Para Pembangkang Arab Saudi Dirikan Partai Oposisi Melawan Raja Salman
Jum'at, 25 September 2020 - 00:29 WIB
Partai Majelis Nasional (NAAS), partai oposisi Arab Saudi yang didirikan para pembangkang. Foto/Twitter @The_NAAS
RIYADH - Sekelompok pembangkang Arab Saudi , yang kebanyakan dari mereka berada di pengasingan, telah mengumumkan pembentukan sebuah partai oposisi untuk mendorong reformasi politik di negara tersebut. Partai oposisi ini dibentuk untuk melawan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dan penguasa de facto Putra Mahkota Mohammad bin Salman (MBS) .
Deklarasi Partai Majelis Nasional (NAAS) menyerukan parlemen terpilih dan perlindungan konstitusional untuk memastikan pemisahanantara legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
"Waktunya sangat penting...iklim penindasan semakin meningkat," kata anggota partai yang juga seorang akademisi, Madawi al Rasheed, kepada Reuters, yang dilansir Kamis (24/9/2020). (Baca: Saudi Dilaporkan Tangkap Pelantun Al-Qur'an Terkenal Sheikh Abdullah Basfar )
Dia mengatakan NAAS akan bekerja dengan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi manusia (HAM), tanpa menimbulkan protes di kerajaan.
Anggota partai termasuk kepala kelompok HAM Saudi yang berbasis di Inggris ALQST; Yahya Assiri, putra pengkhotbah Salman al Awdah yang dipenjara; Abdullah al Awdah, sarjana terkemuka Saeed bin Nasser al Ghamdi dan aktivis Syiah Ahmed al Mshikhs.
Abdullah al Awdah mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa NAAS bertujuan untuk menciptakan gerakan nasional dengan cara bekerja dengan semua orang dari dalam dan luar keluarga kerajaan. (Baca: Bos Mossad Sebut Arab Saudi Segera Normalisasi Hubungan dengan Israel )
"Kami mengumumkan peluncuran partai ini pada saat kritis untuk mencoba menyelamatkan negara kami...untuk melembagakan masa depan yang demokratis dan untuk menanggapi aspirasi rakyat kami," kata Assiri, yang menjabat sekretaris jenderal partai tersebut, kepada AFP.
Assiri adalah mantan perwira Angkatan Udara Kerajaan Saudi yang mendirikan organisasi HAM ALQST yang berbasis di London.
Arab Saudi, eksportir minyak utama dunia dan sekutu Amerika Serikat, adalah monarki absolut tanpa parlemen atau partai politik terpilih. Upaya masa lalu untuk mengatur politik di negara Teluk pada 2007 dan 2011 ditindas dan anggotanya ditangkapi.
Kantor komunikasi pemerintah Arab Saudi tidak segera menanggapi permintaan komentar yang diajukan wartawan. Otoritas Saudi telah berulang kali membantah tuduhan kelompok HAM bahwa mereka melakukan pelanggaran. (Baca juga: Raja Salman: Hizbullah Telah Menghancurkan Lebanon, Harus Dilucuti )
Raja Salman, yang menjalani operasi pengangkatan kantung empedu pada Juli, telah mendelegasikan sebagian besar tanggung jawab kepadaa MBS; putra dan pewaris takhtanya. MBS menjadi putra mahkota dalam kudeta istana tahun 2017 dan kekuatan konsolidasi.
MBS awalnya dipuji di dalam dan luar negeri karena reformasi yang berani untuk membuka kerajaan dan mendiversifikasi ekonominya, tetapi citranya di Barat ternoda oleh pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi tahun 2018 di Konsulat Saudi di Istanbul, Turki.
Pengadilan Saudi telah memenjarakan delapan orang antara tujuh dan 20 tahun atas pembunuhan tersebut. Pejabat Saudi membantah bahwa MBS berperan dalam pembunuhan itu, tetapi pada September 2019 dia menunjukkan beberapa pertanggungjawaban pribadi, dengan mengatakan "itu terjadi di bawah pengawasan saya."
Reformasi yang dia perkenalkan telah disertai dengan penahanan ulama, aktivis, dan intelektual, "pembersihan" rahasia terhadap bangsawan dan orang terkemuka lainnya dengan tuduhan korupsi.
"Pengumuman ini datang pada saat ruang lingkup politik telah diblokir ke segala arah," bunyi pernyataan partai oposisi.
"Pemerintah terus-menerus melakukan kekerasan dan penindasan, dengan peningkatan jumlah penangkapan dan pembunuhan politik, kebijakan yang semakin agresif terhadap negara bagian, penghilangan paksa dan orang-orang yang didorong untuk meninggalkan negara itu," imbuh partainya para pembangkang tersebut.
Deklarasi Partai Majelis Nasional (NAAS) menyerukan parlemen terpilih dan perlindungan konstitusional untuk memastikan pemisahanantara legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
"Waktunya sangat penting...iklim penindasan semakin meningkat," kata anggota partai yang juga seorang akademisi, Madawi al Rasheed, kepada Reuters, yang dilansir Kamis (24/9/2020). (Baca: Saudi Dilaporkan Tangkap Pelantun Al-Qur'an Terkenal Sheikh Abdullah Basfar )
Dia mengatakan NAAS akan bekerja dengan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi manusia (HAM), tanpa menimbulkan protes di kerajaan.
Anggota partai termasuk kepala kelompok HAM Saudi yang berbasis di Inggris ALQST; Yahya Assiri, putra pengkhotbah Salman al Awdah yang dipenjara; Abdullah al Awdah, sarjana terkemuka Saeed bin Nasser al Ghamdi dan aktivis Syiah Ahmed al Mshikhs.
Abdullah al Awdah mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa NAAS bertujuan untuk menciptakan gerakan nasional dengan cara bekerja dengan semua orang dari dalam dan luar keluarga kerajaan. (Baca: Bos Mossad Sebut Arab Saudi Segera Normalisasi Hubungan dengan Israel )
"Kami mengumumkan peluncuran partai ini pada saat kritis untuk mencoba menyelamatkan negara kami...untuk melembagakan masa depan yang demokratis dan untuk menanggapi aspirasi rakyat kami," kata Assiri, yang menjabat sekretaris jenderal partai tersebut, kepada AFP.
Assiri adalah mantan perwira Angkatan Udara Kerajaan Saudi yang mendirikan organisasi HAM ALQST yang berbasis di London.
Arab Saudi, eksportir minyak utama dunia dan sekutu Amerika Serikat, adalah monarki absolut tanpa parlemen atau partai politik terpilih. Upaya masa lalu untuk mengatur politik di negara Teluk pada 2007 dan 2011 ditindas dan anggotanya ditangkapi.
Kantor komunikasi pemerintah Arab Saudi tidak segera menanggapi permintaan komentar yang diajukan wartawan. Otoritas Saudi telah berulang kali membantah tuduhan kelompok HAM bahwa mereka melakukan pelanggaran. (Baca juga: Raja Salman: Hizbullah Telah Menghancurkan Lebanon, Harus Dilucuti )
Raja Salman, yang menjalani operasi pengangkatan kantung empedu pada Juli, telah mendelegasikan sebagian besar tanggung jawab kepadaa MBS; putra dan pewaris takhtanya. MBS menjadi putra mahkota dalam kudeta istana tahun 2017 dan kekuatan konsolidasi.
MBS awalnya dipuji di dalam dan luar negeri karena reformasi yang berani untuk membuka kerajaan dan mendiversifikasi ekonominya, tetapi citranya di Barat ternoda oleh pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi tahun 2018 di Konsulat Saudi di Istanbul, Turki.
Pengadilan Saudi telah memenjarakan delapan orang antara tujuh dan 20 tahun atas pembunuhan tersebut. Pejabat Saudi membantah bahwa MBS berperan dalam pembunuhan itu, tetapi pada September 2019 dia menunjukkan beberapa pertanggungjawaban pribadi, dengan mengatakan "itu terjadi di bawah pengawasan saya."
Reformasi yang dia perkenalkan telah disertai dengan penahanan ulama, aktivis, dan intelektual, "pembersihan" rahasia terhadap bangsawan dan orang terkemuka lainnya dengan tuduhan korupsi.
"Pengumuman ini datang pada saat ruang lingkup politik telah diblokir ke segala arah," bunyi pernyataan partai oposisi.
"Pemerintah terus-menerus melakukan kekerasan dan penindasan, dengan peningkatan jumlah penangkapan dan pembunuhan politik, kebijakan yang semakin agresif terhadap negara bagian, penghilangan paksa dan orang-orang yang didorong untuk meninggalkan negara itu," imbuh partainya para pembangkang tersebut.
(min)
tulis komentar anda