Indonesia Tolak Permintaan Jadi Tempat Persinggahan Pesawat Mata-mata AS

"Ini adalah indikasi betapa sedikit orang di pemerintah AS yang memahami Indonesia," katanya kepada Reuters.



"Ada batas yang jelas untuk apa yang dapat Anda lakukan, dan ketika datang ke Indonesia, langit-langit adalah meletakkan sepatu bot di tanah," cetusnya.

Perwakilan presiden dan menteri pertahanan Indonesia, kantor pers Departemen Luar Negeri AS dan kedutaan besar AS di Jakarta tidak menanggapi permintaan komentar. Perwakilan Departemen Pertahanan AS dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga menolak berkomentar terkait laporan ini.

Pesawat mata-mata P-8 memainkan peran sentral dalam mengawasi aktivitas militer China di Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah kedaulatannya. Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei memiliki klaim yang sama atas perairan kaya sumber daya tersebut, yang dilalui perdagangan senilai USD3 triliun setiap tahun.

Indonesia bukan penuntut resmi di jalur air yang penting secara strategis, tetapi menganggap sebagian Laut Cina Selatan sebagai miliknya. China secara teratur telah mengusir kapal penjaga pantai dan kapal nelayan China dari daerah yang diklaim Beijing memiliki klaim bersejarah.

Tetapi negara itu juga memiliki hubungan ekonomi dan investasi yang berkembang dengan China. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada September lalu mengatakan Indonesia tidak ingin memihak dalam konflik dan khawatir dengan meningkatnya ketegangan antara kedua negara adidaya tersebut, dan oleh militerisasi Laut China Selatan.

"Kami tidak ingin terjebak persaingan ini," kata Retno. "Indonesia ingin menunjukkan semua bahwa kami siap menjadi partner Anda," tegasnya.

AS baru-baru ini menggunakan pangkalan militer di Singapura, Filipina, dan Malaysia untuk mengoperasikan penerbangan P-8 di atas Laut Cina Selatan, kata analis militer.