Keamanan Pelantikan Joe Biden Akan Diperketat

WASHINGTON - Pelantikan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden pada 20 Januari mendatang akan mendapatkan sorotan dan dikhawatirkan akan memunculkan perlawanan kubu pendukung Presiden Donald Trump . Pengamanan pelantikan Biden pun akan diperketat untuk menghindari terulangnya insiden penyerangan Gedung Capitol .

Permintaan peningkatan keamanan muncul dari anggota parlemen AS. Itu dikarenakan mereka khawatir dengan munculnya kekerasan dari kelompok garis keras seperti sayap kanan dan nasionalis kulit putih yang membuat kerusuhan di Capitol.

(Baca juga: DPR AS Tekan Pence Pecat Presiden Trump, Siapkan Pemakzulan Kedua )

Pemimpin Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer mengungkapkan, ancaman kekerasan dari kelompok garis keras masih tinggi. “Dalam beberapa pekan depan masih kritis dalam proses demokrasi kita, termasuk pada pelantikan Biden,” ungkapnya. Dia juga sudah berbicara dengan Direktur Biro Penyidik Federal (FBI) Christopher Wray untuk tetap mengejar dan menangkap para pelaku penyerangan Capitol.

Hal senada juga diungkapkan Wali Kota Washington Muriel Bowser yang meminta peningkatan keamanan di kota yang dipimpinnya selama pelantikan Joe Biden pada 20 Januari. Dia mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah kekerasan di Gedung Capitol pekan lalu. Lima orang meninggal dunia, termasuk petugas polisi lokal, dalam kerusuhan tersebut.

“Pendekatan yang sangat berbeda harus dilaksanakan selama pelantikan Biden untuk menghindari kerusuhan, kekerasan yang mematikan pada Capitol pada 6 Januari lalu,” demikian bunyi surat Bowser kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. “Departemen Keamanan Dalam Negeri seharusnya memperpanjang provisi darurat untuk mengizinkan badan lokal dan federal untuk mempersiapkan pelantikan lebih baik,” jelasnya.

(Baca juga: Arnold Schwarzenegger kepada Trump: Hasta la vista, Donald! )

Bowser pun meminta laporan intelijen dan ancaman keamanan dari Biro Penyidik Federal (FBI) dari 11 Januari hingga 24 Januari. Dia juga meminta semua izin pertemuan publik dibatalkan selama periode tersebut.

“Departemen Keamanan Dalam Negeri harus bekerja sama dengan Departemen Pertahanan dan Departemen Kehakiman bersama dengan Kongres dan Mahkamah Agung untuk menempatkan pasukan federal di Washington,” kata Bowser. Dia mengungkapkan, permintaannya untuk menjamin transisi kekuasaan yang konstitusional berlangsung tertib dan lancar.

Pelantikan Biden akan dihadiri Wakil Presiden Mike Pence. Namun, Donald Trump menyatakan tidak akan menghadiri pelantikan Biden. “Satu dan beberapa hal saya dan dia (Biden) pernah sepakat mengenai hal tertentu,” ucapnya.

Sebelum kekerasan pecah di Gedung Capitol, tim Biden menyatakan, pelantikan presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan secara sederhana dan terbatas jumlah penonton karena pandemi korona. “Saya pikir kamu ingin melihat lebih dekat,” kata Biden pada bulan lalu.

Dia pun menyarankan agar banyak festival pada pelantikan tersebut dilaksanakan secara virtual. Itu seperti pelaksanaan Konvensi Nasional Demokrat pada Agustus lalu. “Hal pertama dan paling utama adalah menjaga Amerika tetap aman, tetapi mengizinkan masyarakat untuk merayakan pelantikan,” kata Biden.

Sementara Presiden Donald Trump mempersiapkan Rudy Giuliani untuk membelanya dalam serangan pemakzulan. Itu ditegaskan dua orang yang mengetahui masalah tersebut. Kenapa Giuliani? Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, Giuliani merupakan orang yang mampu merepresentasikan apa yang diinginkan oleh Trump.

(Baca juga: PM Kanada Sebut Trump 'Provokator' Penyerbuan Parlemen AS )

Giuliani, 76, juga memimpin perlawanan Trump untuk mengubah hasil pemilu presiden, tetapi gagal. Dia tak mampu memberikan bukti tentang kecurangan. Dia mengalami kekalahan sebanyak puluhan kali di negara bagian dan Mahkamah Agung. Giuliani juga memiliki citra buruk pada upaya legal pemilu.

Pengacara pribadi Trump, Jay Sekulow, juga diperkirakan tidak bergabung dengan tim legal Trump. Sementara Alan Dershowitz, profesor emeritus Universitas Harvard, mengaku akan membantu membela Trump jika diminta.

Hal yang mengkhawatirkan adalah di akhir kekuasaan, Trump justru kehilangan banyak loyalis di pemerintahan selepas kerusuhan di Capitol. “Dia (Trump) sudah kehilangan kita. Dia telah kehilangan pemerintahannya. Banyak di antara kita yang kecewa,” kata salah satu pejabat senior pemerintahan Trump, dilansir Reuters.

Pada pekan-pekan terakhir berkuasa, Trump berencana berkunjung ke perbatasan AS-Meksiko untuk mengecek kebijakan imigrasi dan mengunjungi tembok perbatasan. Dia juga akan memberikan Medal of Freedom di Gedung Putih. Trump dan aliansinya juga akan melawan keputusan Twitter yang memblok akun pribadinya.

Pada saat bersamaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengadakan pemungutan suara paling cepat pada hari Selasa (11/1) atas proses pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump. Partai Demokrat di DPR berencana untuk mengajukan dakwaan "penghasutan untuk pemberontakan" terhadap sang presiden atas perannya dalam penyerbuan di gedung Capitol. James Clyburn, yang merupakan politikus tertinggi ketiga partai Demokrat di DPR, berkata kepada CNN akan ada tindakan yang diambil pada minggu ini.

Namun, Partai Demokrat tidak akan mengirim pasal-pasal pemakzulan ke Senat sampai setelah 100 hari pertama Joe Biden menjabat. "Mari kita beri Presiden terpilih Biden 100 hari yang ia butuhkan untuk menjalankan agendanya," kata Clyburn. Itu akan memungkinkan Biden untuk mengukuhkan kabinet barunya dan memulai sejumlah kebijakan utama termasuk mengatasi virus korona.

Partai Demokrat serta semakin banyak anggota partai Republik menuduh Trump mendorong kerusuhan di Kongres pada Rabu lalu yang menewaskan lima orang. Namun, tidak ada senator Republik yang berkata mereka akan menyatakan sang presiden bersalah.

Senator Republik Pat Toomey meminta Trump untuk mengundurkan diri pada hari Minggu. "Saya pikir jalan terbaik bagi negara kita adalah presiden mengundurkan diri dan pergi secepat mungkin," kata Senator Toomey kepada acara Meet the Press di stasiun televisi NBC. "Saya mengakui bahwa itu kemungkinannya kecil, tetapi saya pikir itu yang terbaik."

Sementara itu, mantan gubernur California dari Partai Republik Arnold Schwarzenegger menyebut Trump sebagai "presiden terburuk yang pernah ada" dalam sebuah video yang diunggah ke media sosial pada hari Minggu. Sang aktor menyamakan kekerasan pada hari Rabu dengan peristiwa Kristallnacht atau Malam Kaca Pecah, ketika properti milik orang-orang Yahudi dihancurkan di Jerman yang dikuasai Nazi pada 1938.