Pertama dalam 15 Tahun, Abbas Umumkan Pemilu Palestina

Tetapi analis veteran Tepi Barat Hani al-Masri skeptis bahwa pemilu akan terjadi. Dia mengutip ketidaksepakatan internal dalam Fatah dan Hamas, dan kemungkinan sikap oposisi AS, Israel serta Uni Eropa terhadap pemerintah Palestina termasuk Hamas, yang mereka anggap sebagai kelompok teroris.

"Apakah itu akan mengakhiri perpecahan atau mengabadikannya dan akankah hasilnya dihormati oleh Palestina, Israel, dan Amerika?" tanya Masri dalam sebuah postingan di media sosial.

Pemilu parlemen terakhir Palestina, pada 2006, menghasilkan kemenangan mengejutkan oleh Hamas, menciptakan keretakan yang semakin dalam ketika Hamas merebut kendali militer di Gaza pada 2007.

Jajak pendapat terbaru menunjukkan persaingan yang ketat. Pada Desember 2020, Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina menemukan bahwa 38% akan memilih Fatah dalam pemilihan parlemen, berbanding 34% untuk Hamas.



Tetapi mereka memperkirakan bahwa Hamas akan unggul dalam pemilihan presiden, dengan 50% lebih memilih pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan 43% untuk Abbas.

Meskipun Abbas memenangkan pemilihan presiden terakhir pada tahun 2005, Hamas tidak mencalonkan diri untuk melawannya.

Hamas menghentikan boikotnya terhadap proses politik pada tahun berikutnya, menjalankan kampanye parlementer yang terorganisir dengan baik di bawah panji "Perubahan dan Reformasi" serta mengalahkan faksi Fatah yang dominan sampai sekarang yang secara luas dipandang korup, nepotisme, tidak tersentuh dan terpecah belah.

Masih belum jelas bagaimana Abbas akan mengatasi kesulitan logistik dalam menyelenggarakan pemilu di tiga wilayah, di mana masing-masing berada di bawah kendali yang berbeda.



Israel merebut Yerusalem Timur dalam perang Timur Tengah 1967 dan mencaploknya dalam suatu tindakan yang belum mendapat pengakuan internasional. Negara Zionis itu menganggap semua wilayah Yerusalem sebagai ibukotanya, sementara Palestina mencari timur kota sebagai ibu kota negara masa depan.

Israel melarang aktivitas resmi apa pun di Yerusalem oleh PA, dengan mengatakan itu melanggar kesepakatan perdamaian sementara tahun 1990-an.