AS Kesampingkan Solusi Militer untuk Akhiri Kudeta di Myanmar
Rabu, 03 Februari 2021 - 19:08 WIB
Menteri Pertahanan AS, John Kirby menuturkan, Kementerian Pertahanan AS tidak melihat perlunya militer Amerika memiliki peran di Myanmar. Foto/REUTERS
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengecam dan menyesalkan kudeta militer di Myanmar. Namun, Washington mengatakan, mereka tidak melihat perlunya AS untuk mengerahkan militer guna mengakhiri kudeta di Myanmar.
Menteri Pertahanan AS, John Kirby menuturkan, Kementerian Pertahanan AS tidak melihat perlunya militer Amerika memiliki peran di Myanmar.
"Saya tidak percaya kami memperkirakan sekarang dengan apa yang terjadi di sana, diperlukan solusi atau tindakan militer dari AS," kata Kirby dalam sebuah pernyataan.
"Kami pasti telah melihat dengan sangat waspada apa yang terjadi di Myanmar, tetapi saya tidak melihat peran militer AS sekarang," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (3/2/2021).
Sebelumnya, Presiden AS, Joe Biden mengancam akan memberikan sanksi baru terhadap para jenderal yang merebut kekuasaan di Myanmar dan menahan para pemimpin terpilih, termasuk Peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada awal pekan ini.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS akan melakukan peninjauan bantuan luar negerinya ke Myanmar. Langkah ini diambil setelah AS resmi memutuskan bahwa pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar merupakan kudeta.
Sesuai hukum AS, penilaian bahwa kudeta telah terjadi secara otomatis membatasi bantuan AS untuk negara terkait.
Menteri Pertahanan AS, John Kirby menuturkan, Kementerian Pertahanan AS tidak melihat perlunya militer Amerika memiliki peran di Myanmar.
"Saya tidak percaya kami memperkirakan sekarang dengan apa yang terjadi di sana, diperlukan solusi atau tindakan militer dari AS," kata Kirby dalam sebuah pernyataan.
"Kami pasti telah melihat dengan sangat waspada apa yang terjadi di Myanmar, tetapi saya tidak melihat peran militer AS sekarang," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (3/2/2021).
Sebelumnya, Presiden AS, Joe Biden mengancam akan memberikan sanksi baru terhadap para jenderal yang merebut kekuasaan di Myanmar dan menahan para pemimpin terpilih, termasuk Peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada awal pekan ini.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS akan melakukan peninjauan bantuan luar negerinya ke Myanmar. Langkah ini diambil setelah AS resmi memutuskan bahwa pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar merupakan kudeta.
Sesuai hukum AS, penilaian bahwa kudeta telah terjadi secara otomatis membatasi bantuan AS untuk negara terkait.
(esn)
tulis komentar anda