Marahnya China saat AS Jual Senjata Besar-besaran ke Taiwan

BEIJING - Pemerintah China melontarkan kemarahannya setelah Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan persetujuannya untuk menjual senjata besar-besaran kepada Taiwan. Beijing bersumpah mengambil tindakan yang menurutnya sah sebagai respons.

“Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah China. Amerika Serikat ikut campur dalam urusan dalam negeri China dan merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan China dengan menjual senjata ke wilayah Taiwan,” kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan hari Kamis.



“Itu bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar dalam hubungan internasional, dan melanggar prinsip dan ketentuan satu-China dari tiga komunike bersama China-AS, terutama Komunike 17 Agustus,” lanjut kata kementerian itu, yang dikutip dari Global Times, Jumat (6/8/2021).

"Itu mengirimkan sinyal yang salah untuk pasukan separatis 'kemerdekaan Taiwan', dan sangat membahayakan hubungan China-AS serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," imbuh kementerian tersebut.

Kementerian itu menambahkan; "China akan dengan tegas mengambil tindakan pencegahan yang sah dan diperlukan sehubungan dengan perkembangan situasi.”

China menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang memberontak, dan dalam tiga komunike bersama yang dikeluarkan oleh AS dan China antara tahun 1972 hingga 1982 sebagai bagian dari normalisasi hubungan mereka, AS menyetujui posisi Beijing.



Pemerintah di Taipei, yang secara resmi disebut Republik China, adalah satu-satunya yang tersisa dari pemerintahan republik setelah kemenangan komunis tahun 1949 dalam Perang Saudara China. Kedua belah pihak mengeklaim sebagai satu-satunya wakil sah rakyat China.

Pada hari Rabu, Badan Logistik Pertahanan AS mengumumkan bahwa Departemen Luar Negeri telah menyetujui potensi penjualan sistem senjata senilai USD750 juta ke Taiwan, termasuk 40 sistem artileri self-propelled M109A6 Paladin. Secara dangkal mirip dengan tank, Paladin memiliki meriam 155 milimeter besar yang dapat menembakkan peluru hingga 40 mil jauhnya.

Kesepakatan itu masih harus disetujui oleh Kongres, yang biasanya melakukannya setelah kesepakatan tersebut disetujui oleh Departemen Luar Negeri. Kesepakatan penjualan senjata besar-besaran ini akan menjadi yang pertama di bawah pemerintahan Joe Biden.