Suriah Kini Bisa Mengakses Data Interpol, Para Pengkritik Rezim Khawatir
Selasa, 05 Oktober 2021 - 16:11 WIB
Seseorang melintasi logo Interpol di kantor riset dan pengembangan di Singapura. Foto/REUTERS
DAMASKUS - Suriah kini telah diterima kembali ke jaringan komunikasi Interpol. Perkembangan ini memicu kekhawatiran bahwa Suriah dapat mencoba menggunakan akses tersebut untuk menekan para pembangkang di seluruh dunia.
Menurut kantor media Interpol yang berbicara kepada outlet berita, The New Arab pada Senin (4/10/2021), "Damaskus telah diberikan akses ke jaringan komunikasi kepolisian global yang aman dari organisasi tersebut."
Akses itu akan memungkinkan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk memantau database rahasia organisasi kepolisian internasional dan untuk berkomunikasi dengan negara-negara anggota lainnya.
Itu artinya, Suriah dapat memburu para pembangkang yang mencari perlindungan di negara lain.
Suriah juga akan memiliki kemampuan mengeluarkan “pemberitahuan merah” bagi individu, yang merupakan permintaan bagi negara-negara anggota lain untuk menemukan, menangkap, dan mengekstradisi individu-individu tersebut.
Apakah permintaan tersebut diterima atau ditindaklanjuti, tergantung pada masing-masing negara dan hubungan mereka dengan negara yang mengeluarkan permintaan tersebut.
Terlepas dari kenyataan bahwa red notice harus melalui Sekretariat Jenderal Interpol dan disaring melalui proses penyaringan untuk mencegah dikeluarkannya red notice yang bermotif politik, proses tersebut dilaporkan cacat dan jarang sekali red notice tersebut ditolak.
Yuriy Nemets, pengacara yang berbasis di AS yang mewakili para korban pelecehan oleh Interpol, mengatakan kepada surat kabar itu bahwa, “Organisasi itu lebih besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, jadi bayangkan kemampuan yang diberikannya kepada negara non-demokratis dalam hal menganiaya lawan-lawannya."
Bahkan jika red notice tidak diterima atau ditindaklanjuti, tetap memiliki kemampuan mempengaruhi keselamatan dan fleksibilitas individu yang ditentangnya, termasuk sampai suaka politik ditolak atau ditunda.
"Bahkan di Amerika Serikat, orang yang meminta suaka politik masih ditahan karena masuk dalam daftar orang yang dicari Interpol," papar Nemets.
Itu terutama bisa terjadi pada pengungsi Suriah yang menjadi sasaran rezim Assad, karena mereka secara teratur dicap sebagai "teroris" oleh Damaskus dan sekutunya, hanya karena memiliki opini politik yang berlawanan.
Label itu, kata para pengkritik, berpotensi menempatkan mereka pada risiko yang lebih besar di seluruh dunia.
Penerimaan kembali Suriah ke Interpol terjadi pada saat beberapa negara di kawasan itu menormalkan hubungan dengan rezim Assad setelah satu dekade konflik yang masih berlangsung, di mana Damaskus telah merebut kembali sebagian besar wilayah Suriah.
Organisasi-organisasi internasional juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan Assad, dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menunjuk Suriah ke dewan eksekutifnya pada Mei.
Menurut kantor media Interpol yang berbicara kepada outlet berita, The New Arab pada Senin (4/10/2021), "Damaskus telah diberikan akses ke jaringan komunikasi kepolisian global yang aman dari organisasi tersebut."
Akses itu akan memungkinkan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk memantau database rahasia organisasi kepolisian internasional dan untuk berkomunikasi dengan negara-negara anggota lainnya.
Itu artinya, Suriah dapat memburu para pembangkang yang mencari perlindungan di negara lain.
Suriah juga akan memiliki kemampuan mengeluarkan “pemberitahuan merah” bagi individu, yang merupakan permintaan bagi negara-negara anggota lain untuk menemukan, menangkap, dan mengekstradisi individu-individu tersebut.
Apakah permintaan tersebut diterima atau ditindaklanjuti, tergantung pada masing-masing negara dan hubungan mereka dengan negara yang mengeluarkan permintaan tersebut.
Terlepas dari kenyataan bahwa red notice harus melalui Sekretariat Jenderal Interpol dan disaring melalui proses penyaringan untuk mencegah dikeluarkannya red notice yang bermotif politik, proses tersebut dilaporkan cacat dan jarang sekali red notice tersebut ditolak.
Yuriy Nemets, pengacara yang berbasis di AS yang mewakili para korban pelecehan oleh Interpol, mengatakan kepada surat kabar itu bahwa, “Organisasi itu lebih besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, jadi bayangkan kemampuan yang diberikannya kepada negara non-demokratis dalam hal menganiaya lawan-lawannya."
Bahkan jika red notice tidak diterima atau ditindaklanjuti, tetap memiliki kemampuan mempengaruhi keselamatan dan fleksibilitas individu yang ditentangnya, termasuk sampai suaka politik ditolak atau ditunda.
"Bahkan di Amerika Serikat, orang yang meminta suaka politik masih ditahan karena masuk dalam daftar orang yang dicari Interpol," papar Nemets.
Itu terutama bisa terjadi pada pengungsi Suriah yang menjadi sasaran rezim Assad, karena mereka secara teratur dicap sebagai "teroris" oleh Damaskus dan sekutunya, hanya karena memiliki opini politik yang berlawanan.
Label itu, kata para pengkritik, berpotensi menempatkan mereka pada risiko yang lebih besar di seluruh dunia.
Penerimaan kembali Suriah ke Interpol terjadi pada saat beberapa negara di kawasan itu menormalkan hubungan dengan rezim Assad setelah satu dekade konflik yang masih berlangsung, di mana Damaskus telah merebut kembali sebagian besar wilayah Suriah.
Organisasi-organisasi internasional juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan Assad, dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menunjuk Suriah ke dewan eksekutifnya pada Mei.
(sya)
Lihat Juga :
tulis komentar anda