Aksinya Dituduh Kudeta, Ini Jawaban Presiden Tunisia Kais Saied
Selasa, 27 Juli 2021 - 12:13 WIB
Presiden Tunisia Kais Saied. Foto/REUTERS/Zoubeir Souissi/File Photo
TUNIS - Aksi Presiden Tunisia Kais Saied memecat Perdana Menteri (PM) Hicham Mechichi dan membekukan Parlemen telah dituduh sebagai kudeta terhadap revolusi dan konstusi. Dia menjawab dengan meminta musuh-musuh politiknya yang membuat tuduhan untuk meninjau pelajaran konstitusional.
"Tinjau pelajaran konstitusional Anda," katanya yang menolak tuduhan kudeta, seperti dikutip Reuters, Selasa (27/7/2021).
Seperti diberitakan sebelumnya, Saied menggunakan kekuatan darurat di bawah Pasal 18 konstitusi untuk memberhentikan Perdana Menteri Hichem Mechichi dan menangguhkan Parlemen selama 30 hari. Dia mengatakan akan memerintah bersama perdana menteri baru.
“Saya menyerukan kepada rakyat Tunisia untuk tetap tenang dan tidak menanggapi provokasi apa pun. Saya juga menyerukan kepada rakyat Tunisia untuk tidak turun ke jalan karena bahaya terbesar yang bisa dihadapi suatu bangsa adalah ledakan internal,” kata Saied.
Dalam video yang dirilis pada hari Senin, Saied mengatakan ada orang-orang yang mengubah revolusi menjadi penjarahan dan kehendak rakyat dirampok.
Saied pada hari Senin memerintahkan jam malam untuk melarang pergerakan orang dan kendaraan dari pukul 19.00 malam sampai pukul 06.00 pagi, mulai Senin sampai Jumat, 27 Agustus, dengan pengecualian kasus kesehatan yang mendesak dan pekerja malam.
Perintah presiden juga melarang pertemuan lebih dari tiga orang di jalan umum atau di lapangan umum pada siang hari.
Presiden juga ingin meyakinkan komunitas bisnis bahwa Tunisia aman. "Kami tidak memiliki masalah dengan pengusaha," katanya tak lama setelah lembaga pemeringkat kredit Fitch memperingatkan Tunisia perlu mempertahankan cadangannya untuk menghindari penurunan peringkat lagi.
Aksi Presiden Saied terjadi setelah demo rusuh untuk memprotes penanganan pandemi COVID-19 dan situasi ekonomi.
Ribuan orang telah turun ke jalan di Ibu Kota Tunisia, Tunis, dan kota-kota lain pada hari Minggu menentang pembatasan terkait pandemi COVID-19. Demo yang diwarnai kerusuhan itu sebagian besar didominasi kaum muda yang berteriak; "Get out! [Keluar!]” dan slogan-slogan yang menyerukan pembubaran Parlemen dan pemilu dini.
Protes diserukan pada peringatan 64 tahun kemerdekaan Tunisia oleh sebuah kelompok baru yang disebut "Gerakan 25 Juli".
Pasukan keamanan dikerahkan, terutama di Tunis di mana blokade polisi memblokir semua jalan menuju arteri utama ibu kota, Avenue Bourguiba. Jalan itu adalah situs kunci bagi revolusi Tunisia satu dekade lalu yang menjatuhkan rezim diktator dan memicu pemberontakan Arab Spring.
Polisi juga dikerahkan di sekitar gedung Parlemen, mencegah demonstran mengaksesnya.
Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan beberapa demonstran yang melemparkan proyektil ke arah petugas dan melakukan beberapa penangkapan. Bentrokan juga terjadi di beberapa kota lain, terutama di Nabeul, Sousse, Kairouan, Sfax dan Tozeur.
Para pengunjuk rasa juga menyerbu kantor partai Islam; Ennahdha, kekuatan dominan di Parlemen. Video yang beredar secara online menunjukkan asap mengepul keluar dari gedung Ennahdha. Para penyerang merusak komputer dan peralatan lain di dalamnya dan melemparkan dokumen ke jalan.
Partai tersebut mengecam serangan tersebut, dengan mengatakan bahwa “geng kriminal” dari dalam dan luar Tunisia sedang mencoba untuk “menyemai kekacauan dan kehancuran demi agenda yang bertujuan merusak proses demokrasi Tunisia”.
Ketua Parlemen Tunisia Rached Ghannouchi menuduh Presiden Saied melancarkan "kudeta terhadap revolusi dan konstitusi" setelah tindakan tersebut.
"Kami menganggap lembaga-lembaga itu masih berdiri dan pendukung Ennahda dan rakyat Tunisia akan membela revolusi," kata Ghannouchi, yang mengepalai Ennahda, kepada kantor berita Reuters melalui telepon.
Partai itu juga mengecam langkah presiden sebagai "kudeta negara terhadap revolusi".
"Apa yang dilakukan Kais Saied adalah kudeta negara terhadap revolusi dan konstitusi, dan anggota Ennahda dan rakyat Tunisia akan membela revolusi," tulis Ennahda dalam sebuah pernyataan di halaman Facebook-nya.
Saied telah terjerat dalam perselisihan politik dengan Perdana Menteri Mechichi selama lebih dari setahun, ketika negara itu bergulat dengan krisis ekonomi, krisis fiskal yang membayangi, dan respons yang gagal terhadap pandemi COVID-19.
"Tinjau pelajaran konstitusional Anda," katanya yang menolak tuduhan kudeta, seperti dikutip Reuters, Selasa (27/7/2021).
Seperti diberitakan sebelumnya, Saied menggunakan kekuatan darurat di bawah Pasal 18 konstitusi untuk memberhentikan Perdana Menteri Hichem Mechichi dan menangguhkan Parlemen selama 30 hari. Dia mengatakan akan memerintah bersama perdana menteri baru.
“Saya menyerukan kepada rakyat Tunisia untuk tetap tenang dan tidak menanggapi provokasi apa pun. Saya juga menyerukan kepada rakyat Tunisia untuk tidak turun ke jalan karena bahaya terbesar yang bisa dihadapi suatu bangsa adalah ledakan internal,” kata Saied.
Dalam video yang dirilis pada hari Senin, Saied mengatakan ada orang-orang yang mengubah revolusi menjadi penjarahan dan kehendak rakyat dirampok.
Saied pada hari Senin memerintahkan jam malam untuk melarang pergerakan orang dan kendaraan dari pukul 19.00 malam sampai pukul 06.00 pagi, mulai Senin sampai Jumat, 27 Agustus, dengan pengecualian kasus kesehatan yang mendesak dan pekerja malam.
Perintah presiden juga melarang pertemuan lebih dari tiga orang di jalan umum atau di lapangan umum pada siang hari.
Presiden juga ingin meyakinkan komunitas bisnis bahwa Tunisia aman. "Kami tidak memiliki masalah dengan pengusaha," katanya tak lama setelah lembaga pemeringkat kredit Fitch memperingatkan Tunisia perlu mempertahankan cadangannya untuk menghindari penurunan peringkat lagi.
Aksi Presiden Saied terjadi setelah demo rusuh untuk memprotes penanganan pandemi COVID-19 dan situasi ekonomi.
Ribuan orang telah turun ke jalan di Ibu Kota Tunisia, Tunis, dan kota-kota lain pada hari Minggu menentang pembatasan terkait pandemi COVID-19. Demo yang diwarnai kerusuhan itu sebagian besar didominasi kaum muda yang berteriak; "Get out! [Keluar!]” dan slogan-slogan yang menyerukan pembubaran Parlemen dan pemilu dini.
Protes diserukan pada peringatan 64 tahun kemerdekaan Tunisia oleh sebuah kelompok baru yang disebut "Gerakan 25 Juli".
Pasukan keamanan dikerahkan, terutama di Tunis di mana blokade polisi memblokir semua jalan menuju arteri utama ibu kota, Avenue Bourguiba. Jalan itu adalah situs kunci bagi revolusi Tunisia satu dekade lalu yang menjatuhkan rezim diktator dan memicu pemberontakan Arab Spring.
Polisi juga dikerahkan di sekitar gedung Parlemen, mencegah demonstran mengaksesnya.
Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan beberapa demonstran yang melemparkan proyektil ke arah petugas dan melakukan beberapa penangkapan. Bentrokan juga terjadi di beberapa kota lain, terutama di Nabeul, Sousse, Kairouan, Sfax dan Tozeur.
Para pengunjuk rasa juga menyerbu kantor partai Islam; Ennahdha, kekuatan dominan di Parlemen. Video yang beredar secara online menunjukkan asap mengepul keluar dari gedung Ennahdha. Para penyerang merusak komputer dan peralatan lain di dalamnya dan melemparkan dokumen ke jalan.
Partai tersebut mengecam serangan tersebut, dengan mengatakan bahwa “geng kriminal” dari dalam dan luar Tunisia sedang mencoba untuk “menyemai kekacauan dan kehancuran demi agenda yang bertujuan merusak proses demokrasi Tunisia”.
Ketua Parlemen Tunisia Rached Ghannouchi menuduh Presiden Saied melancarkan "kudeta terhadap revolusi dan konstitusi" setelah tindakan tersebut.
"Kami menganggap lembaga-lembaga itu masih berdiri dan pendukung Ennahda dan rakyat Tunisia akan membela revolusi," kata Ghannouchi, yang mengepalai Ennahda, kepada kantor berita Reuters melalui telepon.
Partai itu juga mengecam langkah presiden sebagai "kudeta negara terhadap revolusi".
"Apa yang dilakukan Kais Saied adalah kudeta negara terhadap revolusi dan konstitusi, dan anggota Ennahda dan rakyat Tunisia akan membela revolusi," tulis Ennahda dalam sebuah pernyataan di halaman Facebook-nya.
Saied telah terjerat dalam perselisihan politik dengan Perdana Menteri Mechichi selama lebih dari setahun, ketika negara itu bergulat dengan krisis ekonomi, krisis fiskal yang membayangi, dan respons yang gagal terhadap pandemi COVID-19.
(min)
tulis komentar anda