Terungkap, Hizbullah Gunakan Anggaran Kesehatan Lebanon untuk Danai Lembaganya
Kamis, 17 Desember 2020 - 11:18 WIB
Sebuah laporan resmi mengungkap aliran dana Kementerian Kesehatan Lebanon untuk lembaga milik Hizbullah. Foto/Ilustrasi
BEIRUT - Hizbullah telah menggunakan anggaran kesehatan Lebanon untuk mendanai institusi medisnya sendiri secara tidak proporsional. Hal itu terungkap dalam dokumen pemerintah yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Lebanon yang saat ini dijalankan oleh menteri yang pro-Hizbullah Hamad Hasan.
Dokumen resmi itu menunjukkan alokasi anggaran kesehatan untuk rumah sakit umum dan swasta, yang ditandatangani oleh pengurus pemerintah Lebanon sebelum pengunduran dirinya Agustus lalu hanya empat hari setelah ledakan pelabuhan di Beirut. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa kementerian menaikkan anggaran lembaga medis yang disponsori Hizbullah.
Di pemerintahan baru-baru ini, Hizbullah mulai menuntut lebih banyak portofolio kementerian yang memiliki akses ke layanan dan pendanaan negara seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian.
Alokasi anggaran yang tidak proporsional oleh Kementerian Kesehatan ini telah menimbulkan kekhawatiran warga Lebanon tentang penggunaan kementerian oleh Hizbullah untuk mendanai dan mendukung ekonomi paralelnya sendiri.
Awal tahun ini, Kementerian Kesehatan juga dikritik karena mencoba mengganti obat yang diproduksi di Eropa dengan alternatif yang diproduksi di Iran.
Dokumen yang dilihat oleh Al Arabiya menunjukkan bahwa Rumah Sakit al-Rassoul al-Azam, yang tidak terkena dampak dari ledakan pelabuhan Beirut dan berafiliasi dengan Hizbullah, menerima USD9,7 juta pada anggaran resmi yang dipatok negara. Jumlah itu meningkat dari USD3,6 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.(Baca juga: Hizbullah: Terdakwa Kasus Ledakan Beirut adalah Target Politik )
Alokasi anggaran yang sama tidak ditingkatkan untuk rumah sakit terkemuka seperti American University, Roum, dan Hotel Dieu meskipun mereka mendapatkan tantangan menyusul dampak ledakan Beirut pada bulan Agustus lalu dan menjadi rumah sakit besar yang menerima dan merawat jumlah korban tewas serta terluka.
Dokumen tersebut menunjukkan alokasi total untuk ketiga rumah sakit terkemuka itu tidak melebihi USD10,8 juta, dibandingkan dengan USD9,7 juta untuk satu rumah sakit yang disponsori oleh Hizbullah.
"Skandal pembagian plafon keuangan tidak terbatas pada Rumah Sakit al-Rassoul al-Azam, yang diklasifikasikan sebagai kategori pertama,” ungkap sebuah sumber dari Kementerian Kesehatan.
“Sebaliknya, itu termasuk meningkatkan alokasi anggaran rumah sakit, institusi, dan klinik Hizbullah yang dijalankan oleh otoritas kesehatannya, termasuk institusi yang baru didirikan, dengan peningkatan keseluruhan sebesar 14 miliar pound Lebanon ($ 9,2 juta),” sumber itu menambahkan, yang minta identitasnya dirahasiakan, seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (17/12/2020).(Baca juga: Drone Hizbullah Melintas Masuk Israel Saat Latihan Militer Zionis )
Al Arabiya kemudian menghubungi Dr. Hadi Mourad, yang mengatakan bahwa penambahan anggaran besar-besaran hanya menargetkan institusi medis Hizbullah di seluruh negeri.
"Selain itu, Kementerian Kesehatan menambahkan 15 institusi medis baru yang sebelumnya tidak didanai oleh kementerian untuk pertama kalinya. Penambahan tersebut tidak menyasar wilayah mayoritas Syiah, misalnya RSUD Baalbek yang minim bantuan, meski sangat penting bagi wilayah tersebut. Lembaga lain yang disponsori oleh gerakan Amal tidak menerima bonus apa pun dari kementerian. Bonus ini jelas hanya menargetkan lembaga yang disponsori Hizbullah," ungkap Mourad.
"Rumah sakit Karantina, yang hancur total oleh ledakan Pelabuhan Beirut, hanya menerima 75 juta Lira Lebanon," tambahnya.
Mourad mengatakan bahwa menteri kesehatan sebelumnya, Ghassan Hasbani, menetapkan formula yang tepat untuk bonus tersebut berdasarkan jumlah tempat tidur di setiap rumah sakit dan signifikansinya di sektor medis negara. (Baca juga: PM Lebanon Hassan Diab Jadi Terdakwa Ledakan Beirut )
"Pemerintah Lebanon pada saat itu menolak formula Hasbani karena mereka ingin tetap mengikuti divisi kuota sektarian yang korup yang biasa dilakukan oleh kelas politik," menurut Mourad.
Dokumen resmi itu menunjukkan alokasi anggaran kesehatan untuk rumah sakit umum dan swasta, yang ditandatangani oleh pengurus pemerintah Lebanon sebelum pengunduran dirinya Agustus lalu hanya empat hari setelah ledakan pelabuhan di Beirut. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa kementerian menaikkan anggaran lembaga medis yang disponsori Hizbullah.
Di pemerintahan baru-baru ini, Hizbullah mulai menuntut lebih banyak portofolio kementerian yang memiliki akses ke layanan dan pendanaan negara seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian.
Alokasi anggaran yang tidak proporsional oleh Kementerian Kesehatan ini telah menimbulkan kekhawatiran warga Lebanon tentang penggunaan kementerian oleh Hizbullah untuk mendanai dan mendukung ekonomi paralelnya sendiri.
Awal tahun ini, Kementerian Kesehatan juga dikritik karena mencoba mengganti obat yang diproduksi di Eropa dengan alternatif yang diproduksi di Iran.
Dokumen yang dilihat oleh Al Arabiya menunjukkan bahwa Rumah Sakit al-Rassoul al-Azam, yang tidak terkena dampak dari ledakan pelabuhan Beirut dan berafiliasi dengan Hizbullah, menerima USD9,7 juta pada anggaran resmi yang dipatok negara. Jumlah itu meningkat dari USD3,6 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.(Baca juga: Hizbullah: Terdakwa Kasus Ledakan Beirut adalah Target Politik )
Alokasi anggaran yang sama tidak ditingkatkan untuk rumah sakit terkemuka seperti American University, Roum, dan Hotel Dieu meskipun mereka mendapatkan tantangan menyusul dampak ledakan Beirut pada bulan Agustus lalu dan menjadi rumah sakit besar yang menerima dan merawat jumlah korban tewas serta terluka.
Dokumen tersebut menunjukkan alokasi total untuk ketiga rumah sakit terkemuka itu tidak melebihi USD10,8 juta, dibandingkan dengan USD9,7 juta untuk satu rumah sakit yang disponsori oleh Hizbullah.
"Skandal pembagian plafon keuangan tidak terbatas pada Rumah Sakit al-Rassoul al-Azam, yang diklasifikasikan sebagai kategori pertama,” ungkap sebuah sumber dari Kementerian Kesehatan.
“Sebaliknya, itu termasuk meningkatkan alokasi anggaran rumah sakit, institusi, dan klinik Hizbullah yang dijalankan oleh otoritas kesehatannya, termasuk institusi yang baru didirikan, dengan peningkatan keseluruhan sebesar 14 miliar pound Lebanon ($ 9,2 juta),” sumber itu menambahkan, yang minta identitasnya dirahasiakan, seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (17/12/2020).(Baca juga: Drone Hizbullah Melintas Masuk Israel Saat Latihan Militer Zionis )
Al Arabiya kemudian menghubungi Dr. Hadi Mourad, yang mengatakan bahwa penambahan anggaran besar-besaran hanya menargetkan institusi medis Hizbullah di seluruh negeri.
"Selain itu, Kementerian Kesehatan menambahkan 15 institusi medis baru yang sebelumnya tidak didanai oleh kementerian untuk pertama kalinya. Penambahan tersebut tidak menyasar wilayah mayoritas Syiah, misalnya RSUD Baalbek yang minim bantuan, meski sangat penting bagi wilayah tersebut. Lembaga lain yang disponsori oleh gerakan Amal tidak menerima bonus apa pun dari kementerian. Bonus ini jelas hanya menargetkan lembaga yang disponsori Hizbullah," ungkap Mourad.
"Rumah sakit Karantina, yang hancur total oleh ledakan Pelabuhan Beirut, hanya menerima 75 juta Lira Lebanon," tambahnya.
Mourad mengatakan bahwa menteri kesehatan sebelumnya, Ghassan Hasbani, menetapkan formula yang tepat untuk bonus tersebut berdasarkan jumlah tempat tidur di setiap rumah sakit dan signifikansinya di sektor medis negara. (Baca juga: PM Lebanon Hassan Diab Jadi Terdakwa Ledakan Beirut )
"Pemerintah Lebanon pada saat itu menolak formula Hasbani karena mereka ingin tetap mengikuti divisi kuota sektarian yang korup yang biasa dilakukan oleh kelas politik," menurut Mourad.
(ber)
Lihat Juga :
tulis komentar anda