China Diduga Paksa Warga Tibet Pasang Aplikasi Pengawasan
loading...
A
A
A
BEIJING - Sejumlah undang-undang dan kebijakan yang dikembangkan China kerap berkutat seputar privasi dan pengawasan.
Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat dan ekonomi China sebenarnya telah banyak berubah karena kemajuan era digital, namun transformasi digital ini sebagian besar justru berkontribusi pada berdirinya sebuah negara pengawasan (surveillance state).
Pada 2021, Kementerian Keamanan Publik China telah meluncurkan aplikasi bernama Pusat Antipenipuan Nasional (NAFC). Aplikasi ini diperkenalkan sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas untuk melindungi warga dari aktivitas penipuan, yang telah meningkat secara signifikan selama bertahun-tahun.
Mengutip dari European Times, Rabu (13/11/2024), NAFC bertujuan mencegah dan melaporkan penipuan, menjaga keamanan jaringan telekomunikasi, dan meningkatkan kesadaran tentang pencegahan penipuan. Aplikasi ini mendeteksi panggilan, SMS, dan aplikasi yng mencurigakan, serta menyediakan fungsi bagi pengguna untuk melaporkan potensi penipuan kepada pihak berwenang.
Namun, aplikasi NAFC telah menghadapi kontroversi terkait masalah privasi. Aplikasi ini memerlukan izin yang luas, termasuk pengenalan wajah untuk pendaftaran, dan dilaporkan melacak pengguna yang mengunjungi sejumlah website finansial luar negeri.
Pertama-tama, aplikasi ini memerlukan izin yang luas, termasuk pengenalan wajah untuk pendaftaran dan akses ke data telepon pengguna. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran privasi yang signifikan di antara pengguna.
Di beberapa kota, seperti Shenzhen, penduduk dilaporkan dipaksa untuk memasang aplikasi di telepon pintar mereka. Hal ini telah menyebabkan keluhan tentang kurangnya pilihan dan sifat aplikasi yang mengganggu.
Namun, alasan yang menyebabkan kritik luas terhadap NAFC adalah bahwa aplikasi tersebut dilaporkan digunakan untuk melacak pengguna yang mengunjungi website finansial luar negeri, seperti Bloomberg. Hal ini telah menyebabkan kejadian di mana pengguna diinterogasi oleh polisi.
Aplikasi ini juga meminta lebih banyak izin daripada yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan, yang selanjutnya memicu kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan data pribadi.
Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat dan ekonomi China sebenarnya telah banyak berubah karena kemajuan era digital, namun transformasi digital ini sebagian besar justru berkontribusi pada berdirinya sebuah negara pengawasan (surveillance state).
Pada 2021, Kementerian Keamanan Publik China telah meluncurkan aplikasi bernama Pusat Antipenipuan Nasional (NAFC). Aplikasi ini diperkenalkan sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas untuk melindungi warga dari aktivitas penipuan, yang telah meningkat secara signifikan selama bertahun-tahun.
Mengutip dari European Times, Rabu (13/11/2024), NAFC bertujuan mencegah dan melaporkan penipuan, menjaga keamanan jaringan telekomunikasi, dan meningkatkan kesadaran tentang pencegahan penipuan. Aplikasi ini mendeteksi panggilan, SMS, dan aplikasi yng mencurigakan, serta menyediakan fungsi bagi pengguna untuk melaporkan potensi penipuan kepada pihak berwenang.
Namun, aplikasi NAFC telah menghadapi kontroversi terkait masalah privasi. Aplikasi ini memerlukan izin yang luas, termasuk pengenalan wajah untuk pendaftaran, dan dilaporkan melacak pengguna yang mengunjungi sejumlah website finansial luar negeri.
Pertama-tama, aplikasi ini memerlukan izin yang luas, termasuk pengenalan wajah untuk pendaftaran dan akses ke data telepon pengguna. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran privasi yang signifikan di antara pengguna.
Di beberapa kota, seperti Shenzhen, penduduk dilaporkan dipaksa untuk memasang aplikasi di telepon pintar mereka. Hal ini telah menyebabkan keluhan tentang kurangnya pilihan dan sifat aplikasi yang mengganggu.
Namun, alasan yang menyebabkan kritik luas terhadap NAFC adalah bahwa aplikasi tersebut dilaporkan digunakan untuk melacak pengguna yang mengunjungi website finansial luar negeri, seperti Bloomberg. Hal ini telah menyebabkan kejadian di mana pengguna diinterogasi oleh polisi.
Aplikasi ini juga meminta lebih banyak izin daripada yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan, yang selanjutnya memicu kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan data pribadi.