Joe Biden Tuntut Para Jenderal Myanmar Lepaskan Kekuasaan
Jum'at, 05 Februari 2021 - 07:08 WIB
Presiden Amerika Serikat Joe Biden menuntut militer Myanmar melepaskan kekuasaan yang mereka rebut melalui kudeta. Foto/REUTERS
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menuntut para jenderal Myanmar untuk melepaskan kekuasaan dan membebaskan para pemimpin sipil yang ditahan dalam kudeta Senin lalu. Washington menyatakan sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi.
Washington telah memimpin kecaman internasional atas kudeta militer Myanmar hari Senin, yang membuat para pemimpin demokrasi termasuk Aung San Suu Kyi ditahan. Kudeta telah memicu kekhawatiran bahwa militer akan menyeret 54 juta orang negara itu kembali ke dekade pemerintahan junta yang mengubah Myanmar menjadi salah satu negara paling miskin dan represif di Asia.
“Tidak ada keraguan: Dalam demokrasi, kekuatan seharusnya tidak pernah berusaha untuk mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilu yang kredibel,” kata Biden di Washington dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya sebagai presiden.
"Militer Burma harus melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut, membebaskan para pendukung dan aktivis serta pejabat yang telah mereka tangkap, mencabut pembatasan dalam telekomunikasi, dan menahan diri dari kekerasan," lanjut Biden seperti dikutip AFP, Jumat (5/2/2021). Burma adalah nama lain untuk Myanmar.
Biden berbicara beberapa jam setelah penasihat keamanan nasionalnya, Jake Sullivan, mengatakan Gedung Putih sedang mempertimbangkan sanksi khusus yang ditargetkan baik pada individu maupun entitas yang dikendalikan oleh militer yang memperkaya militer. Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Ancaman sanksi AS muncul setelah para jenderal Myanmar memerintahkan penyedia internet untuk membatasi akses ke Facebook, karena orang-orang berbondong-bondong ke media sosial untuk menyuarakan oposisi dan berbagi rencana untuk pembangkangan.
Aplikasi milik Facebook seperti Instagram dan WhatsApp juga ikut terganggu.
Washington telah memimpin kecaman internasional atas kudeta militer Myanmar hari Senin, yang membuat para pemimpin demokrasi termasuk Aung San Suu Kyi ditahan. Kudeta telah memicu kekhawatiran bahwa militer akan menyeret 54 juta orang negara itu kembali ke dekade pemerintahan junta yang mengubah Myanmar menjadi salah satu negara paling miskin dan represif di Asia.
“Tidak ada keraguan: Dalam demokrasi, kekuatan seharusnya tidak pernah berusaha untuk mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilu yang kredibel,” kata Biden di Washington dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya sebagai presiden.
"Militer Burma harus melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut, membebaskan para pendukung dan aktivis serta pejabat yang telah mereka tangkap, mencabut pembatasan dalam telekomunikasi, dan menahan diri dari kekerasan," lanjut Biden seperti dikutip AFP, Jumat (5/2/2021). Burma adalah nama lain untuk Myanmar.
Biden berbicara beberapa jam setelah penasihat keamanan nasionalnya, Jake Sullivan, mengatakan Gedung Putih sedang mempertimbangkan sanksi khusus yang ditargetkan baik pada individu maupun entitas yang dikendalikan oleh militer yang memperkaya militer. Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Ancaman sanksi AS muncul setelah para jenderal Myanmar memerintahkan penyedia internet untuk membatasi akses ke Facebook, karena orang-orang berbondong-bondong ke media sosial untuk menyuarakan oposisi dan berbagi rencana untuk pembangkangan.
Aplikasi milik Facebook seperti Instagram dan WhatsApp juga ikut terganggu.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda