Keamanan Pelantikan Joe Biden Akan Diperketat
Selasa, 12 Januari 2021 - 06:03 WIB
Anggota pasukan keamanan berjaga di depan Gedung Capitol, AS. FOTO/REUTERS
WASHINGTON - Pelantikan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden pada 20 Januari mendatang akan mendapatkan sorotan dan dikhawatirkan akan memunculkan perlawanan kubu pendukung Presiden Donald Trump . Pengamanan pelantikan Biden pun akan diperketat untuk menghindari terulangnya insiden penyerangan Gedung Capitol .
Permintaan peningkatan keamanan muncul dari anggota parlemen AS. Itu dikarenakan mereka khawatir dengan munculnya kekerasan dari kelompok garis keras seperti sayap kanan dan nasionalis kulit putih yang membuat kerusuhan di Capitol.
(Baca juga: DPR AS Tekan Pence Pecat Presiden Trump, Siapkan Pemakzulan Kedua )
Pemimpin Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer mengungkapkan, ancaman kekerasan dari kelompok garis keras masih tinggi. “Dalam beberapa pekan depan masih kritis dalam proses demokrasi kita, termasuk pada pelantikan Biden,” ungkapnya. Dia juga sudah berbicara dengan Direktur Biro Penyidik Federal (FBI) Christopher Wray untuk tetap mengejar dan menangkap para pelaku penyerangan Capitol.
Hal senada juga diungkapkan Wali Kota Washington Muriel Bowser yang meminta peningkatan keamanan di kota yang dipimpinnya selama pelantikan Joe Biden pada 20 Januari. Dia mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah kekerasan di Gedung Capitol pekan lalu. Lima orang meninggal dunia, termasuk petugas polisi lokal, dalam kerusuhan tersebut.
“Pendekatan yang sangat berbeda harus dilaksanakan selama pelantikan Biden untuk menghindari kerusuhan, kekerasan yang mematikan pada Capitol pada 6 Januari lalu,” demikian bunyi surat Bowser kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. “Departemen Keamanan Dalam Negeri seharusnya memperpanjang provisi darurat untuk mengizinkan badan lokal dan federal untuk mempersiapkan pelantikan lebih baik,” jelasnya.
(Baca juga: Arnold Schwarzenegger kepada Trump: Hasta la vista, Donald! )
Bowser pun meminta laporan intelijen dan ancaman keamanan dari Biro Penyidik Federal (FBI) dari 11 Januari hingga 24 Januari. Dia juga meminta semua izin pertemuan publik dibatalkan selama periode tersebut.
“Departemen Keamanan Dalam Negeri harus bekerja sama dengan Departemen Pertahanan dan Departemen Kehakiman bersama dengan Kongres dan Mahkamah Agung untuk menempatkan pasukan federal di Washington,” kata Bowser. Dia mengungkapkan, permintaannya untuk menjamin transisi kekuasaan yang konstitusional berlangsung tertib dan lancar.
Permintaan peningkatan keamanan muncul dari anggota parlemen AS. Itu dikarenakan mereka khawatir dengan munculnya kekerasan dari kelompok garis keras seperti sayap kanan dan nasionalis kulit putih yang membuat kerusuhan di Capitol.
(Baca juga: DPR AS Tekan Pence Pecat Presiden Trump, Siapkan Pemakzulan Kedua )
Pemimpin Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer mengungkapkan, ancaman kekerasan dari kelompok garis keras masih tinggi. “Dalam beberapa pekan depan masih kritis dalam proses demokrasi kita, termasuk pada pelantikan Biden,” ungkapnya. Dia juga sudah berbicara dengan Direktur Biro Penyidik Federal (FBI) Christopher Wray untuk tetap mengejar dan menangkap para pelaku penyerangan Capitol.
Hal senada juga diungkapkan Wali Kota Washington Muriel Bowser yang meminta peningkatan keamanan di kota yang dipimpinnya selama pelantikan Joe Biden pada 20 Januari. Dia mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah kekerasan di Gedung Capitol pekan lalu. Lima orang meninggal dunia, termasuk petugas polisi lokal, dalam kerusuhan tersebut.
“Pendekatan yang sangat berbeda harus dilaksanakan selama pelantikan Biden untuk menghindari kerusuhan, kekerasan yang mematikan pada Capitol pada 6 Januari lalu,” demikian bunyi surat Bowser kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. “Departemen Keamanan Dalam Negeri seharusnya memperpanjang provisi darurat untuk mengizinkan badan lokal dan federal untuk mempersiapkan pelantikan lebih baik,” jelasnya.
(Baca juga: Arnold Schwarzenegger kepada Trump: Hasta la vista, Donald! )
Bowser pun meminta laporan intelijen dan ancaman keamanan dari Biro Penyidik Federal (FBI) dari 11 Januari hingga 24 Januari. Dia juga meminta semua izin pertemuan publik dibatalkan selama periode tersebut.
“Departemen Keamanan Dalam Negeri harus bekerja sama dengan Departemen Pertahanan dan Departemen Kehakiman bersama dengan Kongres dan Mahkamah Agung untuk menempatkan pasukan federal di Washington,” kata Bowser. Dia mengungkapkan, permintaannya untuk menjamin transisi kekuasaan yang konstitusional berlangsung tertib dan lancar.
Lihat Juga :
tulis komentar anda