Austria Serukan Pendaftaran Massal Ulama di Eropa
Minggu, 03 Januari 2021 - 15:36 WIB
Austria menyerukan agar melakukan pendaftaran massal terhadap Ulama di Eropa. Foto/Ilustrasi
WINA - Ulama di Austria sekarang diharuskan untuk mendaftar ke otoritas setelah langkah-langkah baru yang diperkenalkan oleh pemerintah sayap kanan Kanselir Sebastian Kurz tahun lalu.
Tindakan itu diberlakukan setelah simpatisan kelompok Negara Islam (ISIS) menembak dan menewaskan empat orang serta melukai 23 lainnya di Ibu Kota Austria pada November lalu.(Baca juga: ISIS Klaim Bertanggung Jawab Atas Serangan Teroris di Wina )
Wina juga telah menyerukan negara-negara Eropa untuk mengikuti jejaknya dalam mendaftarkan para Ulama, setelah tindakan tersebut mulai berlaku di Austria pada hari Jumat.
"Kebanyakan Ulama bergerak melalui banyak negara Uni Eropa, jadi otoritas keamanan perlu mengetahui siapa yang memberitakan di masjid mana pada waktu tertentu," kata Menteri Urusan Eropa Karoline Edtstadler, dalam komentar yang diterbitkan oleh surat kabar Jerman Die Welt pada hari Sabtu yang dinukil Al Araby, Minggu (3/1/2021).
Edtstadler, anggota Partai Rakyat Austria pimpinan Kurz, menambahkan bahwa larangan dana asing untuk masjid - yang sudah diberlakukan di Austria - harus diadopsi oleh blok Uni Eropa (UE) yang beranggotakan 27 negara itu.
"Dana UE juga harus dikontrol dengan ketat," katanya pada Die Welt.
"Dikontrol dengan sangat ketat di masa depan sehingga mereka tidak pergi ke organisasi dan asosiasi yang mendukung posisi penyokong (ekstrimis) Islam dan anti-Semit," imbuhnya.
Menyusul serangan teroris di Wina pada November lalu, Austria mengusulkan serangkaian tindakan keras yang bertujuan memerangi ekstremisme. Proposal tersebut menuai kritik dari Muslim Austria dan kelompok hak asasi karena diduga menyerang organisasi masyarakat sipil Muslim.
Bulan lalu, sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang mengusulkan untuk melarang "Islam politik" direvisi, menggantikan frase tersebut dengan "ekstremisme bermotivasi agama". RUU tersebut akan menjadi dasar hukum bagi otoritas untuk menutup masjid.(Baca juga: Imbas Serangan Teror Wina, Austria Tutup Dua Masjid )
Peningkatan pemantauan Austria terhadap komunitas Muslimnya mengikuti langkah serupa oleh Prancis. Tahun lalu, Paris memperkenalkan undang-undang 'anti-separatisme' yang kontroversial dan meluncurkan pemeriksaan masjid yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Serangan teror di Austria dan Prancis telah meningkatkan ketegangan, dengan Menteri Dalam Negeri Uni Eropa telah mengumumkan "perang melawan terorisme" baru setelah serangan tersebut.(Baca juga: Usai Serangan Teror Wina, Kanselir Kurz Sebut Politik Islam Berbahaya )
Tindakan itu diberlakukan setelah simpatisan kelompok Negara Islam (ISIS) menembak dan menewaskan empat orang serta melukai 23 lainnya di Ibu Kota Austria pada November lalu.(Baca juga: ISIS Klaim Bertanggung Jawab Atas Serangan Teroris di Wina )
Wina juga telah menyerukan negara-negara Eropa untuk mengikuti jejaknya dalam mendaftarkan para Ulama, setelah tindakan tersebut mulai berlaku di Austria pada hari Jumat.
"Kebanyakan Ulama bergerak melalui banyak negara Uni Eropa, jadi otoritas keamanan perlu mengetahui siapa yang memberitakan di masjid mana pada waktu tertentu," kata Menteri Urusan Eropa Karoline Edtstadler, dalam komentar yang diterbitkan oleh surat kabar Jerman Die Welt pada hari Sabtu yang dinukil Al Araby, Minggu (3/1/2021).
Edtstadler, anggota Partai Rakyat Austria pimpinan Kurz, menambahkan bahwa larangan dana asing untuk masjid - yang sudah diberlakukan di Austria - harus diadopsi oleh blok Uni Eropa (UE) yang beranggotakan 27 negara itu.
"Dana UE juga harus dikontrol dengan ketat," katanya pada Die Welt.
"Dikontrol dengan sangat ketat di masa depan sehingga mereka tidak pergi ke organisasi dan asosiasi yang mendukung posisi penyokong (ekstrimis) Islam dan anti-Semit," imbuhnya.
Menyusul serangan teroris di Wina pada November lalu, Austria mengusulkan serangkaian tindakan keras yang bertujuan memerangi ekstremisme. Proposal tersebut menuai kritik dari Muslim Austria dan kelompok hak asasi karena diduga menyerang organisasi masyarakat sipil Muslim.
Bulan lalu, sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang mengusulkan untuk melarang "Islam politik" direvisi, menggantikan frase tersebut dengan "ekstremisme bermotivasi agama". RUU tersebut akan menjadi dasar hukum bagi otoritas untuk menutup masjid.(Baca juga: Imbas Serangan Teror Wina, Austria Tutup Dua Masjid )
Peningkatan pemantauan Austria terhadap komunitas Muslimnya mengikuti langkah serupa oleh Prancis. Tahun lalu, Paris memperkenalkan undang-undang 'anti-separatisme' yang kontroversial dan meluncurkan pemeriksaan masjid yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Serangan teror di Austria dan Prancis telah meningkatkan ketegangan, dengan Menteri Dalam Negeri Uni Eropa telah mengumumkan "perang melawan terorisme" baru setelah serangan tersebut.(Baca juga: Usai Serangan Teror Wina, Kanselir Kurz Sebut Politik Islam Berbahaya )
(ber)
tulis komentar anda