Partai Komunis China Dituding Manfaatkan 'Tsunami' COVID-19 India untuk Pencitraan
Jum'at, 07 Mei 2021 - 01:30 WIB
Kremasi massal jenazah korban meninggal terkait COVID-19 di India. Foto/REUTERS
WASHINGTON - Partai Komunis China (PKC) dituduh memanfaatkan "tsunami" infeksi COVID-19 di India untuk kampanye pencitraan jangka panjangnya dengan merendahkan negara-negara demokrasi.Tuduhan itu muncul dalam laporan baru dari German Marshall Fund.
"Bahkan setelah pemerintahan [Joe] Biden memberikan dukungannya kepada India, pesan yang didukung negara China terus menggambarkan bantuan AS sebagai di bawah standar, munafik, dan dimotivasi oleh kepentingan pribadi," tulis para peneliti dalam laporan German Marshall Fund.
Laporan tersebut menyoroti beberapa posting media sosial dari pejabat pemerintah China dan media yang dikelola Partai Komunis yang mempromosikan bantuan China ke India dan menggambarkan Amerika Serikat pelitdalam hal vaksin dan bantuan. Kementerian Luar Negeri China memperkuat pesan itu selama konferensi pers hariannya.
"Semua sektor sosial di China sibuk mengambil tindakan," kata juru bicara Wang Wenbin pekan lalu. "Perusahaan China mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan pasokan anti-epidemi yang sangat dibutuhkan oleh India, dan mengirimkannya kepada orang-orang India secepat mungkin."
Pemerintah China menyesuaikan pesannya untuk audiens tertentu, dengan pendekatan yang sangat berbeda untuk krisis COVID-19 India. Untuk konsumsi domestik, media yang terkait Partai Komunis China mem-posting gambar roket China di sebelah foto tumpukan kayu kremasi India dengan frase "penyalaan China versus penyalaan India". Namun, media tersebut dengan cepat menghapus posting-annya.
"China memainkan permainan keseimbangan yang nyata," kata Jessica Brandt, kepala penelitian dan kebijakan di German Marshall Fund's Alliance for Securing Democracy, yang dilansir Fox News, Kamis (6/5/2021).
"Ini melukiskan tanggapan India terhadap krisis kesehatannya yang semakin dalam, misalnya, sebagai tidak berguna dan tidak efektif. Dan itu menggunakan gambar propaganda yang cukup menggelegar untuk melakukan itu. Dan kemudian kepada khalayak eksternal, ia menggambarkan dirinya sebagai teman baik bagi India," ujar Brandt.
Kampanye propaganda virus corona China telah berkembang seiring dengan perkembangan internasional. Ini pertama kali menangkis kritik karena tanggapan awal menekan informasi tentang wabah dan kemudian meremehkan upaya Barat untuk mengendalikan penyebaran virus.
"Vaksin adalah jalur menuju kekuatan, kekuatan lunaknya, kekuatan pasarnya," kata Brandt. "Pfizer secara tidak proporsional menjadi target narasi vaksin anti-Barat...Mungkin karena itu sebagai vaksin Barat pertama. Itu dianggap sebagai target besar. Mungkin juga karena Pfizer adalah merek AS yang diakui secara global," paparnya.
Media Partai Komunis China menggambarkan Amerika Serikat dalam kartun hanya bersedia membagikan vaksin AstraZeneca karena tidak diinginkan oleh orang Amerika.
Pemerintahan Presiden Joe Biden telah berjanji untuk berbagi dengan negara lain hingga 60 juta dosis AstraZeneca—vaksin yang belum mendapatkan persetujuan untuk digunakan di AS.
Pada hari Rabu, pemerintah Biden juga membalikkan posisi AS dalam melindungi perlindungan kekayaan intelektual untuk vaksin COVID-19.
"Tujuan Administrasi adalah memberikan sebanyak mungkin vaksin yang aman dan efektif kepada sebanyak mungkin orang secepat mungkin," kata Katherine Tai, perwakilan perdagangan Amerika Serikat.
"Karena pasokan vaksin kami untuk rakyat Amerika dijamin, Pemerintah akan terus meningkatkan upayanya—bekerja dengan sektor swasta dan semua mitra yang mungkin—untuk memperluas produksi dan distribusi vaksin. Itu juga akan bekerja untuk meningkatkan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi vaksin tersebut," paparnya.
Sebelum pengumuman itu, Departemen Luar Negeri AS telah membela kebijakan vaksin AS dengan alasan tanggung jawab pemerintah federal untuk memvaksinasi orang Amerika menambahkan bahwa vaksin di dalam negeri membantu mengendalikan virus di luar negeri.
"Selama virus menyebar tidak terkendali di negara ini, ia dapat bermutasi dan dapat menyebar ke luar perbatasan kita. Itu, pada gilirannya, menimbulkan ancaman jauh di luar Amerika Serikat," kata Ned Price, juru bicara Departemen Luar Negeri AS.
Price juga mengutip miliaran kontribusi AS untuk COVAX, kampanye global untuk mendukung distribusi vaksin.
Meskipun mereka memiliki motivasi yang berbeda, analis mengatakan pemerintah lain telah bergabung dengan Partai Komunis China dalam kampanye disinformasi pandemi.
"Selama setahun terakhir, kami telah menyaksikan China, tetapi juga Rusia dan Iran menggunakan kombinasi diplomasi publik, propaganda, dan disinformasi langsung untuk mencoba membentuk narasi seputar krisis virus corona dan menggambarkan tanggapan mereka terhadap krisis lebih unggul dari itu. Amerika Serikat dan negara demokrasi liberal lainnya," imbuh Brandt.
Menurut data worldometers, India hingga Kamis (6/5/2021) menjadi negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbesar kedua di dunia setelah AS. India mencatat jumlah kasus infeksi COVID-19 sebanyak 21.077.410 dengan kematian 230.168 jiwa dan jumlah pasien sembuh sebanyak 17.280.844 orang.
"Bahkan setelah pemerintahan [Joe] Biden memberikan dukungannya kepada India, pesan yang didukung negara China terus menggambarkan bantuan AS sebagai di bawah standar, munafik, dan dimotivasi oleh kepentingan pribadi," tulis para peneliti dalam laporan German Marshall Fund.
Laporan tersebut menyoroti beberapa posting media sosial dari pejabat pemerintah China dan media yang dikelola Partai Komunis yang mempromosikan bantuan China ke India dan menggambarkan Amerika Serikat pelitdalam hal vaksin dan bantuan. Kementerian Luar Negeri China memperkuat pesan itu selama konferensi pers hariannya.
"Semua sektor sosial di China sibuk mengambil tindakan," kata juru bicara Wang Wenbin pekan lalu. "Perusahaan China mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan pasokan anti-epidemi yang sangat dibutuhkan oleh India, dan mengirimkannya kepada orang-orang India secepat mungkin."
Pemerintah China menyesuaikan pesannya untuk audiens tertentu, dengan pendekatan yang sangat berbeda untuk krisis COVID-19 India. Untuk konsumsi domestik, media yang terkait Partai Komunis China mem-posting gambar roket China di sebelah foto tumpukan kayu kremasi India dengan frase "penyalaan China versus penyalaan India". Namun, media tersebut dengan cepat menghapus posting-annya.
"China memainkan permainan keseimbangan yang nyata," kata Jessica Brandt, kepala penelitian dan kebijakan di German Marshall Fund's Alliance for Securing Democracy, yang dilansir Fox News, Kamis (6/5/2021).
"Ini melukiskan tanggapan India terhadap krisis kesehatannya yang semakin dalam, misalnya, sebagai tidak berguna dan tidak efektif. Dan itu menggunakan gambar propaganda yang cukup menggelegar untuk melakukan itu. Dan kemudian kepada khalayak eksternal, ia menggambarkan dirinya sebagai teman baik bagi India," ujar Brandt.
Kampanye propaganda virus corona China telah berkembang seiring dengan perkembangan internasional. Ini pertama kali menangkis kritik karena tanggapan awal menekan informasi tentang wabah dan kemudian meremehkan upaya Barat untuk mengendalikan penyebaran virus.
"Vaksin adalah jalur menuju kekuatan, kekuatan lunaknya, kekuatan pasarnya," kata Brandt. "Pfizer secara tidak proporsional menjadi target narasi vaksin anti-Barat...Mungkin karena itu sebagai vaksin Barat pertama. Itu dianggap sebagai target besar. Mungkin juga karena Pfizer adalah merek AS yang diakui secara global," paparnya.
Media Partai Komunis China menggambarkan Amerika Serikat dalam kartun hanya bersedia membagikan vaksin AstraZeneca karena tidak diinginkan oleh orang Amerika.
Pemerintahan Presiden Joe Biden telah berjanji untuk berbagi dengan negara lain hingga 60 juta dosis AstraZeneca—vaksin yang belum mendapatkan persetujuan untuk digunakan di AS.
Pada hari Rabu, pemerintah Biden juga membalikkan posisi AS dalam melindungi perlindungan kekayaan intelektual untuk vaksin COVID-19.
"Tujuan Administrasi adalah memberikan sebanyak mungkin vaksin yang aman dan efektif kepada sebanyak mungkin orang secepat mungkin," kata Katherine Tai, perwakilan perdagangan Amerika Serikat.
"Karena pasokan vaksin kami untuk rakyat Amerika dijamin, Pemerintah akan terus meningkatkan upayanya—bekerja dengan sektor swasta dan semua mitra yang mungkin—untuk memperluas produksi dan distribusi vaksin. Itu juga akan bekerja untuk meningkatkan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi vaksin tersebut," paparnya.
Sebelum pengumuman itu, Departemen Luar Negeri AS telah membela kebijakan vaksin AS dengan alasan tanggung jawab pemerintah federal untuk memvaksinasi orang Amerika menambahkan bahwa vaksin di dalam negeri membantu mengendalikan virus di luar negeri.
"Selama virus menyebar tidak terkendali di negara ini, ia dapat bermutasi dan dapat menyebar ke luar perbatasan kita. Itu, pada gilirannya, menimbulkan ancaman jauh di luar Amerika Serikat," kata Ned Price, juru bicara Departemen Luar Negeri AS.
Price juga mengutip miliaran kontribusi AS untuk COVAX, kampanye global untuk mendukung distribusi vaksin.
Meskipun mereka memiliki motivasi yang berbeda, analis mengatakan pemerintah lain telah bergabung dengan Partai Komunis China dalam kampanye disinformasi pandemi.
"Selama setahun terakhir, kami telah menyaksikan China, tetapi juga Rusia dan Iran menggunakan kombinasi diplomasi publik, propaganda, dan disinformasi langsung untuk mencoba membentuk narasi seputar krisis virus corona dan menggambarkan tanggapan mereka terhadap krisis lebih unggul dari itu. Amerika Serikat dan negara demokrasi liberal lainnya," imbuh Brandt.
Menurut data worldometers, India hingga Kamis (6/5/2021) menjadi negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbesar kedua di dunia setelah AS. India mencatat jumlah kasus infeksi COVID-19 sebanyak 21.077.410 dengan kematian 230.168 jiwa dan jumlah pasien sembuh sebanyak 17.280.844 orang.
(min)
tulis komentar anda