Proyek Kapal Selam Batal, Kontraktor Prancis Tetap Kirim Tagihan ke Australia
Jum'at, 24 September 2021 - 15:14 WIB
Kontraktor pertahanan Prancis akan tetap mengirimkan tagihan ke Australia meski proyek kapal selam batal. Foto/Ilustrasi
PARIS - Kontraktor pertahanan Prancis Naval Group sedang bersiap untuk mengirim tagihan ke Australia setelah Canberra membatalkan kontrak kapal selam dengan Paris demi aliansi keamanan dengan Washington dan London.
Kepala eksekutif Naval Group Pierre ric Pommellet mengatakan kepada surat kabar Prancis Le Figaro bahwa tagihan akan dikirim ke Australia dalam beberapa minggu mendatang.
“Kami shock. Keputusan ini diumumkan kepada kami tanpa pemberitahuan apapun. Sangat sedikit perusahaan yang mengalami skenario brutal seperti itu,” katanya seperti dikutip dari Al Arabiya, Jumat (24/9/2021).
Dia menambahkan perusahaannya sedang mempersiapkan analisis terperinci untuk biaya yang dikeluarkan karena pengabaian kesepakatan oleh Australia, menyoroti bahwa perusahaan akan menegaskan haknya.
"Australia mengakhiri kontrak untuk 'kenyamanan', untuk menggunakan istilah hukum, yang sebenarnya berarti bahwa kami tidak bersalah," ujar Pommellet.
Amerika Serikat (AS) dan Inggris pada 15 September mengumumkan aliansi keamanan Indo-Pasifik baru yang akan melengkapi Australia dengan kapal selam bertenaga nuklir. Langkah ini secara luas dipandang sebagai langkah untuk melawan pengaruh China yang berkembang di kawasan itu.
Australia kemudian membatalkan kontrak multi-miliar dolar yang diteken pada 2016 dengan Prancis untuk membangun 12 kapal selam bertenaga diesel-listrik konvensional.
Pengumuman itu membuat marah Paris yang menuduh Washington "bermuka dua" dan Canberra "mengkhianati" mereka. Pracis pun menyatakan bahwa krisis melanda jantung aliansi Barat. Prancis kemudian menarik duta besarnya untuk AS dan Australia.
Presiden AS Joe Biden beberapa hari lalu berbicara dengan timpalannya dari Prancis Emmanuel Macron untuk menenangkan kekhawatiran Paris.
Namun, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan kepada timpalannya dari Amerika Antony Blinken bahwa cara untuk menyelesaikan krisis antara Prancis dan AS akan membutuhkan waktu dan tindakan.
Lihat Juga: Australia Nekad Larang Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun, Langkah Positif atau Salah Arah?
Kepala eksekutif Naval Group Pierre ric Pommellet mengatakan kepada surat kabar Prancis Le Figaro bahwa tagihan akan dikirim ke Australia dalam beberapa minggu mendatang.
“Kami shock. Keputusan ini diumumkan kepada kami tanpa pemberitahuan apapun. Sangat sedikit perusahaan yang mengalami skenario brutal seperti itu,” katanya seperti dikutip dari Al Arabiya, Jumat (24/9/2021).
Dia menambahkan perusahaannya sedang mempersiapkan analisis terperinci untuk biaya yang dikeluarkan karena pengabaian kesepakatan oleh Australia, menyoroti bahwa perusahaan akan menegaskan haknya.
"Australia mengakhiri kontrak untuk 'kenyamanan', untuk menggunakan istilah hukum, yang sebenarnya berarti bahwa kami tidak bersalah," ujar Pommellet.
Amerika Serikat (AS) dan Inggris pada 15 September mengumumkan aliansi keamanan Indo-Pasifik baru yang akan melengkapi Australia dengan kapal selam bertenaga nuklir. Langkah ini secara luas dipandang sebagai langkah untuk melawan pengaruh China yang berkembang di kawasan itu.
Baca Juga
Australia kemudian membatalkan kontrak multi-miliar dolar yang diteken pada 2016 dengan Prancis untuk membangun 12 kapal selam bertenaga diesel-listrik konvensional.
Pengumuman itu membuat marah Paris yang menuduh Washington "bermuka dua" dan Canberra "mengkhianati" mereka. Pracis pun menyatakan bahwa krisis melanda jantung aliansi Barat. Prancis kemudian menarik duta besarnya untuk AS dan Australia.
Presiden AS Joe Biden beberapa hari lalu berbicara dengan timpalannya dari Prancis Emmanuel Macron untuk menenangkan kekhawatiran Paris.
Namun, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan kepada timpalannya dari Amerika Antony Blinken bahwa cara untuk menyelesaikan krisis antara Prancis dan AS akan membutuhkan waktu dan tindakan.
Lihat Juga: Australia Nekad Larang Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun, Langkah Positif atau Salah Arah?
(ian)
tulis komentar anda