Protes Kudeta, Para Dokter di 70 Rumah Sakit Myanmar Mogok Kerja
Rabu, 03 Februari 2021 - 12:30 WIB
Untuk memperkuat kekuasaannya, junta meluncurkan dewan pemerintahan baru berisi delapan jenderal dan dipimpin Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing.
Baca Juga: Covid-19 Tak Terkendali, PKS: Pemerintah Mesti Berani Terapkan Karantina Penuh
Dewan itu mirip lembaga yang berkuasa di bawah junta sebelumnya yang telah memerintah Myanmar selama hampir setengah abad hingga 2011.
Peraih Nobel Perdamaian Suu Kyi, 75, tetap ditahan meski ada seruan internasional agar dia segera dibebaskan.
Seorang pejabat NLD mengatakan dia mengetahui bahwa Suu Kyi berada dalam tahanan rumah di ibu kota Naypyidaw dan dalam keadaan sehat.
Dalam protes publik terbesar terhadap kudeta sejauh ini, orang-orang di pusat komersial Yangon meneriakkan "kejahatan pergi" dan memukuli panci logam pada Selasa malam sebagai isyarat tradisional untuk mengusir kejahatan atau karma buruk.
Kudeta terbaru merupakan pukulan besar bagi harapan negara miskin berpenduduk 54 juta itu.
Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Utusan PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mendesak Dewan Keamanan untuk "secara kolektif mengirimkan sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi di Myanmar."
“Dewan Keamanan PBB sedang merundingkan kemungkinan pernyataan yang akan mengutuk kudeta tersebut, menyerukan militer menghormati aturan hukum dan hak asasi manusia, dan segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah,” ujar para diplomat.
Konsensus dibutuhkan dalam dewan yang beranggotakan 15 orang untuk pernyataan semacam itu.
Baca Juga: Covid-19 Tak Terkendali, PKS: Pemerintah Mesti Berani Terapkan Karantina Penuh
Dewan itu mirip lembaga yang berkuasa di bawah junta sebelumnya yang telah memerintah Myanmar selama hampir setengah abad hingga 2011.
Peraih Nobel Perdamaian Suu Kyi, 75, tetap ditahan meski ada seruan internasional agar dia segera dibebaskan.
Seorang pejabat NLD mengatakan dia mengetahui bahwa Suu Kyi berada dalam tahanan rumah di ibu kota Naypyidaw dan dalam keadaan sehat.
Dalam protes publik terbesar terhadap kudeta sejauh ini, orang-orang di pusat komersial Yangon meneriakkan "kejahatan pergi" dan memukuli panci logam pada Selasa malam sebagai isyarat tradisional untuk mengusir kejahatan atau karma buruk.
Kudeta terbaru merupakan pukulan besar bagi harapan negara miskin berpenduduk 54 juta itu.
Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Utusan PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mendesak Dewan Keamanan untuk "secara kolektif mengirimkan sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi di Myanmar."
“Dewan Keamanan PBB sedang merundingkan kemungkinan pernyataan yang akan mengutuk kudeta tersebut, menyerukan militer menghormati aturan hukum dan hak asasi manusia, dan segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah,” ujar para diplomat.
Konsensus dibutuhkan dalam dewan yang beranggotakan 15 orang untuk pernyataan semacam itu.
Lihat Juga :
tulis komentar anda