Maroko Kerahkan Pasukan ke Perbatasan Guerguerat, Awas Pecah Perang!
Minggu, 15 November 2020 - 02:02 WIB
Kerajaan Maroko segera memberi peringatan dan melaporkan secara rutin perkembangan yang sangat berbahaya ini kepada sekretaris jenderal dan pejabat senior PBB.
Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) adalah misi yang mengawasi semua pelanggaran ini.
"Semua waktu digunakan untuk melanjutkan mediasi dengan itikad baik dari Sekretaris Jenderal PBB dan misi MINURSO untuk membujuk Front Polisario agar menahan diri dari destabilisasi kawasan dan meninggalkan zona penyangga di Guerguerat," ungkap pemerintah Maroko.
“Upaya MINURSO dan sekjen PBB, sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, sayangnya tidak berhasil mengakhiri krisis," papar pemerintah Maroko.
Front Polisario mengonfirmasi bahwa Maroko melakukan operasi militer di tingkat tiga titik zona penyangga. Mereka menyatakan konfrontasi bersenjata terjadi antara kedua pihak.
Ada kekhawatiran bentrokan ini akan berkembang menjadi perang, menyusul penangguhan perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani kedua belah pihak pada 1991.
Front Polisario menuntut kemerdekaan penuh, sementara Maroko menawarkan pemerintahan otonom di bawah pengawasannya. Itu artinya hingga saat ini PBB belum berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) adalah misi yang mengawasi semua pelanggaran ini.
"Semua waktu digunakan untuk melanjutkan mediasi dengan itikad baik dari Sekretaris Jenderal PBB dan misi MINURSO untuk membujuk Front Polisario agar menahan diri dari destabilisasi kawasan dan meninggalkan zona penyangga di Guerguerat," ungkap pemerintah Maroko.
“Upaya MINURSO dan sekjen PBB, sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, sayangnya tidak berhasil mengakhiri krisis," papar pemerintah Maroko.
Front Polisario mengonfirmasi bahwa Maroko melakukan operasi militer di tingkat tiga titik zona penyangga. Mereka menyatakan konfrontasi bersenjata terjadi antara kedua pihak.
Ada kekhawatiran bentrokan ini akan berkembang menjadi perang, menyusul penangguhan perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani kedua belah pihak pada 1991.
Front Polisario menuntut kemerdekaan penuh, sementara Maroko menawarkan pemerintahan otonom di bawah pengawasannya. Itu artinya hingga saat ini PBB belum berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
(sya)
tulis komentar anda