Hampir 2.500 Pegawai Terkena Covid-19, Top Glove Tutup Sebagian Pabrik

Top Glove telah menjadi sorotan global karena rekor labanya yang tinggi tahun ini, tetapi juga atas tuduhan praktik perburuhan yang eksploitatif di perusahaan tersebut.

Pada Juli, Amerika Serikat (AS) melarang impor sarung tangan dari dua anak perusahaan itu menyusul masalah kerja paksa.

Laporan terbaru Departemen Tenaga Kerja AS mengangkat masalah yang sama, menunjuk pada tingginya biaya perekrutan yang harus dibayar pekerja migran di luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan di industri sarung tangan karet yang seringkali mengakibatkan jeratan utang.

Pada September, para pekerja migran memberi tahu Los Angeles Times tentang kondisi kerja yang sulit di pabrik Top Glove. Mereka menggambarkan 72 jam kerja per pekan, dengan tempat tinggal yang sempit dan upah rendah.

Beberapa pekan kemudian, Top Glove mengatakan telah menaikkan pembayaran remediasi untuk mengkompensasi pekerja atas biaya perekrutan setelah mendapat rekomendasi dari konsultan independen.

Direktur Eksekutif Tenaganita Glorene Das mengatakan, “Beberapa perusahaan Malaysia yang bergantung pada tenaga kerja migran gagal memenuhi kebutuhan dasar para pekerja mereka."

Tenaganita merupakan NGO yang berbasis di Kuala Lumpur yang berfokus pada hak-hak buruh.

"Para pekerja ini rentan karena mereka tinggal dan bekerja di tempat tinggal bersama yang padat dan melakukan pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk mempraktikkan jarak sosial yang ketat," papar dia pada BBC.

"Selama ini pengusaha memiliki tanggung jawab yang besar terhadap mereka, tetapi kami mendengar kasus di mana mereka tidak menyediakan makanan yang cukup atau bahkan menahan gaji mereka," ujar dia.

Saham Top Glove turun 7,5% pada Selasa (24/11) setelah penutupan pabrik diumumkan. “Meski merosot, saham perusahaan telah melonjak lebih dari empat kali lipat tahun ini,” ungkap laporan Reuters.