AS Segera Cabut Penetapan Houthi Yaman sebagai Kelompok Teroris
Sabtu, 06 Februari 2021 - 18:01 WIB
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan Yaman sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan 80% rakyatnya membutuhkan bantuan.
“Kami menyambut niat yang dinyatakan pemerintah AS untuk mencabut penetapan itu karena akan memberikan bantuan besar kepada jutaan warga Yaman yang mengandalkan bantuan kemanusiaan dan impor komersial untuk memenuhi kebutuhan dasar kelangsungan hidup mereka,” papar juru bicara PBB Stephane Dujarric.
Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memasukkan Houthi ke daftar hitam pada 19 Januari, sehari sebelum Biden resmi menjabat.
Pemerintahan Trump mengecualikan kelompok bantuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah, dan ekspor komoditas pertanian, obat-obatan, dan perangkat medis dari penetapan itu.
Namun para pejabat PBB dan kelompok bantuan mengatakan pengecualian itu tidak cukup. Mereka pun menyerukan agar kebijakan itu dicabut.
Pejabat Departemen Luar Negeri AS menekankan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan pandangan AS tentang Houthi dan "perilaku tercela" mereka.
Koalisi militer yang dipimpin Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015, mendukung pasukan pemerintah yang memerangi Houthi yang bersekutu dengan Iran.
Pejabat PBB berusaha menghidupkan kembali pembicaraan damai karena negara itu juga menghadapi krisis ekonomi dan pandemi COVID-19.
Senator Partai Demokrat Chris Murphy menyambut baik keputusan itu. "Penetapan itu menghentikan pengiriman makanan dan bantuan penting lainnya di Yaman serta akan mencegah negosiasi politik yang efektif," papar dia.
“Kami menyambut niat yang dinyatakan pemerintah AS untuk mencabut penetapan itu karena akan memberikan bantuan besar kepada jutaan warga Yaman yang mengandalkan bantuan kemanusiaan dan impor komersial untuk memenuhi kebutuhan dasar kelangsungan hidup mereka,” papar juru bicara PBB Stephane Dujarric.
Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memasukkan Houthi ke daftar hitam pada 19 Januari, sehari sebelum Biden resmi menjabat.
Pemerintahan Trump mengecualikan kelompok bantuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah, dan ekspor komoditas pertanian, obat-obatan, dan perangkat medis dari penetapan itu.
Namun para pejabat PBB dan kelompok bantuan mengatakan pengecualian itu tidak cukup. Mereka pun menyerukan agar kebijakan itu dicabut.
Pejabat Departemen Luar Negeri AS menekankan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan pandangan AS tentang Houthi dan "perilaku tercela" mereka.
Koalisi militer yang dipimpin Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015, mendukung pasukan pemerintah yang memerangi Houthi yang bersekutu dengan Iran.
Pejabat PBB berusaha menghidupkan kembali pembicaraan damai karena negara itu juga menghadapi krisis ekonomi dan pandemi COVID-19.
Senator Partai Demokrat Chris Murphy menyambut baik keputusan itu. "Penetapan itu menghentikan pengiriman makanan dan bantuan penting lainnya di Yaman serta akan mencegah negosiasi politik yang efektif," papar dia.
(sya)
Lihat Juga :
tulis komentar anda