 kursi. Outlet berita lokal menerbitkan angka yang sama.
Seorang pejabat di komisi pemilu Irak mengatakan Sadr unggul tetapi tidak segera mengkonfirmasi berapa banyak kursi yang dimenangkan partainya.
Hasil awal juga menunjukkan bahwa calon pro-reformasi yang muncul dari protes 2019 telah memperoleh beberapa kursi di parlemen yang beranggotakan 329 orang.
Partai-partai yang didukung Iran dengan hubungan pada kelompok-kelompok milisi memenangkan lebih sedikit kursi daripada dalam pemilu terakhir pada 2018, menurut hasil awal dan pejabat lokal.
Sadr telah meningkatkan kekuasaannya atas Irak sejak menjadi yang pertama dalam pemilu 2018 di mana koalisinya memenangkan 54 kursi.
Ulama populis yang tak terduga ini telah menjadi tokoh dominan dan sering menjadi raja dalam politik Irak sejak invasi AS.
Dia menentang semua campur tangan asing di Irak, baik oleh AS, yang melawan pemberontakannya setelah 2003, atau oleh negara tetangga Iran. Dia mengkritik Iran karena keterlibatannya yang dekat dalam politik Irak.
Sadr, bagaimanapun, secara teratur berada di Iran, menurut pejabat yang dekat dengannya, dan telah menyerukan penarikan pasukan AS dari Irak.
Washington masih mempertahankan kekuatan sekitar 2.500 dalam perang berkelanjutan melawan Negara Islam (ISIS).
Pemilu di Irak sejak tahun 2003 telah diikuti negosiasi yang berlarut-larut yang dapat berlangsung berbulan-bulan dan berfungsi mendistribusikan jabatan pemerintah di antara partai-partai dominan.
Hasil pada Senin diperkirakan tidak akan secara dramatis mengubah keseimbangan kekuatan di Irak atau di wilayah yang lebih luas.
Pemungutan suara Minggu diadakan di bawah undang-undang baru oleh Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi sebagai cara melonggarkan cengkeraman partai politik yang sudah mapan dan membuka jalan bagi calon independen yang pro-reformasi.
Daerah pemilu dibuat lebih kecil, dan praktik pemberian kursi kepada daftar calon yang disponsori oleh partai telah ditinggalkan.
Tetapi banyak orang Irak tidak percaya sistem itu dapat diubah dan memilih untuk tidak mengikuti pemilu.
Angka partisipasi resmi yang hanya 41% menunjukkan bahwa pemungutan suara itu gagal menangkap imajinasi publik, terutama anak-anak muda Irak yang berdemonstrasi dalam kerumunan besar dua tahun lalu.
“Saya tidak memilih. Itu tidak layak," ujar Hussein Sabah, 20, kepada Reuters di pelabuhan selatan Irak, Basra.
Dia menambahkan, “Tidak ada yang akan menguntungkan saya atau orang lain. Saya melihat pemuda yang memiliki gelar tanpa pekerjaan. Sebelum pemilu, (politisi) semua mendatangi mereka. Setelah pemilu, siapa yang tahu?”
Pendahulu Kadhimi, Adel Abdul Mahdi, mengundurkan diri setelah pasukan keamanan dan orang-orang bersenjata membunuh ratusan pengunjuk rasa pada 2019 dalam tindakan keras terhadap demonstrasi.
Perdana menteri baru mengadakan pemungutan suara beberapa bulan lebih awal untuk menunjukkan bahwa pemerintah menanggapi tuntutan untuk akuntabilitas yang lebih besar.
Laporan ini berdasarkan hasil awal, informasi para pejabat dan juru bicara Gerakan Sadr.
Mantan Perdana Menteri (PM) Irak Nouri al-Maliki tampaknya akan meraih kemenangan terbesar berikutnya di antara partai-partai Syiah, menurut hasil awal pemilu.
Kelompok Syiah Irak telah mendominasi pemerintahan dan formasi pemerintah sejak invasi pimpinan Amerika Serikat (AS) tahun 2003 yang menggulingkan pemimpin Sunni Saddam Hussein dan melambungkan mayoritas Syiah dan Kurdi ke tampuk kekuasaan.
Baca Juga
Pemilu Minggu diadakan beberapa bulan lebih awal, sebagai tanggapan atas protes massa pada 2019 yang menggulingkan pemerintah. Protes menunjukkan kemarahan yang meluas terhadap para pemimpin politik yang menurut banyak rakyat Irak telah memperkaya diri mereka sendiri dengan mengorbankan negara.
Tetapi rekor jumlah pemilih yang rendah menunjukkan bahwa pemilu yang disebut sebagai kesempatan untuk merebut kendali dari elit yang berkuasa tidak akan banyak membantu untuk menyingkirkan partai-partai agama sektarian yang berkuasa sejak 2003.
Hitungan berdasarkan hasil awal dari beberapa provinsi Irak ditambah ibukota Baghdad, diverifikasi pejabat pemerintah setempat, menunjukkan Sadr memenangkan lebih dari 70 kursi. Jika hasil itu dikonfirmasi, dapat memberinya pengaruh yang cukup besar dalam membentuk pemerintahan.
Seorang juru bicara kantor Sadr mengatakan jumlahnya mencapai 73 kursi. Outlet berita lokal menerbitkan angka yang sama.
Seorang pejabat di komisi pemilu Irak mengatakan Sadr unggul tetapi tidak segera mengkonfirmasi berapa banyak kursi yang dimenangkan partainya.
Hasil awal juga menunjukkan bahwa calon pro-reformasi yang muncul dari protes 2019 telah memperoleh beberapa kursi di parlemen yang beranggotakan 329 orang.
Partai-partai yang didukung Iran dengan hubungan pada kelompok-kelompok milisi memenangkan lebih sedikit kursi daripada dalam pemilu terakhir pada 2018, menurut hasil awal dan pejabat lokal.
Sadr telah meningkatkan kekuasaannya atas Irak sejak menjadi yang pertama dalam pemilu 2018 di mana koalisinya memenangkan 54 kursi.
Ulama populis yang tak terduga ini telah menjadi tokoh dominan dan sering menjadi raja dalam politik Irak sejak invasi AS.
Dia menentang semua campur tangan asing di Irak, baik oleh AS, yang melawan pemberontakannya setelah 2003, atau oleh negara tetangga Iran. Dia mengkritik Iran karena keterlibatannya yang dekat dalam politik Irak.
Sadr, bagaimanapun, secara teratur berada di Iran, menurut pejabat yang dekat dengannya, dan telah menyerukan penarikan pasukan AS dari Irak.
Washington masih mempertahankan kekuatan sekitar 2.500 dalam perang berkelanjutan melawan Negara Islam (ISIS).
Pemilu di Irak sejak tahun 2003 telah diikuti negosiasi yang berlarut-larut yang dapat berlangsung berbulan-bulan dan berfungsi mendistribusikan jabatan pemerintah di antara partai-partai dominan.
Hasil pada Senin diperkirakan tidak akan secara dramatis mengubah keseimbangan kekuatan di Irak atau di wilayah yang lebih luas.
Pemungutan suara Minggu diadakan di bawah undang-undang baru oleh Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi sebagai cara melonggarkan cengkeraman partai politik yang sudah mapan dan membuka jalan bagi calon independen yang pro-reformasi.
Daerah pemilu dibuat lebih kecil, dan praktik pemberian kursi kepada daftar calon yang disponsori oleh partai telah ditinggalkan.
Tetapi banyak orang Irak tidak percaya sistem itu dapat diubah dan memilih untuk tidak mengikuti pemilu.
Angka partisipasi resmi yang hanya 41% menunjukkan bahwa pemungutan suara itu gagal menangkap imajinasi publik, terutama anak-anak muda Irak yang berdemonstrasi dalam kerumunan besar dua tahun lalu.
“Saya tidak memilih. Itu tidak layak," ujar Hussein Sabah, 20, kepada Reuters di pelabuhan selatan Irak, Basra.
Dia menambahkan, “Tidak ada yang akan menguntungkan saya atau orang lain. Saya melihat pemuda yang memiliki gelar tanpa pekerjaan. Sebelum pemilu, (politisi) semua mendatangi mereka. Setelah pemilu, siapa yang tahu?”
Pendahulu Kadhimi, Adel Abdul Mahdi, mengundurkan diri setelah pasukan keamanan dan orang-orang bersenjata membunuh ratusan pengunjuk rasa pada 2019 dalam tindakan keras terhadap demonstrasi.
Perdana menteri baru mengadakan pemungutan suara beberapa bulan lebih awal untuk menunjukkan bahwa pemerintah menanggapi tuntutan untuk akuntabilitas yang lebih besar.
(sya)
tulis komentar anda