PM Lebanon Hassan Diab Jadi Terdakwa Ledakan Beirut

BEIRUT - Kantor berita resmi Lebanon melaporkan bahwa jaksa yang menyelidiki ledakan pelabuhan Beirut mengajukan dakwaan terhadap perdana menteri sementara dan tiga mantan menteri. Jaksa menuduh mereka telah lalai yang menyebabkan kematian ratusan orang.

Hakim Fadi Sawwan kemudian mengajukan dakwaan terhadap Hassan Diab dan mantan Menteri Keuangan Ali Hassan Khalil, serta Ghazi Zeiter dan Youssef Fenianos, keduanya adalah mantan menteri pekerjaan umum.

Keempatnya didakwa dengan kecerobohan dan kelalaian yang menyebabkan kematian dalam ledakan pada 4 Agustus di pelabuhan Beirut, yang menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai ribuan orang. Ledakan tersebut disebabkan oleh timbunan besar bahan peledak yang telah disimpan di pelabuhan selama bertahun-tahun, dengan sepengetahuan pejabat keamanan dan politisi yang tidak melakukan apa-apa.



Keempatnya adalah orang paling senior yang didakwa sejauh ini dalam penyelidikan, yang dilakukan secara rahasia. Kemarahan terkait peristiwa itu telah menumpuk karena investigasi yang lamban, kurangnya jawaban dan fakta bahwa tidak ada pejabat senior yang didakwa.

Dikutip dari Al Araby, Kamis (10/12/2020), sekitar 30 petugas keamanan lainnya serta petugas pelabuhan dan bea cukai telah ditahan dalam penyelidikan sejauh ini.

Diab, yang menjadi perdana menteri akhir tahun lalu, mengundurkan diri beberapa hari setelah ledakan, yang meratakan pelabuhan utama negara itu dan menghancurkan sebagian besar kota. Mantan profesor di American University of Beirut itu terus menjalankan fungsinya dalam dalam kapasitas sebagai pejabat sementara saat upaya untuk membentuk pemerintahan baru terhenti di tengah perselisihan politik.

Ledakan tersebut dianggap sebagai salah satu ledakan non-nuklir terbesar yang pernah tercatat.(Baca juga: Perusahaan Jerman Bersihkan Bahan Berbahaya di Pelabuhan Beirut )

Zeitar menjabat menteri perhubungan dan pekerjaan umum pada 2014, disusul Fenianos pada 2016 yang menjabat hingga awal 2020. Sedangkan Khalil menjabat menteri keuangan pada 2014, 2016 dan hingga 2020.

Sejumlah dokumen segera muncul setelah ledakan yang menunjukkan bahwa setidaknya 10 kali selama enam tahun terakhir, pihak berwenang dari bea cukai Lebanon, militer, badan keamanan dan peradilan memperingatkan bahwa persediaan besar bahan kimia yang berpotensi berbahaya disimpan dengan hampir tanpa perlindungan di pelabuhan di jantung kota Beirut.