Dubes RI untuk Jepang Dorong UMKM Mampu Berinovasi di Tengah Pandemi Corona
Minggu, 24 Januari 2021 - 20:51 WIB
Pada tahun 2021, lanjut Riza, ditargetkan PDB UMKM menjadi 62,36, PDB koperasi 7,54 %, kontribusi ekspor UMKM 15,12%, pertumbuhan startup berbasis inovasi dan teknologi 900 unit, 150 unit koperasi modern dan 0,55% UKM naik kelas.
Ketua PPI Jepang Komisariat University of Tokyo, Eman Adhi Patra, memaparkan bahwa menurut laporan ADB tahun 2017, 74% penolakan secara global oleh perbankan kepada UMKM disebabkan oleh pembiayaan perdagangan ekspor. Untuk itu, ADB menyarankan agar memperbaiki mekanisme penilaian risiko UMKM dengan menggunakan skema Supply Chain Finance (SCF) sebagai pendekatan baru.
"Pemerintah lakukan pengembangan Fintech (Financial Technology) untuk kemudahan UMKM. Kami mendorong semakin banyak perusahaan Fintech yang memberikan pengurangan biaya operasional melalui penerapan suku bunga yang lebih rendah; penyediaan transfer dan tanda tangan digital gratis; pemberian diskon tagihan bulanan; penerapan Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0%; dan penyediaan layanan konsultasi keuangan gratis bagi UMKM," ujar Eman yang merupakan mahasiswa Program Studi S2 Public Policy.
Teguh Wahyudi, Presiden Direktur Sariraya Co.Ltd, distributor produk halal terbesar di Jepang mengatakan selama 2020 lalu, Sariraya mengembangkan bisnis ritel produk-produk halal.
"Pada Oktober 2020, Sariraya telah membuka Sariraya Halal Mart di Nagoya yang diwaralabakan kepada mitra bisnis dengan nilai investasi senilai Rp 1-2 miliar per gerai. Sariraya Halal Mart adalah gerai beragam makanan dan minuman, sayur-sayuran, dan makanan ringan halal," ujar Teguh.
Pengusaha kelahiran Malang, Jawa Timur, ini menyodorkan kemitraan kepada seluruh investor individual dan institusi yang ingin membeli franchise (pemegang hak waralaba) Sariraya Halal Mart.
“Semua WNI di Jepang ditawarkan untuk menjadi mitra kami, mahasiswa atau profesional yang bekerja di Jepang. Kami juga menawarkan waralaba ini kepada investor di Indonesia dan Jepang,” papar alumnus dari Fakultas Pertanian Sosial Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang, tersebut.
Ketua PPI Jepang Komisariat University of Tokyo, Eman Adhi Patra, memaparkan bahwa menurut laporan ADB tahun 2017, 74% penolakan secara global oleh perbankan kepada UMKM disebabkan oleh pembiayaan perdagangan ekspor. Untuk itu, ADB menyarankan agar memperbaiki mekanisme penilaian risiko UMKM dengan menggunakan skema Supply Chain Finance (SCF) sebagai pendekatan baru.
"Pemerintah lakukan pengembangan Fintech (Financial Technology) untuk kemudahan UMKM. Kami mendorong semakin banyak perusahaan Fintech yang memberikan pengurangan biaya operasional melalui penerapan suku bunga yang lebih rendah; penyediaan transfer dan tanda tangan digital gratis; pemberian diskon tagihan bulanan; penerapan Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0%; dan penyediaan layanan konsultasi keuangan gratis bagi UMKM," ujar Eman yang merupakan mahasiswa Program Studi S2 Public Policy.
Teguh Wahyudi, Presiden Direktur Sariraya Co.Ltd, distributor produk halal terbesar di Jepang mengatakan selama 2020 lalu, Sariraya mengembangkan bisnis ritel produk-produk halal.
"Pada Oktober 2020, Sariraya telah membuka Sariraya Halal Mart di Nagoya yang diwaralabakan kepada mitra bisnis dengan nilai investasi senilai Rp 1-2 miliar per gerai. Sariraya Halal Mart adalah gerai beragam makanan dan minuman, sayur-sayuran, dan makanan ringan halal," ujar Teguh.
Pengusaha kelahiran Malang, Jawa Timur, ini menyodorkan kemitraan kepada seluruh investor individual dan institusi yang ingin membeli franchise (pemegang hak waralaba) Sariraya Halal Mart.
“Semua WNI di Jepang ditawarkan untuk menjadi mitra kami, mahasiswa atau profesional yang bekerja di Jepang. Kami juga menawarkan waralaba ini kepada investor di Indonesia dan Jepang,” papar alumnus dari Fakultas Pertanian Sosial Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang, tersebut.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(min)
tulis komentar anda