Meski Bersatu, Republik Gagal Hadang Sidang Pemakzulan Trump
Rabu, 27 Januari 2021 - 06:51 WIB
Meski bersatu, Partai Republik gagal hadang sidang pemakzulan Trump. Foto/Ilustrasi
WASHINGTON - Senat Partai Republik bersatu untuk memberikan suara untuk menolak melanjutkan persidangan pemakzulan kedua terhadap Donald Trump . Namun itu belum cukup untuk menggagalkan rencana persidangan yang bersejarah tersebut.
Pemungutan suara prosedural menunjukkan hasil 55-45 dengan lima anggota Partai Republik "membelot" bergabung dengan Partai Demokrat yang mendukung sidang pemakzulan.
Baca Juga: 153 WN China Masuk Indonesia, PDIP Minta Pemerintah Tegas Soal Pembatasan WNA
Dukungan besar yang ditunjukkan Partai Republik ini memberi sinyal bahwa Trump tidak akan dihukum karena menghasut pemberontakan karena pendukungnya menyerbu Gedung Capitol awal Januari lalu. Pasalnya, Partai Demokrat setidaknya membutuhkan 17 suara dukungan dari Partai Republik untuk menghukum Trump atas tuduhan pemakzulan itu.
“Ini adalah salah satu dari beberapa kali di Washington di mana kekalahan sebenarnya adalah kemenangan,” kata Senator Republik Rand Paul.
"Empat puluh lima suara berarti sidang pemakzulan sudah mati pada saat kedatangan," imbuh Paul seperti dikutip dari Reuters, Rabu (27/1/2021).
Baca Juga: Ekspor Mobil 'Dijahili' Filipina, Mendag Lutfi Kesal
Paul sendiri sempat mengajukan mosi di sidang Senat yang akan meminta majelis untuk memberikan suara apakah persidangan Trump yang akan datang melanggar Konstitusi AS.
Paul dan anggota Partai Republik lainnya berpendapat bahwa proses pemakzulan inkonstitusional karena Trump telah meninggalkan jabatannya pada Rabu lalu dan persidangan akan diawasi oleh Senator Partai Demokrat Patrick Leahy alih-alih oleh Ketua Mahkamah Agung AS John Roberts.
Baca Juga: Humor Gus Dur, Mana Mungkin Presiden AS Sempat Baca Buku?
Namun mosi itu diblokir oleh Partai Demokrat. Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer, yang bergerak untuk menggagalkan mosi Paul, menolak klaim inkonstitusional Partai Republik dengan menyebutnya benar-benar salah dan mengatakan itu akan memberikan kartu bebas keluar dari penjara konstitusional untuk presiden yang bersalah melakukan pelanggaran.
Ada perdebatan di antara para ahli tentang apakah Senat dapat mengadakan persidangan untuk Trump sekarang setelah dia meninggalkan jabatannya. Banyak ahli mengatakan "pemakzulan yang terlambat" adalah konstitusional, dengan alasan bahwa presiden yang terlibat dalam pelanggaran yang terlambat dalam masa jabatan mereka seharusnya tidak kebal dari proses yang ditetapkan dalam Konstitusi untuk meminta pertanggungjawaban mereka.
"Konstitusi menjelaskan bahwa proses pemakzulan dapat mengakibatkan diskualifikasi dari jabatannya di masa depan, jadi masih ada masalah aktif yang harus diselesaikan Senat," kata para ahli.
Senator Partai Republik Lisa Murkowski, yang mengkritik Trump, menolak langkah Paul.
"Peninjauan saya atas hal itu telah membuat saya menyimpulkan bahwa itu adalah konstitusional, dalam mengakui bahwa pemakzulan tidak hanya tentang pencopotan presiden, itu juga masalah konsekuensi politik," kata Murkowski.
Dia bergabung dengan sesama Senator Partai Republik lainnya seperti Mitt Romney, Susan Collins, Ben Sasse dan Patrick Toomey dalam menentang Paul.
Trump adalah satu-satunya presiden AS yang telah dimakzulkan oleh DPR dua kali dan yang pertama menghadapi persidangan setelah meninggalkan kekuasaan, dengan kemungkinan didiskualifikasi dari jabatan publik di masa depan jika terbukti bersalah oleh dua pertiga Senat AS.
Trump dibebaskan dari pemakzulan oleh Senat yang saat itu dikendalikan Partai Republik pada Februari lalu atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres yang timbul dari permintaannya agar Ukraina menyelidiki saingannya dari Partai Demokrat Joe Biden dan putranya.
DPR menyetujui satu artikel pemakzulan - setara dengan dakwaan dalam pengadilan pidana - pada 13 Januari, menuduhnya menghasut pemberontakan dengan pidato yang menghasut pendukungnya sebelum mereka menyerbu Capitol. Seorang petugas polisi dan empat orang lainnya tewas dalam penyerbuan itu.
Tapi mencapai ambang dua pertiga yang dibutuhkan untuk memakzulan Trump akan menjadi pendakian yang curam bagi Partai Demokrat. Trump tetap menjadi kekuatan yang kuat di antara Partai Republik dan para pendukungnya telah berjanji untuk mengajukan tantangan pemilu kepada anggota parlemen di partai yang mendukung hukuman tersebut.
Beberapa politisi Republik mengkritik klaim palsu Trump tentang kecurangan pemilu dan upayanya yang gagal untuk membatalkan kemenangan pemilihan Biden pada pemilu presiden 3 November lalu. Tetapi tidak ada Senator dari Partai Republik yang mengatakan secara pasti bahwa mereka berencana untuk memilih untuk menghukumnya.
Meskipun Konstitusi meminta ketua hakim untuk memimpin persidangan pemakzulan presiden, namun seorang senatorlah yang akan memimpin ketika yang dimakzulkan bukanlah presiden saat ini, kata sumber Senat. Pertama kali terpilih ke majelis pada tahun 1974, Leahy (80) adalah Senator Partai Demokrat paling senior di majelis dan memegang gelar presiden Senat pro tempore.
Sembilan anggota DPR Demokrat yang akan menjabat sebagai jaksa mengatur persidangan pada hari Senin dengan menyampaikan artikel pemakzulan ke Senat.
Pemungutan suara prosedural menunjukkan hasil 55-45 dengan lima anggota Partai Republik "membelot" bergabung dengan Partai Demokrat yang mendukung sidang pemakzulan.
Baca Juga: 153 WN China Masuk Indonesia, PDIP Minta Pemerintah Tegas Soal Pembatasan WNA
Dukungan besar yang ditunjukkan Partai Republik ini memberi sinyal bahwa Trump tidak akan dihukum karena menghasut pemberontakan karena pendukungnya menyerbu Gedung Capitol awal Januari lalu. Pasalnya, Partai Demokrat setidaknya membutuhkan 17 suara dukungan dari Partai Republik untuk menghukum Trump atas tuduhan pemakzulan itu.
“Ini adalah salah satu dari beberapa kali di Washington di mana kekalahan sebenarnya adalah kemenangan,” kata Senator Republik Rand Paul.
"Empat puluh lima suara berarti sidang pemakzulan sudah mati pada saat kedatangan," imbuh Paul seperti dikutip dari Reuters, Rabu (27/1/2021).
Baca Juga: Ekspor Mobil 'Dijahili' Filipina, Mendag Lutfi Kesal
Paul sendiri sempat mengajukan mosi di sidang Senat yang akan meminta majelis untuk memberikan suara apakah persidangan Trump yang akan datang melanggar Konstitusi AS.
Paul dan anggota Partai Republik lainnya berpendapat bahwa proses pemakzulan inkonstitusional karena Trump telah meninggalkan jabatannya pada Rabu lalu dan persidangan akan diawasi oleh Senator Partai Demokrat Patrick Leahy alih-alih oleh Ketua Mahkamah Agung AS John Roberts.
Baca Juga: Humor Gus Dur, Mana Mungkin Presiden AS Sempat Baca Buku?
Namun mosi itu diblokir oleh Partai Demokrat. Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer, yang bergerak untuk menggagalkan mosi Paul, menolak klaim inkonstitusional Partai Republik dengan menyebutnya benar-benar salah dan mengatakan itu akan memberikan kartu bebas keluar dari penjara konstitusional untuk presiden yang bersalah melakukan pelanggaran.
Ada perdebatan di antara para ahli tentang apakah Senat dapat mengadakan persidangan untuk Trump sekarang setelah dia meninggalkan jabatannya. Banyak ahli mengatakan "pemakzulan yang terlambat" adalah konstitusional, dengan alasan bahwa presiden yang terlibat dalam pelanggaran yang terlambat dalam masa jabatan mereka seharusnya tidak kebal dari proses yang ditetapkan dalam Konstitusi untuk meminta pertanggungjawaban mereka.
"Konstitusi menjelaskan bahwa proses pemakzulan dapat mengakibatkan diskualifikasi dari jabatannya di masa depan, jadi masih ada masalah aktif yang harus diselesaikan Senat," kata para ahli.
Senator Partai Republik Lisa Murkowski, yang mengkritik Trump, menolak langkah Paul.
"Peninjauan saya atas hal itu telah membuat saya menyimpulkan bahwa itu adalah konstitusional, dalam mengakui bahwa pemakzulan tidak hanya tentang pencopotan presiden, itu juga masalah konsekuensi politik," kata Murkowski.
Dia bergabung dengan sesama Senator Partai Republik lainnya seperti Mitt Romney, Susan Collins, Ben Sasse dan Patrick Toomey dalam menentang Paul.
Baca Juga
Trump adalah satu-satunya presiden AS yang telah dimakzulkan oleh DPR dua kali dan yang pertama menghadapi persidangan setelah meninggalkan kekuasaan, dengan kemungkinan didiskualifikasi dari jabatan publik di masa depan jika terbukti bersalah oleh dua pertiga Senat AS.
Trump dibebaskan dari pemakzulan oleh Senat yang saat itu dikendalikan Partai Republik pada Februari lalu atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres yang timbul dari permintaannya agar Ukraina menyelidiki saingannya dari Partai Demokrat Joe Biden dan putranya.
DPR menyetujui satu artikel pemakzulan - setara dengan dakwaan dalam pengadilan pidana - pada 13 Januari, menuduhnya menghasut pemberontakan dengan pidato yang menghasut pendukungnya sebelum mereka menyerbu Capitol. Seorang petugas polisi dan empat orang lainnya tewas dalam penyerbuan itu.
Tapi mencapai ambang dua pertiga yang dibutuhkan untuk memakzulan Trump akan menjadi pendakian yang curam bagi Partai Demokrat. Trump tetap menjadi kekuatan yang kuat di antara Partai Republik dan para pendukungnya telah berjanji untuk mengajukan tantangan pemilu kepada anggota parlemen di partai yang mendukung hukuman tersebut.
Beberapa politisi Republik mengkritik klaim palsu Trump tentang kecurangan pemilu dan upayanya yang gagal untuk membatalkan kemenangan pemilihan Biden pada pemilu presiden 3 November lalu. Tetapi tidak ada Senator dari Partai Republik yang mengatakan secara pasti bahwa mereka berencana untuk memilih untuk menghukumnya.
Meskipun Konstitusi meminta ketua hakim untuk memimpin persidangan pemakzulan presiden, namun seorang senatorlah yang akan memimpin ketika yang dimakzulkan bukanlah presiden saat ini, kata sumber Senat. Pertama kali terpilih ke majelis pada tahun 1974, Leahy (80) adalah Senator Partai Demokrat paling senior di majelis dan memegang gelar presiden Senat pro tempore.
Sembilan anggota DPR Demokrat yang akan menjabat sebagai jaksa mengatur persidangan pada hari Senin dengan menyampaikan artikel pemakzulan ke Senat.
(ber)
tulis komentar anda