Langka, Israel Kecam Penindasan China terhadap Muslim Uighur
Kamis, 24 Juni 2021 - 06:23 WIB
Miniatur bendera nasional China dan Israel dipajang di acara pertemuan pejabat kedua negara di Tel Aviv, Israel. Foto/REUTERS/Baz Ratner/File Photo
TEL AVIV - Pemerintah Israel untuk pertama kalinya mengecam apa yang mereka sebut penindasan China terhadap komunitas muslim Uighur . Langkah langka pemerintah Zionis ini muncul setelah ada tekanan dari pemerintah Amerika Serikat (AS).
Israel menandatangani pernyataan bersama yang disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) yang mendesak China untuk mengizinkan pengamat independen mengakses wilayah Xinjiang barat.
Menurut para ahli PBB, di Xinjiang barat itulah hampir satu juta orang Uighur dan komunitas minoritas lainnya telah ditahan secara tidak sah di kamp-kamp.
Pernyataan bersama—didukung oleh Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Spanyol dan AS—mengutip laporan tentang penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender dan pemisahan paksa anak dari orang tuanya.
Beijing telah berkali-kali membantah semua tuduhan penindasan terhadap komunitas Uighur dan menggambarkan kamp-kamp itu sebagai fasilitas pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama.
"Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang dan bahwa ada pengawasan luas yang secara tidak proporsional menargetkan orang-orang Uighur dan anggota minoritas lainnya dan pembatasan kebebasan mendasar dan budaya Uighur," bunyi pernyataan bersama tersebut seperti dikutip Walla News, Rabu (23/6/2021).
"Kami mendesak China untuk mengizinkan akses segera, bermakna, dan tak terbatas ke Xinjiang bagi pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi [HAM PBB]," lanjut pernyataan tersebut.
Menurut laporan Walla News, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid memutuskan untuk menyetujui permintaan dari Departemen Luar Negeri AS untuk mendukung tindakan terhadap China, setelah perdebatan panjang di Kementerian Luar Negeri tentang kemungkinan dampak dari langkah tersebut.
Kecaman Zionis Israel terhadap China—yang merupakan salah satu mitra dagang terpentingnya—terkesan malu-malu karena tidak merilisnya untuk publik. Langkah Israelini dalam upaya nyata untuk tidak menonjolkan diri dan menghindari kemarahan Beijing.
Sejak 2017, China dilaporkan telah melakukan pelanggaran besar-besaran dan sistematis terhadap komunitas muslim yang tinggal di Xinjiang.
Israel menandatangani pernyataan bersama yang disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) yang mendesak China untuk mengizinkan pengamat independen mengakses wilayah Xinjiang barat.
Menurut para ahli PBB, di Xinjiang barat itulah hampir satu juta orang Uighur dan komunitas minoritas lainnya telah ditahan secara tidak sah di kamp-kamp.
Pernyataan bersama—didukung oleh Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Spanyol dan AS—mengutip laporan tentang penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender dan pemisahan paksa anak dari orang tuanya.
Beijing telah berkali-kali membantah semua tuduhan penindasan terhadap komunitas Uighur dan menggambarkan kamp-kamp itu sebagai fasilitas pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama.
"Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang dan bahwa ada pengawasan luas yang secara tidak proporsional menargetkan orang-orang Uighur dan anggota minoritas lainnya dan pembatasan kebebasan mendasar dan budaya Uighur," bunyi pernyataan bersama tersebut seperti dikutip Walla News, Rabu (23/6/2021).
"Kami mendesak China untuk mengizinkan akses segera, bermakna, dan tak terbatas ke Xinjiang bagi pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi [HAM PBB]," lanjut pernyataan tersebut.
Menurut laporan Walla News, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid memutuskan untuk menyetujui permintaan dari Departemen Luar Negeri AS untuk mendukung tindakan terhadap China, setelah perdebatan panjang di Kementerian Luar Negeri tentang kemungkinan dampak dari langkah tersebut.
Kecaman Zionis Israel terhadap China—yang merupakan salah satu mitra dagang terpentingnya—terkesan malu-malu karena tidak merilisnya untuk publik. Langkah Israelini dalam upaya nyata untuk tidak menonjolkan diri dan menghindari kemarahan Beijing.
Sejak 2017, China dilaporkan telah melakukan pelanggaran besar-besaran dan sistematis terhadap komunitas muslim yang tinggal di Xinjiang.
(min)
tulis komentar anda