Jamin Keselamatan, PM Baru Afghanistan Minta Para Pejabat Kabur untuk Pulang
Kamis, 09 September 2021 - 12:50 WIB
“Oleh karena itu, saya meyakinkan bangsa Islam, khususnya rakyat Afghanistan, bahwa kami menginginkan semua kebaikan, penyebab kesuksesan dan kesejahteraan, dan kami berusaha untuk membangun sistem Islam,” imbuh dia. "Meminta semua orang untuk berpartisipasi bersama kami dalam hal ini proyek yang diberkati.”
Komentarnya muncul sehari setelah Taliban mengumumkan pemerintahan sementara Afghanistan, yang dibentuk secara eksklusif dari anggotanya sendiri dan rekan dekat dan telah mengecualikan perempuan dan faksi politik lainnya untuk memegang posisi apa pun.
Dari 33 pos kementerian yang diumumkan, 14 di antaranya diisi mantan pejabat Taliban selama pemerintahan 1996-2001, lima adalah mantan tahanan penjara Teluk Guantanamo, dan 12 sisanya adalah pejabat dari generasi kedua gerakan tersebut.
Susunan pemerintah Afghanistan Taliban telah mendapat kritik, di mana warga Afghanistan di Kabul mencatat kurangnya perempuan dan perwakilan etnis karena mayoritas penjabat menteri dan wakil mereka adalah Pashtun meskipun Taliban menjanjikan pemerintah "inklusif".
Sementara China dan Uzbekistan telah menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan Taliban, Uni Eropa dan PBB telah menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap komposisi pemerintah Afghanistan yang baru.
AS mencatat bahwa pemerintah transisi Afghanistan yang tidak menyertakan kelompok lain tidak akan menjadi pertanda baik bagi stabilitas masa depan negara itu.
Taliban mengambil alih ibu kota nasional, Kabul, pada 15 Agustus setelah serangan kilat yang membuat para milisinya merebut sejumlah kota lain. Mereka hanya menghadapi sedikit atau bahkan tanpa perlawanan dari tentara Afghanistan saat AS dan NATO menarik pasukan mereka.
Pada hari Selasa, Pemimpin Tertinggi Haibatullah Akhunzada, dalam pernyataan publik pertamanya sejak perebutan Kabul, mengatakan bahwa Taliban berkomitmen pada semua hukum internasional, perjanjian dan komitmen yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
“Saya meyakinkan semua warga negara bahwa para tokoh akan bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum Syariah di negara ini,” kata Akhunzada.
Komentarnya muncul sehari setelah Taliban mengumumkan pemerintahan sementara Afghanistan, yang dibentuk secara eksklusif dari anggotanya sendiri dan rekan dekat dan telah mengecualikan perempuan dan faksi politik lainnya untuk memegang posisi apa pun.
Dari 33 pos kementerian yang diumumkan, 14 di antaranya diisi mantan pejabat Taliban selama pemerintahan 1996-2001, lima adalah mantan tahanan penjara Teluk Guantanamo, dan 12 sisanya adalah pejabat dari generasi kedua gerakan tersebut.
Susunan pemerintah Afghanistan Taliban telah mendapat kritik, di mana warga Afghanistan di Kabul mencatat kurangnya perempuan dan perwakilan etnis karena mayoritas penjabat menteri dan wakil mereka adalah Pashtun meskipun Taliban menjanjikan pemerintah "inklusif".
Sementara China dan Uzbekistan telah menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan Taliban, Uni Eropa dan PBB telah menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap komposisi pemerintah Afghanistan yang baru.
AS mencatat bahwa pemerintah transisi Afghanistan yang tidak menyertakan kelompok lain tidak akan menjadi pertanda baik bagi stabilitas masa depan negara itu.
Taliban mengambil alih ibu kota nasional, Kabul, pada 15 Agustus setelah serangan kilat yang membuat para milisinya merebut sejumlah kota lain. Mereka hanya menghadapi sedikit atau bahkan tanpa perlawanan dari tentara Afghanistan saat AS dan NATO menarik pasukan mereka.
Pada hari Selasa, Pemimpin Tertinggi Haibatullah Akhunzada, dalam pernyataan publik pertamanya sejak perebutan Kabul, mengatakan bahwa Taliban berkomitmen pada semua hukum internasional, perjanjian dan komitmen yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
“Saya meyakinkan semua warga negara bahwa para tokoh akan bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum Syariah di negara ini,” kata Akhunzada.
tulis komentar anda