Dilempar Batu oleh Demonstran, Kepala PM St Vincent Berdarah
Jum'at, 06 Agustus 2021 - 15:05 WIB
KINGSTOWN - Perdana Menteri (PM) St Vincent and the Grenadines, Ralph Gonsalves, dirawat di rumah sakit setelah kepalanya berdarah akibat dihantam batu oleh demonstran.
Demonstrasi pada hari Kamis waktu sempat untuk memprotes mandat vaksin COVID-19 yang diusulkan pemimpin negara itu berubah menjadi rusuh.
PM Gonsalves awalnya bertemu dengan ratusan demonstran yang marah ketika dia tiba di kantor Parlemen pada Kamis sore. Para pengunjuk rasa berkumpul untuk mengecam rancangan undang-undang yang akan memaksa vaksin COVID-19 untuk negara Karibia itu.
Kantor Gonsalves, yang dikutip Reuters, Jumat (6/8/2021), mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa dia diserang secara fisik dan terluka oleh demonstran oposisi ketika mencoba memasuki House of Assembly atau Parlemen.
“Sekitar 200 demonstran, menanggapi seruan untuk bertindak dari pemimpin oposisi, memprotes parlemen dan memblokir pintu masuk gedung,” kata kantor tersebut.
Menurut kantor tersebut, PM Gonsalves tidak dapat memasuki kompleks kantor Parlemen dengan kendaraannya, dan dia berusaha untuk melakukannya dengan berjalan kaki.
Seorang demonstran oposisi kemudian melemparkan batu proyektil ke arah perdana menteri dan mengenai kepalanya, beberapa inci di atas pelipis. Perdana menteri, yang berlumuran darah, dibawa ke Rumah Sakit Milton Cato Memorial dengan petugas keamanannya.
Video dari protes juga beredar, di mana tim keamanan Gonsalves terlihat mengawalnya menjauh dari gedung Parlemen di tengah kerumunan yang kacau. Video lain juga menunjukkan pengunjuk rasa di tempat lain di pulau itu, beberapa menyalakan api di jalan-jalan.
Kantor PM awalnya mengatakan Gonsalves akan tetap di rumah sakit untuk observasi. Namun, Menteri Keuangan negara itu Camilo Gonsalves, yang merupakan putra PM, mengatakan ayahnya akan diterbangkan ke Barbados untuk perawatan lebih lanjut.
Protes dimulai karena rencana untuk mengamandemen UU Kesehatan Masyarakat yang akan menghapus kata "sukarela" terkait dengan vaksin COVID-19.
Langkah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa para pejabat dapat memberlakukan mandat penuh di tengah pandemi COVID-19, meskipun Gonsalves bersikeras bahwa undang-undang tersebut hanya akan berlaku untuk layanan kesehatan garis depan dan karyawan sektor publik tertentu.
Demonstrasi pada hari Kamis waktu sempat untuk memprotes mandat vaksin COVID-19 yang diusulkan pemimpin negara itu berubah menjadi rusuh.
PM Gonsalves awalnya bertemu dengan ratusan demonstran yang marah ketika dia tiba di kantor Parlemen pada Kamis sore. Para pengunjuk rasa berkumpul untuk mengecam rancangan undang-undang yang akan memaksa vaksin COVID-19 untuk negara Karibia itu.
Kantor Gonsalves, yang dikutip Reuters, Jumat (6/8/2021), mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa dia diserang secara fisik dan terluka oleh demonstran oposisi ketika mencoba memasuki House of Assembly atau Parlemen.
“Sekitar 200 demonstran, menanggapi seruan untuk bertindak dari pemimpin oposisi, memprotes parlemen dan memblokir pintu masuk gedung,” kata kantor tersebut.
Menurut kantor tersebut, PM Gonsalves tidak dapat memasuki kompleks kantor Parlemen dengan kendaraannya, dan dia berusaha untuk melakukannya dengan berjalan kaki.
Seorang demonstran oposisi kemudian melemparkan batu proyektil ke arah perdana menteri dan mengenai kepalanya, beberapa inci di atas pelipis. Perdana menteri, yang berlumuran darah, dibawa ke Rumah Sakit Milton Cato Memorial dengan petugas keamanannya.
Video dari protes juga beredar, di mana tim keamanan Gonsalves terlihat mengawalnya menjauh dari gedung Parlemen di tengah kerumunan yang kacau. Video lain juga menunjukkan pengunjuk rasa di tempat lain di pulau itu, beberapa menyalakan api di jalan-jalan.
Kantor PM awalnya mengatakan Gonsalves akan tetap di rumah sakit untuk observasi. Namun, Menteri Keuangan negara itu Camilo Gonsalves, yang merupakan putra PM, mengatakan ayahnya akan diterbangkan ke Barbados untuk perawatan lebih lanjut.
Protes dimulai karena rencana untuk mengamandemen UU Kesehatan Masyarakat yang akan menghapus kata "sukarela" terkait dengan vaksin COVID-19.
Langkah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa para pejabat dapat memberlakukan mandat penuh di tengah pandemi COVID-19, meskipun Gonsalves bersikeras bahwa undang-undang tersebut hanya akan berlaku untuk layanan kesehatan garis depan dan karyawan sektor publik tertentu.
(min)
tulis komentar anda