Israel Marah Disebut Lakukan Kejahatan Apartheid pada Orang Palestina
Selasa, 27 April 2021 - 18:49 WIB
Pada bulan Maret, Kantor Kejaksaan ICC mengatakan pihaknya telah memulai penyelidikan atas situasi di Palestina.
Israel menolak tuduhan diskriminasi terhadap warga Palestina dan tidak mengakui tanggung jawab untuk non-warga negara Palestina, dengan alasan keberadaan Otoritas Palestina. Rezim Zionis juga menganggap Jalur Gaza sebagai entitas bermusuhan yang dikendalikan oleh pasukan teroris.
Pejabat Israel secara rutin menyalahkan kelompok-kelompok yang mempertanyakan perlakuannya terhadap orang Palestina. Mereka menggunakan dalih anti-Semit terhadap mereka yang menyudutkan negara Yahudi tersebut.
Para kritikus mengutip kendali luar biasa yang dimiliki Israel atas sebagian besar aspek kehidupan di wilayah pendudukan.
Di Tepi Barat, yang secara teknis berada di bawah kekuasaan Otoritas Palestina, militer Israel menguasai lebih dari setengah wilayah. Orang Yahudi Israel yang tinggal di permukiman yang tidak diakui secara internasional di Tepi Barat bertindak di bawah payung hukum sipil dan menikmati hak kewarganegaraan penuh.
Kemudian Jalur Gaza tunduk pada blokade Israel-Mesir yang ketat, di mana hal-hal seperti perjalanan, perdagangan, dan penangkapan ikan bergantung pada niat baik Israel.
Selanjutnya, Yerusalem Timur secara de facto dianeksasi secara sepihak oleh Israel pada tahun 1967 dan dianggap berdasarkan Undang-Undang Dasar Israel sebagai bagian dari ibu kotanya yang tak terpisahkan.
Kebijakan Israel tentang Palestina akhir-akhir ini semakin digambarkan sebagai apartheid. Pada bulan Januari, kelompok hak asasi manusia terkemuka yang berbasis di Israel; B’Tselem, menggambarkan seluruh wilayah secara efektif di bawah kendali negara Yahudi. "Rezim supremasi Yahudi telah dibentuk dari Sungai Jordan hingga Laut Mediterania," kata kelompok HAM tersebut.
Israel menolak tuduhan diskriminasi terhadap warga Palestina dan tidak mengakui tanggung jawab untuk non-warga negara Palestina, dengan alasan keberadaan Otoritas Palestina. Rezim Zionis juga menganggap Jalur Gaza sebagai entitas bermusuhan yang dikendalikan oleh pasukan teroris.
Pejabat Israel secara rutin menyalahkan kelompok-kelompok yang mempertanyakan perlakuannya terhadap orang Palestina. Mereka menggunakan dalih anti-Semit terhadap mereka yang menyudutkan negara Yahudi tersebut.
Para kritikus mengutip kendali luar biasa yang dimiliki Israel atas sebagian besar aspek kehidupan di wilayah pendudukan.
Di Tepi Barat, yang secara teknis berada di bawah kekuasaan Otoritas Palestina, militer Israel menguasai lebih dari setengah wilayah. Orang Yahudi Israel yang tinggal di permukiman yang tidak diakui secara internasional di Tepi Barat bertindak di bawah payung hukum sipil dan menikmati hak kewarganegaraan penuh.
Kemudian Jalur Gaza tunduk pada blokade Israel-Mesir yang ketat, di mana hal-hal seperti perjalanan, perdagangan, dan penangkapan ikan bergantung pada niat baik Israel.
Selanjutnya, Yerusalem Timur secara de facto dianeksasi secara sepihak oleh Israel pada tahun 1967 dan dianggap berdasarkan Undang-Undang Dasar Israel sebagai bagian dari ibu kotanya yang tak terpisahkan.
Kebijakan Israel tentang Palestina akhir-akhir ini semakin digambarkan sebagai apartheid. Pada bulan Januari, kelompok hak asasi manusia terkemuka yang berbasis di Israel; B’Tselem, menggambarkan seluruh wilayah secara efektif di bawah kendali negara Yahudi. "Rezim supremasi Yahudi telah dibentuk dari Sungai Jordan hingga Laut Mediterania," kata kelompok HAM tersebut.
(min)
tulis komentar anda