Intelijen Barat Curiga Iran Sembunyikan Alat untuk Membuat Bom Nuklir

Parlemen Iran yang didominasi kubu konservatif pada bulan lalu memerintahkan pemerintah untuk mulai membatasi beberapa inspeksi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Setelah itu, kepala IAEA, Rafael Grossi, membuat kesepakatan teknis sementara dengan Teheran.

Rezim Teheran mengonfirmasi bahwa Iran akan terus mengizinkan akses untuk pengawas PBB ke situs nuklirnya, tetapi selama tiga bulan akan melarang inspeksi situs non-nuklir lainnya.

Menurut sebuah laporan bulan lalu, inspektur IAEA pada musim panas lalu menemukan partikel uranium di dua situs nuklir Iran yang coba diblokir oleh rezim Teheran.



Laporan Reuters, mengutip diplomat yang mengetahui pekerajaan IAEA, mengatakan otoritas Iran telah menghalangi para pengawas untuk mencapai lokasi temuan jejak uranium selama tujuh bulan sebelum inspeksi. Menurut diplomat itu, pejabat Iran juga gagal menjelaskan keberadaan uranium tersebut.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah berulang kali mengatakan akan kembali ke kesepakatan nuklir 2015—yang secara resmi bernama Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA)—jika Iran sebagai pihak pertama yang kembali pada kepatuhannya terhadap kesepakatan itu.

Sebaliknya, Iran menuntut AS mencabut sanksinya terlebih dahulu. Kedua sikap yang berlawanan itu membuat kedua belah pihak menemui jalan buntu.

Pejabat Israel, termasuk Netanyahu, telah mulai menyuarakan penentangan terhadap keinginan pemerintah Biden untuk bergabung kembali dengan JCPOA 2015, yang membuat Tel Aviv dan Washington berselisih tentang masalah tersebut.

Beberapa pejabat Israel terkemuka dalam beberapa bulan terakhir telah memperingatkan tindakan militer untuk menghentikan program nuklir Iran.

Meskipun demikian, pejabat Israel dan AS setuju untuk membentuk tim gabungan untuk berbagi informasi intelijen tentang program nuklir Iran selama pembicaraan strategis baru-baru ini.