3 Perpecahan yang Muncul di Pemerintahan Israel selama Genosida di Gaza
Rabu, 01 Januari 2025 - 12:01 WIB
JALUR GAZA - Genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 45.500 warga Palestina di Jalur Gaza.
Pembantaian terus dilakukan rezim apartheid Israel hingga saat ini. Seiring dengan itu, muncul pula perpecahan di dalam pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Perpecahan dalam pemerintahan Israel saat ini mencerminkan ketegangan politik yang mendalam dan beragam pandangan ideologis di antara para pemimpin dan partai politik.
Berikut adalah tiga perpecahan utama yang terjadi di pemerintahan Israel saat ini:
Salah satu perpecahan yang paling menonjol adalah dalam kabinet perang Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Ketegangan ini terutama terlihat dalam pemecatan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November 2024.
Gallant dipecat karena perbedaan pandangan strategis dengan Netanyahu, terutama terkait dengan perang di Gaza.
Gallant menentang rencana Netanyahu memperluas kendali militer Israel di Gaza dan menolak pembentukan pemerintahan militer di wilayah tersebut.
Pembantaian terus dilakukan rezim apartheid Israel hingga saat ini. Seiring dengan itu, muncul pula perpecahan di dalam pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Perpecahan dalam pemerintahan Israel saat ini mencerminkan ketegangan politik yang mendalam dan beragam pandangan ideologis di antara para pemimpin dan partai politik.
Berikut adalah tiga perpecahan utama yang terjadi di pemerintahan Israel saat ini:
1. Perpecahan dalam Kabinet Perang
Salah satu perpecahan yang paling menonjol adalah dalam kabinet perang Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Ketegangan ini terutama terlihat dalam pemecatan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November 2024.
Gallant dipecat karena perbedaan pandangan strategis dengan Netanyahu, terutama terkait dengan perang di Gaza.
Gallant menentang rencana Netanyahu memperluas kendali militer Israel di Gaza dan menolak pembentukan pemerintahan militer di wilayah tersebut.
Lihat Juga :
tulis komentar anda