Benny Wenda Minta Bantuan Partai Komunis China Ikut Campur Papua Barat
Jum'at, 30 April 2021 - 09:04 WIB
Benny Wenda, pentolan separatis Papua Barat yang bersembunyi di Oxford, Inggris. Foto/REUTERS
JAKARTA - Benny Wenda , pentolan separatis Papua Barat, meminta bantuan Partai Komunis China (PKC) untuk intervensi masalah di wilayah Indonesia tersebut. PKC merupakan partai yang mengendalikan pemerintah China saat ini.
Manuver politik separatis yang dideklarasikan sebagai presiden interim United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu disampaikan melalui surat kabar Australia. Manuver itu bertujuan untuk memuluskan ambisinya memerdekakan Papua Barat dari Indonesia.
"Perjuangan kami telah berlangsung selama hampir 60 tahun," kata pentolan separatis itu dari kediamannya di Oxford dekat London, Inggris.
“Rakyat saya tidak aman di tangan Indonesia. Hampir 500.000 pria, wanita dan anak-anak telah terbunuh sejak 1960," lanjut dia dalam sebuah surat yang diterbitkan The Australian pada 13 April lalu.
"Pada dasarnya ada genosida lambat yang dilakukan oleh Indonesia, dan Australia serta Selandia Baru menolak untuk bertindak atas krisis kemanusiaan ini.”
"Jika China ingin mendukung kami, kami akan menyambut mereka dengan tangan terbuka," imbuh dia, seraya menambahkan bahwa kelompok itu terbuka untuk menerima bantuan dari negara mana pun, bahkan jika mereka tidak selaras secara ideologis.
Wenda bersembunyi di Oxford karena mendapatkan suaka politik dari Inggris.
Komentar Wenda itu muncul hanya seminggu setelah para pemimpin Provinsi Malaita di Kepulauan Solomon melanjutkan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan, meskipun pemerintah nasionalnya mengalihkan hubungan resmi ke Beijing pada September 2019.
“Apa yang telah kami lihat dengan keterlibatan Republik Rakyat China di negara-negara lain di kawasan ini adalah bahwa semuanya terlihat cukup baik pada awalnya, tetapi pada akhirnya, negara-negara tersebut pada akhirnya merasa sulit untuk menangani masalah yang datang dengan menanganinya bersama China," kata pemimpin Malaita, Daniel Suidani.
Permintaan bantuan China oleh Wenda muncul saat dorongan soft power Partai Komunis China ke wilayah Pasifik Selatan berlanjut melalui propaganda, bantuan asing, dan investasi infrastruktur di bawah Belt and Road Initiative (BRI).
BRI adalah skema pendanaan infrastruktur global senilai triliun dollar yang telah dikritik karena membuat negara-negara berkembang dibebani utang.
Dalam sebuah wawancara pada Oktober 2020, Wenda mengatakan kepada Lowy Institute bahwa Australia dan Selandia Baru perlu bekerja lebih keras untuk mengamankan kemerdekaan Papua Barat, mengeklaim bahwa Papua Barat, jika merdeka, akan menjadi negara benteng dalam melawan pengaruh China.
“Orang Melanesia adalah pejuang di garis depan dalam Perang Dunia Kedua,” katanya. "Kami adalah pertahanan garis depan," lanjut dia kala itu.
Sementara itu, dalam perkembangan terbaru, Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Polhukam resmi melabeli Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT).
Benny Wenda sejak awal berkoar-koar menentang pelabelan teroris terhadap KKB Papua, kelompok yang dia anggap bagian dari kubunya.
Markas Besar Polri menyatakan pihaknya bakal melakukan penyusunan ulang terkait dengan pola operasi penanganan setelah KKB Papua dinyatakan sebagai organisasi teroris.
"Berarti akan kami susun lagi pola operasinya," kata Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Irjen Imam Sugianto di Jakarta pada hari Kamis.
Lihat Juga: Soroti Program Transmigrasi ke Papua, Tokoh Masyarakat: Pemberdayaan Masyarakat yang Harus Dilakukan
Manuver politik separatis yang dideklarasikan sebagai presiden interim United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu disampaikan melalui surat kabar Australia. Manuver itu bertujuan untuk memuluskan ambisinya memerdekakan Papua Barat dari Indonesia.
"Perjuangan kami telah berlangsung selama hampir 60 tahun," kata pentolan separatis itu dari kediamannya di Oxford dekat London, Inggris.
“Rakyat saya tidak aman di tangan Indonesia. Hampir 500.000 pria, wanita dan anak-anak telah terbunuh sejak 1960," lanjut dia dalam sebuah surat yang diterbitkan The Australian pada 13 April lalu.
"Pada dasarnya ada genosida lambat yang dilakukan oleh Indonesia, dan Australia serta Selandia Baru menolak untuk bertindak atas krisis kemanusiaan ini.”
"Jika China ingin mendukung kami, kami akan menyambut mereka dengan tangan terbuka," imbuh dia, seraya menambahkan bahwa kelompok itu terbuka untuk menerima bantuan dari negara mana pun, bahkan jika mereka tidak selaras secara ideologis.
Wenda bersembunyi di Oxford karena mendapatkan suaka politik dari Inggris.
Komentar Wenda itu muncul hanya seminggu setelah para pemimpin Provinsi Malaita di Kepulauan Solomon melanjutkan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan, meskipun pemerintah nasionalnya mengalihkan hubungan resmi ke Beijing pada September 2019.
“Apa yang telah kami lihat dengan keterlibatan Republik Rakyat China di negara-negara lain di kawasan ini adalah bahwa semuanya terlihat cukup baik pada awalnya, tetapi pada akhirnya, negara-negara tersebut pada akhirnya merasa sulit untuk menangani masalah yang datang dengan menanganinya bersama China," kata pemimpin Malaita, Daniel Suidani.
Permintaan bantuan China oleh Wenda muncul saat dorongan soft power Partai Komunis China ke wilayah Pasifik Selatan berlanjut melalui propaganda, bantuan asing, dan investasi infrastruktur di bawah Belt and Road Initiative (BRI).
BRI adalah skema pendanaan infrastruktur global senilai triliun dollar yang telah dikritik karena membuat negara-negara berkembang dibebani utang.
Dalam sebuah wawancara pada Oktober 2020, Wenda mengatakan kepada Lowy Institute bahwa Australia dan Selandia Baru perlu bekerja lebih keras untuk mengamankan kemerdekaan Papua Barat, mengeklaim bahwa Papua Barat, jika merdeka, akan menjadi negara benteng dalam melawan pengaruh China.
“Orang Melanesia adalah pejuang di garis depan dalam Perang Dunia Kedua,” katanya. "Kami adalah pertahanan garis depan," lanjut dia kala itu.
Sementara itu, dalam perkembangan terbaru, Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Polhukam resmi melabeli Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT).
Benny Wenda sejak awal berkoar-koar menentang pelabelan teroris terhadap KKB Papua, kelompok yang dia anggap bagian dari kubunya.
Markas Besar Polri menyatakan pihaknya bakal melakukan penyusunan ulang terkait dengan pola operasi penanganan setelah KKB Papua dinyatakan sebagai organisasi teroris.
"Berarti akan kami susun lagi pola operasinya," kata Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Irjen Imam Sugianto di Jakarta pada hari Kamis.
Lihat Juga: Soroti Program Transmigrasi ke Papua, Tokoh Masyarakat: Pemberdayaan Masyarakat yang Harus Dilakukan
(min)
tulis komentar anda