Pesan Biden ke Iran dengan Serangan Rudal: Anda Tidak Kebal, Hati-Hati!
Sabtu, 27 Februari 2021 - 09:09 WIB
Seorang penduduk di kota Albu Kamal mengatakan kepada CNN dengan syarat anonim karena alasan keamanan, bahwa situs-situs itu digunakan oleh milisi Hizbullah Irak di dekat desa al-Hurri tepat di perbatasan Suriah-Irak di dalam Suriah.
Pemerintah Biden telah menegaskan bahwa serangan itu didukung oleh Pasal II Konstitusi, serta Piagam PBB. Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan serangan itu terjadi atas arahan Presiden Biden dan diberi wewenang tidak hanya untuk menanggapi serangan baru-baru ini terhadap pasukan Amerika dan koalisi, tetapi juga untuk menangani ancaman berkelanjutan terhadap personel tersebut.
Tetapi beberapa politisi Demokrat di Kongres telah mengkritik langkah tersebut, dan mempertanyakan pembenaran hukum pemerintah Biden.
Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff mengatakan bahwa pemberitahuan Kongres oleh pemerintahan Biden tentang serangan militer di Suriah tidak memadai dan dia akan melihat lebih jauh ke dalam pembenaran hukum di balik tindakan militer tersebut.
"Ini membuat Presiden Biden menjadi presiden AS ketujuh berturut-turut yang memerintahkan serangan di Timur Tengah," kata anggota Kongres dari Demokrat asal California, Ro Khanna. "Sama sekali tidak ada pembenaran bagi seorang presiden untuk mengizinkan serangan militer yang bukan untuk membela diri terhadap ancaman yang akan datang tanpa otorisasi Kongres."
Partai Republik sebagian besar memuji Biden karena menyerang milisi yang didukung Iran. Michael McCaul, tokoh Republik di Komite Urusan Luar Negeri Kongres, mengatakan bahwa tanggapan AS adalah "pencegah yang diperlukan" yang mengingatkan Iran dan proksinya bahwa serangan terhadap kepentingan AS tidak akan ditoleransi.
Pemerintah Biden telah menegaskan bahwa serangan itu didukung oleh Pasal II Konstitusi, serta Piagam PBB. Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan serangan itu terjadi atas arahan Presiden Biden dan diberi wewenang tidak hanya untuk menanggapi serangan baru-baru ini terhadap pasukan Amerika dan koalisi, tetapi juga untuk menangani ancaman berkelanjutan terhadap personel tersebut.
Tetapi beberapa politisi Demokrat di Kongres telah mengkritik langkah tersebut, dan mempertanyakan pembenaran hukum pemerintah Biden.
Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff mengatakan bahwa pemberitahuan Kongres oleh pemerintahan Biden tentang serangan militer di Suriah tidak memadai dan dia akan melihat lebih jauh ke dalam pembenaran hukum di balik tindakan militer tersebut.
"Ini membuat Presiden Biden menjadi presiden AS ketujuh berturut-turut yang memerintahkan serangan di Timur Tengah," kata anggota Kongres dari Demokrat asal California, Ro Khanna. "Sama sekali tidak ada pembenaran bagi seorang presiden untuk mengizinkan serangan militer yang bukan untuk membela diri terhadap ancaman yang akan datang tanpa otorisasi Kongres."
Partai Republik sebagian besar memuji Biden karena menyerang milisi yang didukung Iran. Michael McCaul, tokoh Republik di Komite Urusan Luar Negeri Kongres, mengatakan bahwa tanggapan AS adalah "pencegah yang diperlukan" yang mengingatkan Iran dan proksinya bahwa serangan terhadap kepentingan AS tidak akan ditoleransi.
(min)
tulis komentar anda